Bansos Bencana Sumatera Bakal Disalurkan Akhir Januari

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, telah memastikan jadwal pencairan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran dana bantuan ini dijadwalkan akan terealisasi pada akhir bulan Januari ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 600 miliar yang siap dicairkan untuk tahap awal penanggulangan bencana.

Gus Ipul menegaskan bahwa proses pendistribusian bantuan ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Saat ini, pihak Kementerian Sosial tengah melakukan konsolidasi data secara intensif bersama pemerintah daerah serta kementerian terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan nanti benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. “Kita harapkan kita bisa menyalurkan kalau datanya sudah siap dan tentu secara bertahap itu adalah di akhir bulan Januari ini. Nah dana yang sudah disiapkan on call Itu sebesar Rp 600 miliar tahap pertama ini,” ujar Gus Ipul di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Bentuk bantuan yang disiapkan tidak hanya berupa logistik dan dukungan operasional dapur umum yang saat ini sudah berjalan. Pemerintah juga merancang skema santunan khusus bagi korban yang mengalami musibah paling berat. Bagi keluarga ahli waris korban meninggal dunia, pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp 15 juta. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka berat akan menerima bantuan sebesar Rp 5 juta.

Lebih lanjut, Kementerian Sosial juga menyediakan paket bantuan pemulihan pasca-bencana yang terdiri dari beberapa jenis. Pertama, bantuan isian rumah atau cash for repair senilai Rp 3 juta per keluarga, yang diperuntukkan khusus untuk pembelian alat dapur atau perabotan rumah tangga yang rusak. Kedua, bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga yang pencairannya dilakukan dalam satu kali salur. Ketiga, jaminan hidup (living cost) sebesar Rp 450 ribu per orang yang diberikan selama kurun waktu tiga bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Proses validasi data penerima manfaat melibatkan kolaborasi multi-instansi untuk memastikan keakuratan informasi. Gus Ipul menjelaskan alur pendataan dimulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. “Datanya dari BNPB kemudian ditetapkan oleh Bupati Wali Kota yang diaksesi oleh Pak Kajari, diaksesi oleh Pak Polres dan Pak Dandim Baru dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dicocokkan dengan Dukcapil diparaf oleh Pak Mendagri. Baru kita tetapkan sebagai penerima manfaat. Lalu kita salurkan,” tambahnya.

Pemerintah terus mempercepat proses verifikasi data untuk memastikan bantuan senilai Rp 600 miliar ini segera sampai ke tangan korban bencana di Sumatera. Pendekatan yang melibatkan BNPB, pemerintah daerah, hingga Kementerian Dalam Negeri menunjukkan komitmen untuk menghilangkan duplikasi data dan memastikan keadilan distribusi. Dengan skema bantuan yang komprehensif—mulai dari santunan kematian, biaya perawatan luka, hingga modal pemulihan ekonomi—masyarakat terdampak diharapkan bisa segera bangkit dan memulihkan kondisi pasca-tragedi. Proses ini menjadi contoh bahwa penanganan bencana tidak hanya soal respons cepat, tetapi juga strategi jangka panjang yang melibatkan akurasi data dan kolaborasi lintas sektor. Mari kita doakan agar proses ini berjalan lancar dan manfaatnya maksimal bagi saudara-saudara kita yang sedang berduka.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page