Menteri Perhubungan Buka Suara Tidak Ingin Terburu-buru Mengenai Perpres Ojol

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy memastikan tidak akan terburu-buru dalam merancang aturan khusus untuk ojek online (ojol). Rencana aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Penundaan ini dilakukan lantaran proses penyusunan Perpres melibatkan berbagai pihak yang harus dikoordinasikan. Meskipun awalnya pemerintah menargetkan regulasi ini selesai pada akhir tahun 2025, proses pembahasan saat ini masih berjalan.

“Kami tidak ingin terburu-buru sehingga ada hal yang terlewat dan pihak yang tidak terkoordinasi. Karena melibatkan banyak pihak, ini membutuhkan waktu agar semua harapan teman-teman ojol bisa terpenuhi,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/1/2026).

Saat ini, Dudy masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sekretariat Negara mengenai jadwal pasti aturan tersebut. “Perpres melibatkan berbagai pihak, jadi targetnya nanti akan ditentukan oleh Mensesneg sebagai koordinatornya,” jelas Dudy.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya sejumlah kesepakatan yang belum tuntas dalam pembahasan aturan transportasi online. Salah satu isu krusial yang masih menggantung adalah mengenai penerimaan pengemudi dan potongan tarif yang diterapkan aplikator pada setiap pesanan.

“Ada beberapa kesepakatan yang belum ketemu,” kata Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Peraturan yang akan datang ini menjadi sorotan utama mengingat besarnya jumlah pengendara ojek digital di Indonesia. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 menunjukkan penetrasi internet mencapai 79,5% dengan total pengguna aktif mencapai 221 juta orang. Mayoritas dari pengguna ini mengandalkan transportasi online untuk mobilitas harian, menjadikan kepastian hukum bagi driver ojol sebagai hal yang urgent untuk segera diselesaikan.

Dalam analisis sederhana, keterlibatan multi-stakeholder seringkali memperlambat laju kebijakan, namun dalam konteks ini, pendekatan hati-hati justru diperlukan untuk menghindari kebijakan yang kontra-produktif. Seringkali, regulasi yang digagas tanpa pemetaan mendalam hanya akan membebani pihak tertentu. Penyederhanaan proses diskusi perlu dilakukan dengan memetakan poin-poin utama yang menjadi polemik, yakni struktur pendapatan driver dan perlindungan sosial, agar tidak terjebak dalam birokrasi berkepanjangan.

Bayangkan sebuah skenario di mana aturan tegas diterapkan tanpa keseimbangan: tarif bisa melonjak drastis atau pendapatan driver menurun drastis. Studi kasus serupa pernah terjadi di beberapa negara Eropa ketika aturan gig economy diterapkan secara kaku, yang berujung pada protes massal dan pengurangan mitra driver. Di Indonesia, tantangannya lebih kompleks karena kebutuhan transportasi harian yang massif. Jika aturan baru memaksa aplikator menaikkan tarif secara signifikan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh kantong konsumen. Sebaliknya, jika potongan aplikator tetap tinggi, eksistensi driver menjadi terancam. Infografis sederhana membayangkan sebuah roda dengan tiga sumbu utama: Aplikator, Driver, dan Penumpang. Keseimbangan ketiganya harus dijaga agar roda ekonomi digital ini terus berputar tanpa ada pihak yang merasa dirugikan secara ekstrem.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melihat data empiris di lapangan sebelum mengunci aturan. Fokus utama harus pada keberlanjutan ekosistem, bukan sekadar pencapaian target waktu penandatanganan. Jika semua pihak merasa didengar dan hak-hak dasar terlindungi, maka regulasi yang dihasilkan akan lebih mudah diterapkan dan berdampak positif bagi kemajuan transportasi nasional. Mari kita kawal proses ini dengan kritis namun konstruktif, demi terwujudnya transportasi yang adil dan berkelanjutan untuk semua.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page