Sarkasme Noel ke KPK: Iya, Saya Gembong, Saya Perintahkan Kementerian Korupsi

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, melontarkan sindiran sarkastik sebelum agenda pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel menyoroti narasi yang dibangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutnya sebagai gembong korupsi.

Presiden, menurut Noel, seharusnya tidak perlu direpotkan dengan urusan sepele seperti ini. Fokus utama kepala negara adalah mengurus bangsa dan negara, yang jauh lebih penting dibandingkan menangani kasus yang dianggapnya sebagai aib, terlebih dengan adanya orkestrasi narasi dari KPK yang menempatkannya sebagai gembong. “Presiden kan nggak ngurus hal kecil begini lah. Presiden ngurusin bangsa ini, negara ini, itu lebih penting daripada kasus yang kayak aib begini, apalagi kita lihat orkestrasi yang dinarasikan KPK sebagai gembong,” kata Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Noel bahkan dengan nada sinis membenarkan tuduhan tersebut. “Sekarang saya bilang, iya saya gembong. Saya memerintahkan seluruh kementerian untuk melakukan korupsi massal. Dan itu jadikan berita biar keren,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak perlu dibebani dengan masalah ini. Noel menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya. “Presiden jangan dibebani hal kaya begitu. Presiden fokus dengan kerja kerakyatannya saja. Karena ini perbuatan saya. Saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya,” ujarnya.

Noel juga tidak menampik terkait kepemilikan aset mewah seperti motor Ducati hingga mobil Nissan GTR yang disebut-sebut dalam persidangan. Ia berharap kebohongan dalam narasi pembangunan kasus ini bisa segera dihentikan. “Saya tidak mau menyanggah apa yang disampaikan, 32 mobil dengan rumah yang tipe 36 dengan tanah 83 meter kalau parkir semaine itu 32 mobil, keren kan. Motor Ducati, mobil Nissan GTR, yang harganya Rp 10 miliar apa Rp 12 miliar ya, jadi keren lah,” ujar Noel.

“Semoga orkestrasi-orkestrasi yang basisnya kebohongan bisa kita hentikan. Kita nggak mau lagi penegak hukum pendekatannya basisnya kebohongan,” imbuhnya.

Sebagai konteks, kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2019. Biaya pengurusan sertifikat yang semestinya hanya sebesar Rp 275 ribu naik drastis menjadi Rp 6 juta. KPK menyebut selisih biaya yang dibayarkan oleh para pengurus sertifikat K3 dengan biaya resmi tersebut mengalir ke beberapa pihak dengan total mencapai Rp 81 miliar. Saat ini, terdapat 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

---

Dalam perkembangan terkini terkait penegakan hukum di Indonesia, fenomena elite politik yang terjerat kasus korupsi seringkali menunjukkan pola perlawanan narasi yang unik. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, strategi pembelaan di persidangan sering bergeser dari penyangkalan fakta hingga ke pendekatan framing politik. Analisis terhadap pola persidangan korupsi menunjukkan bahwa penggunaan retorika sarkastik seringkali menjadi alat untuk menggeser fokus publik dari substansi hukum ke isu politik yang lebih luas.

Studi kasus yang relevan dengan situasi ini adalah bagaimana publik menanggapi pernyataan kontroversial di ruang sidang. Ketika seorang terdakwa menggunakan narasi “gembong korupsi” secara sarkastik, hal ini menciptakan disonansi kognitif bagi masyarakat yang mungkin sebelumnya sudah memiliki prasangka terhadap institusi penegak hukum. Infografis yang dirilis oleh lembaga survei independen pada akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap proses peradilan seringkali dipengaruhi oleh bagaimana media mengemas pernyataan-pernyataan dramatis di persidangan, bukan hanya pada bukti-bukti konkret yang disajikan.

Dalam konteks ini, penting bagi pembaca untuk tetap kritis dan membedakan antara drama persidangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Seringkali, pernyataan-pernyataan emosional yang disampaikan di depan majelis hakim bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, namun tidak selalu mencerminkan kebenaran fakta di balik kasus tersebut. Masyarakat perlu menyaring informasi dengan melihat kronologi kasus secara utuh, mulai dari aliran dana, saksi-saksi yang dihadirkan, hingga bukti dokumen yang sah di persidangan.

Melihat dinamika yang terjadi, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk tidak mudah terbawa arus narasi yang dibangun di ruang sidang. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti adanya kenaikan biaya sertifikasi dari Rp 275 ribu menjadi Rp 6 juta serta aliran dana Rp 81 miliar, adalah data konkret yang harus menjadi perhatian utama. Jangan biarkan sindiran dan retorika politik mengaburkan esensi penegakan keadilan. Teruslah mengawal proses hukum ini dengan bijak, karena keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kepedulian dan kecerdasan publik dalam menilai setiap perkembangannya.

Baca juga Berita lainnya di News Page