Pemerintah Kembalikan Dana TKD Aceh-Sumut-Sumbar Senilai Rp 10,6 T Pasca Bencana

Pemerintah memastikan dana transfer ke daerah (TKD) yang masuk dalam efisiensi akan dikembalikan untuk penanganan bencana. TKD tersebut dikembalikan untuk tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa kebijakan ini telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang berlangsung di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa turut hadir secara langsung.

“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota, tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp 10,6 triliun,” ujar Tito kepada wartawan di rumah dinas, Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan.

Tito menjelaskan rincian dana tersebut. Untuk Aceh yang meliputi provinsi serta 23 kota dan kabupaten, mendapatkan pengembalian TKD sebesar Rp 1,6 triliun. Sementara itu, Sumatera Utara diberikan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten, serta Sumatera Barat dengan 19 kabupaten dan kota menerima Rp 2,7 triliun.

Ia memastikan bahwa seluruh kota dan kabupaten di ketiga provinsi tersebut mendapatkan pengembalian TKD secara utuh tanpa terkecuali. Tito beralasan, kota dan kabupaten di wilayah tiga provinsi itu terdampak secara sosial dan ekonomi, bukan hanya secara fisik.

“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelas dia.

Dia memberikan contoh kasus di Banda Aceh, di mana banyak korban terdampak bencana memilih pindah ke wilayah yang dianggap lebih aman. Menurutnya, perpindahan penduduk ini berdampak pada kenaikan inflasi di daerah tersebut.

“Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” papar Tito.

“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” sambungnya.

Penanganan dampak bencana melalui pengembalian dana transfer ke daerah ini menjadi langkah krusial dalam pemulihan ekonomi lokal. Ketiga provinsi yang terkena dampak sedang berjuang keras memulihkan stabilitas harga dan pasokan barang di tengah gangguan infrastruktur. Keputusan pemerintah pusat menyalurkan kembali dana sebesar Rp 10,6 triliun memberikan angin segar bagi daerah yang terkena dampak sosial dan ekonomi. Mekanisme ini menunjukkan responsivitas pemerintah dalam mengatasi krisis regional akibat bencana alam.

Kebijakan fiskal yang responsif sangat vital dalam situasi pasca-bencana. Ketika infrastruktur rusak dan aktivitas ekonomi terganggu, intervensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi penopang utama agar daerah tidak mengalami kemerosotan ekonomi yang lebih parah. Pemulihan ekonomi memerlukan waktu, namun dukungan dana yang tepat sasaran dapat mempercepat proses tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun kembali tatanan hidup yang lebih resilien. Setiap krisis membawa peluang untuk berbenah, dan kolaborasi antara pemerintah pusat serta daerah adalah kunci keberhasilan pemulihan ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page