Calon Pejabat Tinggi BI, Thomas Djiwandono Bukan Lagi Anggota Partai

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, memberikan klarifikasi mengenai status kepartaian Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia menegaskan bahwa Thomas telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik demi memenuhi syarat pengusulan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan ketat berlaku bagi calon pejabat BI, di mana mereka dilarang memiliki afiliasi keanggotaan dengan parpol manapun.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/1/2026). Ia menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan langkah strategis yang memastikan Thomas memenuhi kriteria administrasi sebelum menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di parlemen. “Ya artinya sudah mengundurkan diri lah dari keanggotaan partai,” tegas Prasetyo, menegaskan komitmen Thomas dalam menjalani proses seleksi jabatan publik secara transparan.

Usulan Thomas Djiwandono sebagai salah satu Deputi Gubernur BI diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi yang lowong setelah Juda Agung memutuskan mengundurkan diri. Thomas tercatat sebagai satu dari tiga nama yang diajukan pemerintah untuk menjalani uji kompetensi di DPR sebelum ditetapkan secara resmi. Pengusulan ini menarik perhatian publik lantaran kedekatan hubungan kekerabatan Thomas dengan Presiden Prabowo.

Thomas Djiwandono dikenal sebagai keponakan kandung dari Presiden Prabowo Subianto, karena ibunya adalah saudara kandung dari sang presiden. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Thomas memiliki rekam jejak panjang di Partai Gerindra, salah satunya pernah menjabat sebagai Bendahara Umum. Kini, setelah menanggalkan status keanggotaannya di partai, fokus utamanya beralih ke tugas pemerintahan.

Karier politik dan birokrasi Thomas terbilang moncer. Ia dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 dalam kabinet Indonesia Maju, dan melanjutkan tugasnya di Kabinet Merah Putih yang mulai berkuasa pada Oktober 2025. Kariernya di bidang ekonomi dan keuangan terus menanjak, kini menghadapi tantangan baru di bank sentral.

Transformasi peran Thomas dari politisi menjadi pejabat teknokratik di sektor keuangan menunjukkan pergeseran signifikan dalam karier publiknya. Pergeseran status dari anggota partai menjadi pejabat independen bank sentral ini menjadi contoh bagaimana fleksibilitas dan komitmen terhadap integritas birokrasi sangat diperlukan dalam pemerintahan modern. Keputusan mundur dari partai bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan juga cerminan kesadaran akan pentingnya netralitas institusi moneter di tengah dinamika politik yang kian kompleks.

Proses transisi ini mengingatkan kita bahwa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, setiap individu harus siap mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan nasional yang lebih luas. Thomas menempuh jalur yang tepat dengan mematuhi regulasi yang ada, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan adalah kunci utama dalam menjaga kredibilitas lembaga negara. Setiap langkah yang diambil oleh pejabat publik harus selalu mengedepankan transparansi, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah tetap terjaga dengan kokoh.

Dalam konteks ini, kita dapat melihat pentingnya menjaga netralitas institusi keuangan negara. Ketika seorang pejabat bank sentral memiliki latar belakang politik yang kuat, publik seringkali mempertanyakan objektivitas kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, langkah proaktif Thomas untuk melepaskan diri dari partai politik sebelum proses fit and proper test adalah tindakan yang patut dicontoh. Ini menunjukkan kesadaran bahwa lembaga seperti Bank Indonesia harus berdiri di atas kepentingan semua pihak, bukan hanya satu kelompok politik tertentu.

Pemisahan yang jelas antara dunia politik dan teknokrasi ekonomi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Jika bank sentral dipersepsikan condong ke salah satu sisi politik, maka kebijakan moneter yang diambil bisa kehilangan kredibilitas di mata pasar dan masyarakat. Kredibilitas ini adalah aset paling berharga bagi bank sentral; sekali hilang, butuh waktu lama untuk memulihkannya. Oleh karena itu, integritas individu seperti Thomas dalam mematuhi aturan menjadi fondasi yang krusial.

Melihat lebih dalam, fenomena ini juga mencerminkan evolusi sistem meritokrasi di Indonesia. Kriteria untuk menduduki posisi strategis tidak lagi hanya dilihat dari jaringan politik, melainkan juga kompetensi dan kepatuhan terhadap norma-norma etika publik. Thomas, dengan pengalamannya di Kementerian Keuangan dan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, membawa bekal teknis yang mumpuni. Namun, bekal teknis saja tidak cukup tanpa dukungan integritas moral dan kepatuhan regulasi.

Kita seringkali melihat dilema di mana figur-figur potensial harus memilih antara karier politik dan jabatan teknokratik. Pilihan Thomas untuk fokus pada jabatan Deputi Gubernur BI menunjukkan kesadaran bahwa kontribusi terbesar bagi negara terkadang justru berada di belakang layar, mengelola kebijakan moneter yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Keputusan ini bukan hanya untuk kemajuan karier pribadi, tetapi juga untuk memberikan dampak yang lebih luas bagi stabilitas ekonomi nasional.

Dinamika ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap perubahan peran dalam pemerintahan memerlukan adaptasi yang cepat dan mentalitas yang kuat. Thomas harus beralih dari aktivisme politik yang riuh ke suasana birokrasi yang lebih kaku dan penuh perhitungan. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi diperlukan untuk menjaga konsistensi kebijakan ekonomi negara. Masyarakat perlu melihat bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terlepas dari latar belakang politik sebelumnya.

Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga prinsip dasar bernegara: netralitas dan integritas. Ketika seseorang dipercaya mengelola sektor vital seperti keuangan negara, kepentingan publik harus diletakkan di atas segalanya. Transparansi dalam setiap proses pengangkatan, termasuk pengunduran diri dari partai politik, adalah langkah awal yang baik untuk membangun kepercayaan. Mari kita dukung proses ini dengan kritis namun konstruktif, karena masa depan ekonomi bangsa bergantung pada kualitas para pengambil kebijakan dan ketaatan mereka pada aturan yang berlaku.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page