Kanada Tegaskan Dukungan untuk Dewan Perdamaian Gaza Tanpa Biaya Keanggotaan

Kanada menegaskan kebijakannya untuk tidak membayar demi mendapatkan kursi dalam “Dewan Perdamaian” di Gaza yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan oleh sumber pemerintah Kanada pada Senin (19/1) waktu setempat, meskipun sebelumnya Perdana Menteri Mark Carney sempat mengindikasikan kesediaan untuk menerima undangan bergabung dengan badan tersebut.

“Kanada tidak akan membayar untuk kursi di dewan tersebut, dan hal itu juga belum diminta dari Kanada saat ini,” ujar sumber pemerintah tersebut, dikutip dari kantor berita AFP pada Selasa (20/1/2026).

Awalnya, dewan ini dirancang untuk mengawasi proses pembangunan kembali Jalur Gaza. Namun, berdasarkan draf Piagam Dewan Perdamaian yang diusulkan oleh pemerintahan Trump, ruang lingkup tugasnya tampaknya tidak hanya terbatas pada wilayah pendudukan Palestina tersebut.

Berdasarkan draf piagam tersebut, negara-negara anggota yang diwakili oleh kepala negara atau pemerintah diizinkan untuk bergabung selama minimal tiga tahun. Syarat utama yang cukup memberatkan adalah kontribusi finansial; negara anggota harus membayar lebih dari US$1 miliar (sekitar Rp 16,9 triliun) secara tunai dalam tahun pertama keanggotaan.

Sumber pemerintah itu menambahkan bahwa piagam yang diusulkan masih merupakan dokumen yang sedang dalam pembahasan, dengan banyak syarat dan ketentuan yang belum final. Meski demikian, Carney sebelumnya menyatakan bahwa bergabung dengan dewan itu penting agar Kanada memiliki kursi di meja perundingan untuk membentuk proses dari dalam.

Laporan terbaru Bloomberg pada Minggu (18/1) mengungkapkan bahwa berdasarkan draf piagam itu, Donald Trump akan menjabat sebagai ketua perdana. Ia memiliki wewenang penuh untuk memutuskan siapa saja yang diundang menjadi anggota Dewan Perdamaian.

Keputusan dalam dewan ini akan diambil berdasarkan suara mayoritas, di mana setiap negara anggota yang hadir memiliki satu suara. Namun, semua keputusan tersebut tetap tunduk pada persetujuan akhir dari ketua dewan. Masa keanggotaan tiga tahun berlaku umum, namun ada pengecualian bagi negara yang berkontribusi lebih dari US$ 1 miliar dalam bentuk dana tunai pada tahun pertama.

Draf piagam tersebut mendeskripsikan Dewan Perdamaian sebagai “organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah-wilayah yang terkena dampak atau terancam konflik.”

Kebijakan Kanada ini menjadi sorotan karena menolak pendekatan komersialisasi dalam resolusi konflik. Pendekatan yang diajukan oleh Trump cenderung bersifat transaksional, di mana pengaruh politik dan keanggotaan didasarkan pada kemampuan finansial. Dengan menolak membayar, Kanada mengirimkan sinyal bahwa mereka mengutamakan diplomasi berbasis prinsip dan kesetaraan suara, bukan sekadar keanggotaan yang dibeli.

Dalam konteks geopolitik yang rumit, langkah ini juga menghindari potensi konflik kepentingan. Jika Kanada membayar, ada kemungkinan tekanan untuk memenuhi agenda donor dibandingkan dengan agenda kemanusiaan murni. Struktur dewan yang memberikan kekuasaan mutlak kepada ketua untuk menyetujui semua keputusan juga menuai kritik, karena berpotensi mengesampingkan suara mayoritas anggota.

Krisis di Gaza membutuhkan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus seharusnya tetap pada upaya kemanusiaan dan pemulihan infrastruktur, bukan pada persaingan pengaruh finansial. Setiap langkah diplomatik harus memprioritaskan stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan warga sipil di wilayah konflik. Mari kita terus mendukung pendekatan damai yang adil dan transparan demi masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page