Polres Tasikmalaya Masih Tunggu Hasil Gelar Perkara Kasus Hewan Kurban, Belum Bisa Disampaikan ke Publik.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya masih menantikan hasil resmi dari gelar perkara kasus dugaan pemerasan terkait pengadaan hewan kurban di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Proses evaluasi kasus ini telah dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada Selasa, 20 Januari 2026. Kepala Satreskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima dokumen rekomendasi tertulis terkait hasil tersebut dari Polda Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan segera mengumumkan secara resmi kepada publik setelah dokumen rekomendasi tersebut diterima dan diverifikasi.

Sementara itu, Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT) mendesak agar aparat penegak hukum meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara ini. Ketua KMRT, Ahmad Ripa, menilai masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai hasil gelar perkara yang telah berlangsung. Ahmad Ripa menyebutkan bahwa belum ada penjelasan resmi yang dibuka secara luas terkait kesimpulan dari proses tersebut, yang berpotensi menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Ia menegaskan bahwa kasus dugaan pemerasan dalam pengadaan hewan kurban merupakan perkara serius karena menyangkut langsung kepentingan masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan dan distribusi hewan kurban saat perayaan Idul Adha.

KMRT menuntut kejelasan mengenai kelanjutan kasus ini, apakah akan dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan, serta status penetapan tersangka jika ada. Meskipun tidak menuntut publikasi detail seluruh perkara, Ahmad Ripa menegaskan bahwa arah dan status penanganan kasus harus disampaikan secara jelas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja aparat hukum.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang transparan agar tidak timbul kecurigaan yang berkepanjangan. Setiap dugaan pelanggaran, terutama yang menyentuh kepentingan publik seperti pengadaan hewan kurban, harus ditangani dengan profesional dan terbuka. Kejelasan proses hukum tidak hanya menjadi kewajiban institusi, tetapi juga fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan informasi yang akurat dan terbuka, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap perkembangan kasus, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan