Pemerintah Berikan Perhatian Serius untuk 17 Wilayah di Aceh dan Sumatera Pasca Bencana

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan evaluasi terkini mengenai kondisi wilayah Sumatera pasca-bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa waktu lalu. Dari hasil pantauan, terdapat 17 wilayah yang tersebar dari Aceh hingga Sumatera Barat yang masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan khusus.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers di kediamannya, Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Ia merinci laporan hasil rapat koordinasi dengan para kepala daerah di Sumatera, di mana pertanyaan mengenai ketersediaan infrastruktur krusial menjadi fokus utama. “Saya bertanya mengenai indikator-indikator kesehatan, apakah terganggu atau tidak, terutama RSUD dan Puskesmas. Begitu juga fasilitas pendidikan seperti PAUD, TK, SD, SMP, madrasah, hingga SMA dan SMK,” ujar Tito.

Selain fasilitas umum, aksesibilitas menjadi perhatian lain. Tito menanyakan kondisi akses jalan darat yang meliputi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, hingga jalan desa dan jembatan. Aspek ekonomi juga tak luput dari sorotan, termasuk kondisi pasar, toko, warung, hotel, serta penginapan yang mulai beroperasi kembali. “Saya juga menanyakan kerusakan pada rumah ibadah. Selain itu, hal mendasar seperti pasokan listrik, koneksi internet, air minum, SPBU, serta ketersediaan LPG atau gas juga menjadi pertanyaan penting,” lanjutnya.

Tito memastikan bahwa peta perkembangan di setiap wilayah terdampak bencana telah berhasil dipetakan dengan baik. Ia mengakui bahwa meskipun sebagian area sudah pulih, beberapa wilayah lainnya masih memerlukan atensi ekstra. “Dari peta tersebut diketahui ada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi. Kondisinya bervariasi, mulai dari yang sudah normal, mendekati normal, hingga yang masih memerlukan perhatian khusus,” jelasnya.

Lebih rinci, di Provinsi Sumatera Barat, terdapat empat wilayah yang masuk kategori butuh atensi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, ada lima wilayah yang memerlukan perhatian serius, meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

Untuk wilayah Aceh, Tito menyebutkan kondisi yang beragam. “Ada beberapa wilayah yang sudah normal seperti Kabupaten Aceh Besar. Namun, ada pula yang mendekati normal dan sebagian memerlukan atensi khusus. Setidaknya ada delapan wilayah yang perlu dicatat,” ungkapnya. Delapan wilayah tersebut adalah Aceh Tamiang yang kondisinya paling berat, disusul Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah dengan ibu kota Takengon yang berada di kawasan pegunungan.

Analisis dan Data Tambahan

Melansir data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per awal tahun 2026, pola kerusakan infrastruktur di Sumatera menunjukkan kerentanan struktural pada daerah aliran sungai. Studi kasus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menunjukkan bahwa 60% kerusakan jalan desa disebabkan oleh sedimentasi sungai yang meluap, bukan hanya karena tergerus air. Ini menyoroti urgensi normalisasi sungai jangka panjang dibandingkan hanya fokus pada perbaikan jalan sementara.

Dari sisi ekonomi mikro, data menarik menyebutkan bahwa meskipun akses jalan utama di Tapanuli Selatan sudah pulih 85%, tingkat kunjungan di pasar tradisional baru mencapai 70% dari kapasitas normal. Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat pasca-bencana. Berikut adalah ilustrasi progres pemulihan di tiga provinsi utama berdasarkan laporan lapangan:

| Provinsi | Total Wilayah Terdampak | Status Normal | Status Perlu Atensi | Fokus Utama |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| Aceh | 17 Kabupaten/Kota | 4 Wilayah | 8 Wilayah | Akses Pegunungan & Air Bersih |
| Sumatera Utara | 19 Kabupaten/Kota | 14 Wilayah | 5 Wilayah | Perbaikan Jembatan & Listrik |
| Sumatera Barat | 16 Kabupaten/Kota | 12 Wilayah | 4 Wilayah | Drainase & Pasar Tradisional |

Tantangan terbesar saat ini adalah memulihkan kembali kepercayaan masyarakat bahwa wilayah mereka aman untuk dihuni dan beraktivitas ekonomi. Intervensi pemerintah tidak hanya pada fisik bangunan, tetapi juga pada aspek psikososial dan stimulasi ekonomi kerakyatan.

Pemulihan bencana adalah maraton, bukan lari sprint. Setiap langkah perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi adalah fondasi untuk bangkit lebih kuat. Mari bersama-sama menjaga ketahanan daerah kita, karena kebersamaan dalam penanganan bencana adalah kunci utama menuju masyarakat yang tangguh dan sejahtera.

Baca juga Berita lainnya di News Page