Konflik Panas Iran vs AS Memanas, Didorong ke Forum Dewan Keamanan PBB

Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas hingga menyeret forum Dewan Keamanan PBB. Ketegangan ini bermula dari aksi protes anti-pemerintah di Iran, di mana AS dinilai ikut campur dalam urusan domestik negara tersebut. Washington bahkan terang-terangan mengancam akan mengambil tindakan tegas jika situasi di Teheran semakin memburuk, dengan dugaan bahwa AS dan Israel memotori demonstrasi berdarah tersebut.

Menanggapi eskalasi ini, Iran sempat menutup wilayah udaranya untuk semua penerbangan kecuali penerbangan sipil internasional yang telah mengantongi izin resmi terlebih dahulu. Berdasarkan pemberitahuan resmi, pembatasan lalu lintas udara ini berlaku untuk penerbangan masuk dan keluar Iran, sementara aktivitas penerbangan lainnya ditangguhkan sementara waktu.

Perseteruan kedua negara memuncak dalam rapat forum Dewan Keamanan PBB. Washington membantah keras tuduhan Teheran yang menyebut protes di Iran sebagai “konspirasi asing”. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan bahwa rezim Iran saat ini lebih lemah dan sengaja menyebarkan kebohongan karena ketakutan terhadap rakyatnya sendiri. AS menegaskan komitmennya mendukung rakyat Iran, dengan Presiden Donald Trump yang menyatakan semua opsi tersedia untuk menghentikan “pembantaian”, meskipun saat itu Trump mengambil sikap wait and see.

Di pihak lain, Wakil Duta Besar Iran, Gholamhossein Darzi, menuduh AS menggunakan disinformasi untuk menutupi keterlibatan langsungnya dalam memicu kerusuhan. Darzi menegaskan bahwa setiap tindakan agresi akan ditanggapi dengan respons tegas, proporsional, dan sah menurut hukum. Rusia juga turut menyoroti agenda AS, dengan menuduh Washington memanfaatkan forum PBB untuk membenarkan intervensi terang-terangan terhadap negara berdaulat. Di tengah konflik ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan semua pihak untuk menahan diri guna mencegah hilangnya nyawa lebih lanjut dan eskalasi regional yang lebih luas.

Ketegangan geopolitik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat bukan hanya soal isu domestik semata, melainkan juga menyangkut pengaruh kekuasaan di Timur Tengah. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas global ketika kepentingan dua kekuatan besar bertabrakan di forum internasional. Seringkali, isu HAM atau demokrasi dijadikan dalih untuk intervensi yang sebenarnya bertujuan strategis. Penting bagi masyarakat global untuk kritis dalam menyaring informasi, karena narasi perang tidak jarang disajikan untuk menutupi agenda ekonomi atau politik yang lebih kompleks di balik layar.

Sebuah studi kasus menarik dapat dilihat dari sejarah hubungan kedua negara sejak Revolusi Islam 1979, di mana siklus ketegangan selalu berulang setiap kali ada pergolakan internal di Iran. Jika dianalisis lebih dalam, data riset terbaru menunjukkan bahwa konflik ini lebih sering dipicu oleh sanksi ekonomi daripada isu nuklir semata. Sederhananya, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di meja perundingan PBB dan pasar global. Mengamati dinamika ini mengajarkan kita bahwa kedaulatan sebuah negara seringkali diuji oleh tekanan luar yang mengatasnamakan kebebasan.

Pada akhirnya, ketegangan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian dunia bukanlah hal yang bisa dibeli dengan senjata, melainkan hasil dari dialog yang tulus dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Daripada terjebak dalam narasi permusuhan, mari kita dorong transparansi dan diplomasi yang lebih konstruktif untuk mencegah konflik berkepanjangan. Setiap individu memiliki peran untuk menciptakan dunia yang lebih damai dengan tetap kritis terhadap sumber informasi dan mendukung resolusi konflik secara damai.

Baca juga Berita lainnya di News Page