Dubes AS di Turki Tampil Bak Gubernur Kolonial, Begini Reaksi Publik

Tom Barrack, Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, menjadi sorotan tajam publik dan media sosial setelah foto pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler, beredar luas. Dalam foto yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Turki pada Senin (19/1/2026), Barrack terlihat duduk sendirian di posisi tengah meja, bersebelahan dengan Guler dan jajaran perwira tinggi militer Turki lainnya. Susunan tempat duduk ini memicu kritik pedas karena dianggap meniru gaya ‘gubernur kolonial’ yang arogan dan dominan.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (16/1/2026) lalu di kantor Kementerian Pertahanan di Ankara. Barrack yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump untuk Suriah, terlihat menguasai posisi sentral sementara pejabat Turki duduk mengapitnya. Kritikus menilai bahwa tata letak ini melanggar protokol kenegaraan yang lazim, di mana tamu kehormatan biasanya ditempatkan setara dengan tuan rumah, bukan mendominasi ruang pertemuan secara fisik.

Luftu Turkkan, anggota parlemen dari partai sayap kanan IYI, mengecam keras melalui media sosial X. “Apakah orang ini seorang Duta Besar atau seorang gubernur kolonial? Tidak ada yang berhak menggambarkan Turki dalam keadaan tidak berdaya seperti itu,” tulisnya. Kritik serupa datang dari berbagai kalangan, termasuk mantan duta besar Turki untuk AS, Namik Tan. Ia menegaskan bahwa protokol negara harus konsisten dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor subjektivitas petugas protokol.

Tak hanya oposisi, kritik juga menggema dari internal Partai AKP yang didirikan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Bulent Arinc, mantan ketua parlemen dan salah satu pendiri AKP, menyatakan situasi ini adalah kesalahan protokol yang sulit dibenarkan. Ia menegaskan bahwa meskipun Barrack memiliki tugas khusus dari Presiden Trump, statusnya tetap sebagai Duta Besar AS yang harus mengikuti konvensi diplomatik yang berlaku. “Seorang Duta Besar yang tampak memimpin pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan kepala militer tidak sesuai dengan protokol negara,” tegas Arinc, meminta agar praktik ini segera ditinjau ulang.

Menanggapi gelombang kritik ini, Kementerian Pertahanan Turki memberikan pembelaan. Para pejabat kementerian menyebutkan bahwa protokol tempat duduk yang diterapkan bukanlah hal yang eksklusif untuk Barrack. Mereka mengklaim bahwa pengaturan yang sama telah diterapkan untuk sejumlah pejabat asing lainnya yang berkunjung ke kantor Kementerian Pertahanan. Namun, para pengkritik tetap bersikeras bahwa standar protokol nasional seharusnya seragam dan mengikat semua pihak tanpa terkecuali.

Dinamika ini menggambarkan kompleksitas hubungan diplomatik modern yang kerap kali tidak hanya soal pembicaraan politik, tetapi juga tentang simbolisme dan tata krama visual yang sangat peka. Di era transparansi digital, setiap gerak-gerik pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan citra negara, menjadi sorotan global yang sulit untuk diabaikan. Kesalahan kecil dalam protokol bisa meledak menjadi isu besar yang mengganggu hubungan bilateral.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam diplomasi, detail sekecil apa pun—termasuk posisi duduk—memiliki makna yang besar. Ini menunjukkan bagaimana persepsi publik dapat dengan cepat membentuk narasi yang mengancam citra suatu bangsa di mata internasional. Penting bagi setiap perwakilan diplomatik untuk memahami sensitivitas budaya dan norma lokal guna menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Akhirnya, kisah ini membuka wawasan kita bahwa diplomasi bukan hanya seni berbicara, melainkan juga seni memposisikan diri secara tepat. Bagaimana kita menghormati tuan rumah mencerminkan siapa kita sebenarnya. Mari terus belajar untuk lebih peka dan bijak dalam setiap interaksi, karena tindakan kecil dapat berbicara lebih keras daripada ribuan kata.

Baca juga Berita lainnya di News Page