Wabup Pandeglang Anggap Banjir Belum Darurat Meski Terjadi Sepekan

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pandeglang selama hampir satu pekan belum juga surut. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang belum menerapkan status Tanggap Darurat bencana.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menegaskan bahwa penetapan status darurat tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Keputusan tersebut harus melalui pembahasan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) setempat.

“Kami akan merapatkan hal tersebut karena kaitannya dengan Tanggap Darurat tidak bisa diputuskan secara sepihak. Ini harus dikoordinasikan dan dimusyawarahkan dengan Forkompinda di Pandeglang,” ujar Iing pada Sabtu, 17 Januari 2026.

Meski belum ada penetapan status resmi, Pemkab Pandeglang memastikan terus bergerak menanggulangi dampak banjir. Upaya yang dilakukan di antaranya pendistribusian logistik kepada warga terdampak serta penyediaan dapur umum.

“Meskipun belum ditetapkan sebagai tanggap darurat, kami pemerintah daerah dengan Forkopimda selalu bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat,” tegasnya.

Mengenai kebutuhan air bersih, Iing menyatakan pihaknya tengah berusaha mencari solusi terbaik. Saat ini, bantuan yang diberikan berupa beras, mi instan, dan telur. Untuk air bersih, pemerintah sedang mempersiapkan distribusi air kemasan.

“Air bersih ini nanti kami akan carikan solusinya. Meskipun hari ini kita hanya mengirimkan beras, mi, telur, dan lain sebagainya, nanti akan diberikan air bersih baik itu air kemasan dan sebagainya,” tuturnya.

Iing mengungkap penyebab banjir tahunan di wilayah Pandeglang bagian selatan adalah pendangkalan dan penyempitan aliran sungai. Kondisi ini membuat kapasitas sungai tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.

Penyebabnya adalah sungai yang tidak bisa menampung debit air yang terlalu tinggi. Solusinya adalah bagaimana kita semua berupaya menangani sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pandeglang, termasuk Sungai Ciliman dan Cilemer, agar tidak ada pendangkalan dan penyempitan.

Banjir di Pandeglang menjadi peringatan penting tentang urgensi normalisasi sungai. Keterlambatan penanganan infrastruktur drainase seringkali menjadi biang keladi kerugian materiil maupun non-materiil warga setiap tahunnya. Keterlibatan Forkopimda dalam pengambilan keputusan status tanggap darurat menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana. Pendekatan holistik tidak hanya terfokus pada distribusi logistik jangka pendek, tetapi juga solusi jangka panjang berupa normalisasi aliran sungai.

Studi Kasus dan Analisis
Dalam konteks manajemen bencana, keputusan menetapkan status tanggap darurat seringkali menjadi dilema. Di satu sisi, status tersebut mempercepat akses anggaran dan respons instansi terkait. Namun, di sisi lain, perlu pertimbangan matang agar tidak menimbulkan kepanikan berlebihan atau beban anggaran yang tidak proporsional. Kasus banjir di Pandeglang menunjukkan pola yang kerap terjadi di wilayah pesisir: curah hujan tinggi dipicu fenomena musiman, sementara kapasitas drainase alami terbatas akibat sedimentasi. Data menunjukkan bahwa normalisasi sungai seperti Ciliman dan Cilemer adalah solusi krusial. Tanpa intervensi fisik ini, solusi logistik hanya bersifat temporary fix.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kondisi sungai juga krusial. Seringkali, pendangkalan disebabkan oleh aktivitas pembuangan sampah sembarangan yang mempersempit luas sungai. Edukasi tentang kebersihan lingkungan harus berjalan paralel dengan proyek normalisasi pemerintah.

Kesimpulan dan Ajakan
Banjir yang melanda Pandeglang adalah pengingat bahwa alam membutuhkan keseimbangan. Penanganan bencana bukan hanya soal reaksi cepat saat air meluap, tetapi juga konsistensi dalam menjaga infrastruktur alam. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan mendukung proses normalisasi agar bencana serupa tidak terulang. Setiap tindakan kecil kita hari ini menentukan kenyamanan hidup di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page