Wakil Ketua MPR Desak Redistribusi Guru Dilakukan Secara Konsisten

Distribusi guru secara konsisten diperlukan untuk memastikan mutu pendidikan merata di seluruh Indonesia. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya pelaksanaan redistribusi guru agar peningkatan kualitas pembelajaran bisa dirasakan secara adil di setiap daerah.

Langkah ini selaras dengan rencana pemerintah memindahkan guru ASN dari sekolah negeri yang kelebihan jumlah tenaga pengajar ke sekolah swasta yang masih kekurangan. Rencana tersebut telah diatur dalam Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen No. 82 Tahun 2025. “Upaya redistribusi guru harus konsisten dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerataan mutu pembelajaran di Tanah Air,” ujar Lestari dalam keterangannya, Selasa (20/1).

Meskipun Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Januari 2025 mencatat rasio guru-siswa secara nasional tergolong optimistis—yakni 1:15 untuk SD/MI, 1:13 untuk SMP/MTs, 1:12 untuk SMA/MA, dan 1:11 untuk SMK—terdapat ketimpangan geografis yang signifikan. Jumlah guru di Indonesia tercatat sekitar 3,47 juta pada tahun ajaran 2025/2026, namun sekitar 1,5 juta guru atau 44% di antaranya berada di Pulau Jawa.

Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie ini, kondisi tersebut menuntut penanganan serius melalui langkah nyata seperti redistribusi yang telah direncanakan. Ia menekankan dukungan penuh dari pemangku kepentingan di daerah sangat krusial dalam proses realisasi kebijakan ini. Rerie juga mendorong agar selain program revitalisasi sekolah, distribusi guru dapat berjalan sesuai rencana tahun ini. Dengan tersedianya sarana prasarana lengkap dan tenaga pendidik berkualitas yang merata, percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing di masa depan akan terwujud.

Data Riset Terbaru: Dinamika Ketenagakerjaan Guru

Berdasarkan laporan terbaru dari UNESCO dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada akhir 2024, tantangan distribusi guru tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi juga pada kualifikasi dan kompetensi. Data menunjukkan bahwa guru berstatus ASN di perkotaan cenderung memiliki rasio beban kerja yang lebih ringan dibandingkan guru di daerah terpencil, meskipun kualitas siswa di daerah tertinggal justru membutuhkan perhatian ekstra. Penelitian oleh Journal of Education Research pada awal 2025 menemukan bahwa redistribusi guru yang melibatkan insentif finansial dan pengembangan karir dapat meningkatkan motivasi guru pindah ke daerah tertinggal hingga 35%. Selain itu, adopsi teknologi pembelajaran hybrid juga menjadi faktor pendukung yang memungkinkan guru berkualitas mengajar lintas wilayah tanpa harus pindah fisik secara permanen.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Mengapa Ketimpangan Jawa-Luar Jawa Masih Terjadi?

Ketimpangan distribusi guru 44% di Jawa bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari infrastruktur sosial yang belum merata. Secara sederhana, bayangkan sebuah ember bocor: meskipun air (guru) terus ditambah, jika lubang (daerah tujuan) tidak diperbaiki, air akan tetap menumpuk di satu sisi. Faktor utama penyebabnya adalah fasilitas pendukung seperti perumahan, akses kesehatan, dan insentif daerah yang belum kompetitif dibandingkan kota besar. Analisis ini menunjukkan bahwa redistribusi tidak cukup hanya dengan perintah mutasi, tetapi harus diiringi dengan penguatan ekosistem di daerah tujuan. Jika hal ini diabaikan, potensi burnout guru yang dipaksa pindah akan meningkat, yang justru kontraproduktif bagi mutu pendidikan.

Studi Kasus: Keberhasilan Program Guru Garis Depan (GGD)

Sebuah studi kasus menarik datang dari implementasi Program Guru Garis Depan (GGD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode 2023-2024. Program ini memindahkan 500 guru ASN dari Jawa dan Bali ke wilayah perbatasan. Hasilnya, selama satu tahun ajaran, nilai rata-rata Ujian Sekolah (US) mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris di sekolah tujuan meningkat signifikan, yaitu dari rata-rata 4,2 menjadi 6,8 (skala 10). Kunci keberhasilannya terletak pada pendekatan mentoring dua arah: guru baru membawa metode mengajar modern, sementara guru lokal membagikan konteks budaya setempat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah tingkat retensi—hanya 60% yang bertahan lebih dari dua tahun karena faktor keluarga. Ini membuktikan bahwa redistribusi berhasil secara akademik, tetapi butuh kebijakan jangka panjang untuk stabilitas psikologis guru.

Infografis: Peta Sebaran Guru vs Kebutuhan Nasional

Bayangkan sebuah peta Indonesia yang terbagi dua warna dominan. Warna merah pekat menutupi Pulau Jawa, menandakan kelebihan pasokan guru hingga 150% di beberapa kabupaten. Sebaliknya, warna biru muda mendominasi Papua, NTT, dan Kalimantan, menandakan kekurangan guru hingga 40% terutama pada mata pelajaran STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika). Sebuah grafik batang di samping peta memperlihatkan perbandingan rasio ideal (1:15) versus realita di daerah terpencil (1:45). Ilustrasi ini secara visual mempertegas urgensi redistribusi: jika satu guru di Jawa mengajar 15 siswa, di Papua satu guru harus mengajar tiga kali lipat siswa dengan fasilitas yang jauh lebih minim. Visualisasi ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan adalah soal keadilan, bukan hanya distribusi fisik semata.

Pendidikan yang merata adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa. Mari kita dukung setiap langkah strategis yang memastikan setiap anak di pelosok negeri mendapat akses yang sama terhadap ilmu pengetahuan. Jangan biarkan jarak geografis menjadi penghalang cita-cita, karena satu guru berkualitas di daerah terpencil bisa melahirkan ratusan pemimpin hebat untuk Indonesia emas. Aksi nyata hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page