Masa Depan Prabowo: Tantangan Berat Menuju Pilpres 2026.

Dunia saat ini seperti sedang mengarungi turbulensi berat di berbagai sektor. Laporan terbaru, Global Risks Report 2026, menyoroti sinyal bahaya yang mesti diwaspadai secara cermat. Data tersebut mengungkap bahwa sekitar 50 persen pemimpin global memperkirakan situasi internasional akan mengalami guncangan hebat dalam dua tahun mendatang. Tingkat kekhawatiran ini bahkan melonjak hingga 57 persen jika dilihat dalam jangka waktu satu dekade ke depan.

Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global ini, Presiden Prabowo Subianto menjalankan “maraton diplomasi” yang lincah. Perjalanan dilakukan dari Beijing menuju Washington, kemudian berlanjut ke Rio de Janeiro, London, hingga Davos. Bukan sekadar lawatan protokoler bertukar cinderamata, ini adalah upaya membaca arah angin di tengah ancaman geoekonomi yang mengintai.

Navigasi Tanpa Konfrontasi

Laporan risiko global menegaskan bahwa gesekan geoekonomi dan konflik antarnegara kian mengemuka. Kerja sama multilateral yang dulu dianggap sebagai mitra strategis kini mulai rengkah, tergantikan oleh proteksionisme kaku dan kepentingan nasional yang egois. Dunia rupanya sedang mengalami fragmentasi akut.

Dalam situasi ini, prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif” sedang diuji nyata. Presiden Prabowo tampak memahami betul bahwa ketergantungan pada satu poros kekuatan adalah bunuh diri strategis. Saat berkunjung ke China, beliau mengamankan investasi hilirisasi, namun di Amerika Serikat, ia memastikan kemitraan strategis dan keamanan tetap terjaga.

Ini dinamakan diplomasi “titik keseimbangan”. Indonesia berusaha memainkan peran diversifikasi risiko dari rantai pasok global agar tidak tergilas dalam persaingan dua raksasa, Tiongkok dan Amerika Serikat. Indonesia tak ingin mati di tengah perkelahian gajah, melainkan menjadi jembatan yang dibutuhkan kedua belah pihak untuk mencapai keseimbangan saling menguntungkan.

Peringatan senada disampaikan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam forum internasional. “Dunia kita sedang berada dalam keretakan besar. Kita melihat munculnya dua dunia dengan aturan ekonomi, dagang, dan keuangan yang berbeda, serta strategi kecerdasan buatan yang bertentangan,” ujarnya. Guterres menekankan pentingnya mencegah perpecahan besar ini agar sistem global tetap bersatu. Pandangan ini mempertegas langkah Prabowo mendatangi kedua kutub kekuatan sebagai upaya darurat mencegah Indonesia terjebak dalam “keretakan besar”.

Ancaman AI dan Polusi Informasi

Tantangan Indonesia bukan hanya soal moncong senapan dan tarif dagang. Global Risks Report 2026 memberi peringatan keras tentang risiko kecerdasan buatan (AI) dan misinformasi yang melonjak tajam. AI bukan lagi sekadar alat bantu administratif, melainkan potensi senjata disinformasi yang bisa membelah masyarakat secara instan.

Sementara itu, polarisasi sosial tetap menjadi api dalam sekam di tanah air. Tanpa mitigasi risiko yang tepat, serangan siber atau kampanye hitam berbasis algoritma bisa meruntuhkan kedaulatan informasi. Kunjungan Presiden Prabowo ke pusat-pusat teknologi dunia, termasuk London dan Davos, diharapkan membawa pulang cetak biru tata kelola data dan literasi digital, melampaui sekadar pengadaan perangkat keras.

