Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Pati. Penggeledahan ini dilakukan terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas mengamankan sejumlah bukti penting.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa timnya menyita beberapa barang bukti elektronik serta dokumen-dokumen terkait perkara tersebut. Lokasi yang digeledah mencakup rumah pribadi serta rumah dinas milik Bupati Sudewo. Penyidik juga mengeledah kediaman tersangka lain dalam kasus yang sama. Budi menjelaskan, penyidik turut mengamankan uang tunai dalam jumlah besar beserta catatan keuangan. “Dokumen-dokumen catatan keuangan, kemudian ada juga uang tunai ratusan juta rupiah yang diamankan,” ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026). Ia menambahkan bahwa detail lokasi dan pihak yang menjadi sumber uang tersebut belum bisa diungkap secara spesifik karena proses masih berjalan di lapangan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Selain Sudewo, ada tiga orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Abdul Suyono (Kades Karangrowo), Sumarjiono (Kades Arumanis), dan Karjan (Kades Sukorukun). Diduga, Sudewo mematok tarif Rp 125 hingga 150 juta untuk setiap calon perangkat desa. Namun, tarif tersebut kemudian dinaikkan oleh bawahannya menjadi Rp 165 hingga 225 juta per orang. KPK telah menyita total uang sebesar Rp 2,6 miliar terkait kasus ini.
Kasus ini menyoroti praktik jual beli jabatan yang terjadi di tingkat desa di wilayah Jawa Tengah. Modus operandi yang dilakukan adalah menaikkan harga dari tarif awal yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang lebih tinggi, dalam hal ini bupati, untuk mengeruk keuntungan lebih besar. Praktik semacam ini merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan yang bersih. Penyitaan uang tunai ratusan juta rupiah dalam penggeledahan ini menjadi indikasi kuat adanya aliran dana ilegal yang digunakan untuk memuluskan proses pengangkatan jabatan.
Pengungkapan kasus ini memberikan pelajaran penting tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik. Masyarakat perlu waspada terhadap indikasi korupsi dan tidak segan melaporkan jika menemukan kejanggalan. Penegakan hukum yang tegas oleh KPK diharapkan dapat memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.