Dugaan Anggota DPRD Tertipu dalam Proyek Dapur MBG Buka Tabir Konflik Kepentingan Wakil Rakyat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dugaan penipuan dialami oleh dua wakil rakyat di Kota Banjar terkait investasi pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan. Sidik Firmandi, seorang pemerhati pemerintahan, menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan harus diusut tuntas agar tidak ada korban baru dengan modus serupa.

Fenomena ini memperkuat isu yang beredar di masyarakat mengenai dominasi program MBG oleh pihak-pihak berkuasa. Awalnya, pemerintah pusat mengklaim program ini bertujuan menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Namun kenyataannya justru menunjukkan keterlibatan pejabat dan pengusaha besar, menjauh dari tujuan awal tersebut.

Keterlibatan pejabat dalam proyek MBG dinilai berpotensi mengganggu fungsi utama mereka. Sidik menyatakan bahwa anggota DPRD seharusnya fokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Terjun langsung ke proyek MBG, terlebih memanfaatkan jaringan pemerintahan, dianggap tidak etis.

Pembatasan peran ini penting untuk menghindari konflik kepentingan. Kota Banjar masih memiliki banyak persoalan pembangunan yang stagnan dan belum menunjukkan kemajuan signifikan. Para pejabat seharusnya fokus mengawasi jalannya program agar berjalan sesuai tujuan awal, bukan terlibat langsung dalam operasionalnya.

Sebelumnya, dua anggota DPRD Kota Banjar, yakni Hendrik Purnomo dari Fraksi Hanura dan Eko Pradana Utama dari Fraksi Golkar, diduga menjadi korban penipuan modus penentuan titik pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penjabat Ketua Sementara DPRD Kota Banjar, Sutopo, telah membenarkan adanya dugaan penipuan tersebut.

Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam mengelola program sosial. Ketika niat baik untuk membantu masyarakat kecil justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang, dampaknya merugikan banyak pihak. Transparansi dan pengawasan ketat mutlak diperlukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Mari kita bersama-sama menjaga kepercayaan publik dengan mendukung proses hukum yang adil. Setiap langkah kecil dalam memberantas penyalahgunaan wewenang akan membawa kita menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berpihak pada rakyat. Jangan biarkan ketidakadilan merajalela, karena perubahan besar dimulai dari kesadaran kolektif untuk tidak diam.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan