Calon Deputi Gubernur BI Purbaya Suryadi sebut penyebab kebijakan sulit dorong pertumbuhan kredit.

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro membeberkan alasan mengapa pertumbuhan kredit masih tertekan meskipun pemerintah dan bank sentral terus mengucurkan likuiditas besar-besaran ke sistem keuangan. Penjelasan ini diberikan sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi XI DPR RI.

Solikin menilai akar masalahnya terletak pada sisi permintaan atau demand yang saat ini tergolong lemah. Kondisi ini menyebabkan stimulus berupa peredaran uang primer (M0) yang digelontorkan untuk menopang likuiditas perbankan tidak terserap optimal dalam aktivitas ekonomi riil melalui pinjaman.

“M0 itu dia adalah embrio uang, primary money itu adalah cikal bakal uang, dia merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter terhadap masyarakat. Itu nggak akan jadi uang apabila tidak dilakukan mekanisme penciptaan,” ujar Solikin saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI pada Jumat, 23 Januari 2026.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah respons dari sisi permintaan yang belum sekuat beberapa tahun lalu. Akibatnya, ketika likuiditas diperbanyak, uang tersebut tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi produktif.

Fakta di lapangan memperkuat analisis ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana sebesar Rp 276 triliun ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Namun, langkah itu belum mampu mendongkrak pertumbuhan kredit secara signifikan, dengan catatan kredit hanya tumbuh 9,69% year on year (yoy) sepanjang 2025.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga telah menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial senilai Rp 397,9 triliun hingga pekan pertama Januari 2026. Insentif ini diberikan kepada berbagai kelompok bank, namun belum sepenuhnya menggerakkan roda kredit.

“Kenapa akhirnya waktu bicara bagaimana kebijakan BI yang menambah likuiditas, bahkan penempatan dana oleh pemerintah atau Menkeu di Himbara itu nggak otomatis digunakan karena bank-bank juga sudah memiliki pipeline. Terus kalau mau disalurkan lagi, on top itu, mana sektor-sektor yang akan absorb kalau demand-nya masih belum kuat,” jelas Solikin.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menyelaraskan upaya mendorong sisi suplai pembiayaan dengan pemulihan sisi permintaan. Solikin menilai langkah debottlenecking atau penghilangan hambatan di sektor usaha menjadi kunci utama, yang saat ini tengah digencarkan pemerintah dan BI.

“Dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), kita memahami debottlenecking itu. Jadi KSSK sekarang itu isunya nggak hanya sebatas membicarakan masalah stabilitas atau resiliensi keuangan,” pungkasnya.

Analisis Permintaan Kredit dan Tantangan Likuiditas

Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit di Indonesia memang mengalami perlambatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 8,2% (yoy), lebih rendah dari capaian di triwulan III yang sebesar 10,2%. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan dari sektor konsumsi rumah tangga dan investasi korporasi yang masih berhati-hati mengingat ketidakpastian ekonomi global.

Sementara itu, likuiditas perbankan justru tercatat cukup melimpah. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan nasional masih berada di level aman sekitar 84%, namun penyalurannya tertahan di sektor-sektor yang dianggap berisiko tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai credit crunch parsial, di mana bank memiliki dana tetapi enggan meminjamkan karena prospek ekonomi yang kurang jelas.

Pemerintah telah berusaha merangsang demand melalui berbagai insentif fiskal, termasuk perpanjangan insentif pajak dan program padat karya. Namun, tantangan struktural seperti biaya logistik yang tinggi dan hambatan regulasi UMKM masih menjadi penghambat utama. Para pelaku usaha kecil menengah seringkali mengeluhkan sulitnya memenuhi persyaratan administrasi perbankan, meskipun suku bunga acuan telah turun.

Studi kasus dari sektor properti dapat menjadi contoh nyata. Meskipun ada penurunan suku bunga KPR, penjualan properti belum mengalami lonjakan signifikan karena harga tanah dan bahan baku yang masih mahal. Hal ini membuat daya beli masyarakat terbatas, sehingga bank enggan menyalurkan kredit baru ke sektor ini tanpa jaminan yang kuat.

Integrasi data keuangan digital juga menjadi faktor krusial. Dengan adanya sistem pembukaan rekening digital yang lebih cepat, seharusnya akses kredit bisa lebih mudah. Namun, jika literasi keuangan masyarakat masih rendah, permintaan akan tetap stagnan. Edukasi mengenai manfaat pinjaman produktif versus konsumtif perlu digalakkan agar dana likuiditas yang tersedia benar-benar masuk ke sektor riil dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

Penutup

Transformasi sistem keuangan membutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal, namun kunci keberhasilannya terletak pada keberanian masyarakat dan pelaku usaha untuk bergerak. Jangan biarkan likuiditas yang melimpah hanya menjadi angka statistik di neraca perbankan. Mari bangun kepercayaan diri untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha, karena keberanian memulai adalah awal dari kebangkitan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page