Aset Pasar Kota Tasikmalaya Berdiri dengan Investasi Rp8,7 Miliar, Ekonomi Jalan di Tempat

Tiga pasar milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang menelan investasi negara hingga Rp8,7 miliar, saat ini kondisinya terbengkalai dan belum berfungsi optimal. Meski bangunan fisiknya berdiri megah dengan plang proyek yang terpampang, denyut ekonomi di lokasi tersebut nyaris tak terasa. Alih-alih menjadi pusat transaksi warga, pasar-pasar ini lebih sering terlihat sunyi dan mati berkali-kali.

Berikut adalah rincian aset pasar yang belum maksimal pemanfaatannya:

• Pasat Nyemplong (Jalan Setiawargi, Tamansari): Dibangun pada 2016 dengan luas bangunan 444 meter persegi di atas lahan 5.650 meter persegi, nilai asetnya mencapai Rp1,43 miliar.
• Pasar Rakyat Purbaratu (Jalan Ciwasmandi, Singkup): Berdiri sejak 2019, luas bangunan 938 meter persegi di lahan 2.029 meter persegi dengan nilai aset sekitar Rp1,57 miliar.
• Pasar Rakyat Awipari (Cibeureum): Merupakan pasar terbesar dan termahal dengan luas bangunan hampir 3.000 meter persegi di lahan 7.674 meter persegi, serta nilai aset mencapai Rp5,75 miliar.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kota Tasikmalaya, Galuh Wijaya, menegaskan bahwa pembangunan pasar-pasar tersebut telah melalui mekanisme perencanaan sesuai aturan dan secara administratif tidak ada pelanggaran. Namun, terkait pemanfaatannya, pihaknya mengakui perlu penyesuaian. “Bukan tanpa perencanaan, tapi memang perlu penyesuaian. Pengelolaan dan pola pengembangannya masih harus dikaji ulang,” ujar Galuh. Pemerintah daerah saat ini tengah berkoordinasi dengan dinas teknis untuk mengevaluasi fungsi pasar, termasuk kebutuhan masyarakat, kelayakan ekonomi, dan kesesuaian tata ruang, agar aset daerah benar-benar produktif.

Di lapangan, situasinya berbanding terbalik dengan megahnya bangunan. Apeng, pelaku UMKM Warung Stabilisasi Inflasi (Wangsit) Kota Tasikmalaya, menyebut keramaian pasar hanya bersifat musiman. “Kalau ramai itu pas akhir pekan, itupun karena ada kegiatan Wangsit. Di luar itu, sepi lagi,” katanya pada Jumat, 16 Januari 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan infrastruktur dengan ekosistem ekonomi yang sebenarnya di masyarakat.

Fenomena pasar mangkrak di Tasikmalaya menjadi cermin kompleksnya pengelolaan aset daerah di Indonesia. Seringkali, proyek fisik dikebut tanpa strategi pemasaran dan pemberdayaan komunitas yang matang, mengakibatkan bangunan megah hanya menjadi monumen senyap tanpa fungsi ekonomi. Ironisnya, dana miliaran rupiah yang telah digelontorkan justru terbuang percuma, sementara kebutuhan ruang usaha yang layak bagi pedagang lokal masih menjadi tanda tanya besar.

Realitas ini mengajarkan kita bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada seremoni peluncuran atau pemasangan plang proyek. Keberhasilan sebuah infrastruktur publik harus diukur dari seberapa hidupnya ruang tersebut dalam berputarnya roda perekonomian masyarakat. Tanpa ekosistem yang mendukung—mulai dari aksesibilitas, manajemen pasar, hingga keberlanjutan program pemberdayaan—bangunan sehebat apa pun hanya akan menjadi beton kosong yang menelan biaya tinggi. Mari kita dorong transparansi penggunaan anggaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan, agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page