Trump Umumkan Dewan Perdamaian untuk Selesaikan Konflik Gaza

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Organisasi ini menjadi komponen krusial dalam skema tahap kedua gencatan senjata yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Melalui platform media sosial Truth Social pada Jumat (16/1/2026), Trump menyatakan kehormatan besar atas pembentukan dewan tersebut. Ia menegaskan bahwa dewan yang terbentuk saat ini merupakan lembaga dengan reputasi paling bergengsi yang pernah ada di dunia.

Pembentukan dewan ini bersamaan dengan pengumuman komite teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite tersebut nantinya akan bertanggung jawab mengelola tugas-tugas pemerintahan sehari-hari di Gaza pasca-konflik.

Kerangka kerja komite teknokrat akan berada di bawah pengawasan langsung Dewan Perdamaian. Donald Trump dikabarkan akan menjabat sebagai ketua dari dewan ini. Rencana tersebut juga melibatkan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga keamanan Gaza serta melatih satuan kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.

Bassem Naim, salah satu pemimpin senior Hamas, menyampaikan pernyataan pada Kamis (15/1) bahwa tanggung jawab kini berada di tangan mediator, penjamin dari Amerika, serta komunitas global untuk memberdayakan komite tersebut.

Rencana perdamaian yang didukung penuh oleh Amerika Serikat ini mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Kesepakatan awal tersebut berhasil memfasilitasi pemulangan seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas serta menghentikan pertempuran di wilayah terkepung itu.

Fase kedua dari rencana damai ini kini tengah berjalan, namun masih diwarnai oleh berbagai masalah yang belum terselesaikan. Pihak Kementerian Kesehatan Gaza yang berada di bawah kendali Hamas mencatatkan data bahwa pasukan Israel telah menewaskan 451 orang sejak gencatan senjata resmi diberlakukan.

Isu utama bagi Palestina dalam tahap ini tetap pada penarikan total pasukan militer Israel dari Jalur Gaza. Di sisi lain, Hamas masih menolak untuk secara terbuka berkomitmen pada pelucutan senjata penuh, yang menjadi tuntutan mutlak dari pihak Israel.

Data Riset Terbaru dan Analisis Kontekstual

Dalam perkembangan geopolitik terkini, konsep “Dewan Perdamaian” yang melibatkan campur tangan kekuatan eksternal sering kali menjadi pusat perdebatan mengenai kedaulatan wilayah. Analisis dari berbagai lembaga pemantau konflik menunjukkan bahwa keberhasilan misi stabilisasi internasional sangat bergantung pada tingkat legitimasi yang diterima oleh masyarakat lokal terhadap kehadiran dewan tersebut. Faktor lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme transisi pemerintahan pasca-konflik, di mana keseimbangan antara otoritas lokal dan pengawasan internasional menjadi kunci untuk mencegah kekosongan kekuasaan yang berujung pada kekacauan.

Studi kasus dari perjanjian damai di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa integrasi komite teknokrat sering menjadi jalan tengah yang efektif. Pendekatan ini memisahkan aspek teknis pemerintahan dari kepentingan politik murni. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada harmonisasi antara berbagai fraksi yang memiliki sejarah konflik panjang. Infografis yang dirilis oleh lembaga riset independen menggambarkan bahwa transisi keamanan dari militer ke kepolisian sipil memerlukan waktu yang signifikan, terutama dalam hal pembangunan kembali kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Penutup

Transformasi konflik menjadi perdamaian adalah proses yang membutuhkan komitmen dan kesabaran dari semua pihak. Setiap langkah yang diambil hari ini menentukan fondasi kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mari kita terus berharap dan mendukung segala upaya yang mengarah pada penyelesaian damai, karena ketenangan dunia adalah hak setiap insan yang patut diperjuangkan bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan