Ribuan warga Greenland dan daratan utama Denmark turun ke jalan untuk mengecam rencana Presiden AS Donald Trump mengambil alih Greenland, menegaskan bahwa wilayah otonom Denmark itu tidak untuk dijual. Menurut laporan BBC pada 18 Januari 2026, protes besar-besaran ini terjadi serentak di ibu kota Greenland, Nuuk, serta kota-kota besar di Denmark seperti Kopenhagen, bertepatan dengan kedatangan delegasi kongres AS.
Senator Demokrat Chris Coons, yang ikut dalam kunjungan tersebut, menilai retorika Trump tidak konstruktif. Trump sendiri tidak menutup kemungkinan aneksasi dengan paksa, beralasan pentingnya Greenland bagi keamanan nasional AS. Bahkan, ancaman tarif diberlakukan bagi negara-negara Eropa yang menentang rencana ini. Trump mengancam akan mengenakan tarif impor 10% mulai 1 Februari 2026 untuk produk dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Jika tuntutan tidak dipenuhi, tarif akan dinaikkan menjadi 25% pada 1 Juni 2026.
Di balik manuver politik ini, Greenland menyimpan nilai strategis yang sangat tinggi. Wilayah yang minim penduduk namun kaya sumber daya ini berada di persimpangan Amerika Utara dan Arktik, menjadikannya lokasi kritis untuk sistem peringatan dini serangan rudal serta pemantauan lalu lintas kapal di perairan strategis.
Di Kopenhagen, demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Jangan Sentuh Greenland” dan “Greenland untuk Rakyat Greenland”. Politisi Greenland, Erik Jensen, menegaskan keinginan kuat rakyatnya untuk tetap merdeka dan menolak keras menjadi bagian dari Amerika Serikat. Aksi protes ini diorganisir oleh LSM dari Greenland dan Denmark, menuntut penghormatan penuh terhadap hak menentukan nasib sendiri.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, turut turun ke jalan di Nuuk bersama massa aksi yang bergerak menuju konsulat AS. Sentimen anti-anneksasi ini didukung data kuat: 85% warga Greenland menolak bergabung dengan AS. Negara-negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Inggris, telah menunjukkan solidaritas dengan mengirimkan pasukan kecil untuk misi pengintaian di Greenland, menegaskan bahwa keamanan Arktik adalah tanggung jawab kolektif NATO.
Di tengah konflik ini, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, justru bersikukuh bahwa kehidupan warga Greenland akan lebih aman dan makmur di bawah naungan Amerika. Ia menuding Denmark tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengelola wilayah utara tersebut. Meski delegasi Kongres AS didominasi Demokrat, kehadiran Republikan moderat menunjukkan dinamika politik rumit di balik isu perebutan wilayah strategis ini.
Pergerakan massa di Greenland menjadi bukti nyata penolakan publik terhadap intervensi kekuatan besar. Posisi geografis Greenland yang unik di perbatasan Arktik membuatnya menjadi rebutan geopolitik, namun suara rakyatnya jelas: mereka menginginkan kedaulatan penuh atas tanah mereka. Dinamika ini menggambarkan betapa rapuhnya hubungan internasional ketika ambisi ekonomi bertabrakan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Kekayaan sumber daya alam Greenland yang belum tergali menjadi incaran utama, namun warga lokal lebih memilih menjaga lingkungan dan budaya mereka daripada terjebak dalam perjanjian yang tidak adil. Tekanan ekonomi melalui tarif yang diancamkan AS semakin memanasikan situasi, menciptakan ketidakpastian bagi pasar global. Solidaritas negara-negara Eropa menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah bilateral, melainkan menyangkut keseimbangan kekuatan global di kawasan kutub.
Masa depan Greenland kini bergantung pada seberapa kuat resistensi yang ditunjukkan rakyatnya dan sekutu mereka. Trump mungkin melihat Greenland sebagai aset strategis, tetapi bagi penduduk asli, ini adalah rumah dan warisan leluhur yang tak ternilai. Perlawanan sipil yang terorganisir ini menjadi pengingat bahwa kekuatan politik tidak selalu bisa membeli kebebasan.
Setiap suara protes yang bergema di jalanan Nuuk dan Kopenhagen adalah pernyataan tegas bahwa kedaulatan bukanlah komoditas jual beli. Dunia menyaksikan bagaimana kecilnya suatu bangsa bisa berdiri gagah melawan negara adidaya. Ini adalah momen penting yang mengajarkan tentang arti keberanian mempertahankan identitas di tengah badai geopolitik. Mari terus dukung hak setiap bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri, karena kebebasan sejati berasal dari pilihan, bukan paksaan.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.