Diplomasi Pragmatis

Berbagai kalangan menilai Indonesia sedang memainkan peran sebagai bridge-builder atau pembangun jembatan. Langkah Presiden Prabowo mendatangi kutub kekuatan yang saling berseteru adalah perwujudan dari “diplomasi resiliensi”. Di tengah dunia yang kian proteksionis, Indonesia membuka diri secara selektif guna memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Kolaborasi baru secara pragmatis harus didorong di tengah melemahnya multilateralisme, melalui kerja sama regional lintas sektor. Kunjungan Presiden ke berbagai negara adalah bentuk kolaborasi pragmatis untuk memastikan Indonesia tetap memiliki akses pasar dan teknologi, meski dunia sedang dalam ancaman krisis akibat inflasi dan beban utang.

Terkait pergeseran peta kekuatan ekonomi ini, Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), memberikan perspektif relevan. Lagarde menekankan, era stabilitas harga dan perdagangan tanpa batas telah berakhir. “Kita sedang memasuki era fragmentasi ekonomi global di mana perdagangan tidak lagi didikte oleh efisiensi, tetapi oleh keamanan nasional dan nilai-nilai politik,” katanya. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan aliansi fleksibel dan memperkuat ketahanan domestik adalah mereka yang selamat dari guncangan inflasi global.

Pernyataan Lagarde memvalidasi mengapa Presiden Prabowo harus sangat pragmatis. Diplomasi ekonomi kini bukan sekadar mencari harga termurah atau investasi terbesar, melainkan mencari mitra paling menjamin keamanan pasokan dan stabilitas jangka panjang.

Risiko Paling Mahal

Laporan risiko 2026 mencatat kekhawatiran bahwa isu lingkungan cenderung terpinggirkan. Energi dan sumber daya tergerus oleh ongkos perang dan resesi. Padahal, dalam 10 tahun ke depan, perubahan iklim dan cuaca ekstrem tetap menjadi risiko paling menakutkan bagi kemanusiaan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan risiko mengkhawatirkan ini. Diplomasi luar negeri tidak boleh hanya bicara soal perdagangan dan investasi, tetapi juga pendanaan transisi energi yang adil. Setiap negara tidak boleh mengabaikan risiko lingkungan demi pertumbuhan instan, sebab itu sama artinya dengan menabung bencana bagi generasi mendatang.

Fase Adaptasi Keras

Dunia tidak sedang menuju stabilitas, melainkan memasuki fase “adaptasi keras”. Aktor yang mampu membaca risiko lebih awal adalah mereka yang akan mendapatkan efisiensi dan kesiapan krisis untuk bertahan. Langkah Prabowo di panggung internasional adalah upaya Indonesia untuk “hadir” sebelum badai krisis benar-benar memuncak.

Namun, pekerjaan rumah di dalam negeri jauh lebih besar. Dibutuhkan kebersamaan dan gotong-royong menciptakan resiliensi nasional untuk ekonomi yang tangguh. Masyarakat tidak boleh terpolarisasi dalam provokasi memecah belah dan melemahkan, di tengah serangan algoritma global.

Kita tidak bisa lagi bersantai. Seperti pesan dalam laporan global tersebut: dunia sedang bergejolak, dan hanya mereka yang bertindak strategis yang akan tetap berdiri tegak. Indonesia telah memulai langkah mengantisipasi itu di percaturan global. Kini, tinggal bagaimana melakukan eksekusi dengan disiplin di lapangan sendiri.

Di tengah gejolak ekonomi global yang kian tak menentu, langkah strategis Indonesia menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar menjadi kunci utama bertahan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam pusaran konflik, melainkan manfaatkan momentum ini untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dan kemandirian teknologi. Setiap langkah diplomasi yang pragmatis hari ini adalah investasi penting bagi ketahanan bangsa di masa depan. Mari kita dukung upaya pemerintah dengan tetap bersatu, kritis terhadap informasi, dan fokus pada produktivitas, agar Indonesia tidak hanya sekadar bertahan, tetapi tumbuh menjadi kekuatan baru yang disegani di tengah ketidakpastian dunia.

Baca juga Berita lainnya di News Page