Menteri PANRB Dukung Polri Perkuat Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan. Pencanangan unit khusus ini dinilai sebagai sebuah peningkatan signifikan dibandingkan dengan struktur sebelumnya yang menangani kasus kekerasan dan perdagangan manusia. Rini menegaskan pentingnya transformasi birokrasi agar tidak hanya berkutat di meja administrasi, tetapi benar-benar turun tangan memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat.

Pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) ini dilakukan dalam rangka memperluas jangkauan layanan. Rini menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih ramah korban dalam menangani kasus-kasus sensitif ini. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan spesifik dan koordinasi yang solid, mulai dari proses pelaporan awal hingga pendampingan pasca-kasus. Dengan demikian, layanan yang diberikan diharapkan tidak diskriminatif dan mampu menjangkau kelompok rentan dengan penuh martabat.

Selain aspek penegakan hukum, inisiatif ini juga mengedepankan profesionalisme sumber daya manusia yang inklusif. Harapannya, kehadiran unit khusus ini akan meningkatkan rasa aman publik dan mendorong pemulihan sosial korban secara terpadu. Fokus utama bukan hanya pada penyidikan, melainkan juga pada upaya reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan normal. Ini sejalan dengan upaya menciptakan ekosistem perlindungan yang berkelanjutan dan berperspektif gender.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pembentukan direktorat ini merupakan respons cepat atas kegelisahan masyarakat terhadap maraknya kejahatan yang mengancam perempuan dan anak. Kehadiran unit ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan humanis dan berkeadilan. Polri berkomitmen menuntaskan setiap perkara dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap gender, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua kalangan.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendukung kesetaraan gender. Pembentukan direktorat ini tidak hanya menjadi wujud nyata komitmen negara, tetapi juga membuka peluang karir yang lebih luas bagi Polwan di Indonesia. Diharapkan, transformasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat institusi Polri yang berperspektif gender dan mampu bersaing di level internasional.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UN Women Indonesia, Australian Federal Police (AFP), dan ICITAP, semakin memperkuat fondasi direktorat baru ini. Sinergi antara kementerian terkait, akademisi, hingga pemangku kepentingan global dipastikan akan menghasilkan layanan terbaik bagi korban kekerasan dan perdagangan manusia. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan.

Menghadapi kompleksitas masalah sosial, langkah inovatif seperti ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa terkecuali. Mari bersama-sama mendukung upaya penegakan hukum yang humanis dan berkelanjutan, agar setiap lapisan masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan martabat yang terjaga.

Baca juga Berita lainnya di News Page