Pengerahan Pasukan NATO ke Greenland Dinilai Langkah Awal untuk Caplok Pulau Itu.

Pasukan di bawah bendera North Atlantic Treaty Organization (NATO) kini telah ditempatkan untuk berjaga-jaga di wilayah Greenland. Pihak Amerika Serikat (AS) memastikan bahwa langkah penempatan pasukan NATO tersebut sama sekali tidak membatalkan atau mengubah niat Presiden Donald Trump untuk menguasai Greenland.

Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, menegaskan bahwa keberadaan pasukan di Eropa tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh presiden. “Saya rasa pasukan di Eropa tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden, dan sama sekali tidak memengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland,” ujarnya seperti dikutip CNN International pada Jumat, 16 Januari 2026.

Pernyataan ini muncul seusai pertemuan antara Wakil Presiden JD Vance bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio dengan pihak Denmark yang diwakili Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen serta mitranya dari Greenland, Vivian Motzfeldt. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower pada Rabu, 14 Januari, dan digambarkan Leavitt sebagai sesi yang “produktif”.

Leavitt menyebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat membentuk kelompok kerja khusus. “Kedua delegasi sepakat untuk benar-benar membentuk kelompok kerja yang akan terus melakukan pembicaraan teknis tentang akuisisi Greenland,” jelasnya. Pembicaraan lanjutan ini rencananya akan digelar secara rutin, diperkirakan “setiap dua hingga tiga minggu.”

Gedung Putih menegaskan kembali bahwa pandangan Trump mengenai pengambilalihan Greenland didasari oleh pertimbangan keamanan nasional. “Dia ingin Amerika Serikat mengakuisisi Greenland, dan berpikir bahwa hal itu demi keamanan nasional kita yang terbaik,” kata Leavitt menambahkan alasan di balik prioritas strategis ini.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyuarakan ambisinya untuk mengambil alih pulau Arktik yang kaya akan mineral dan memiliki lokasi strategis tersebut. Trump berargumen bahwa wilayah otonom Denmark itu sangat vital bagi keamanan Amerika Serikat.

Situasi semakin tegang dengan langkah sejumlah negara Eropa. Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia telah mengumumkan pada Rabu, 14 Januari, bahwa mereka akan mengerahkan personel militer ke ibu kota Greenland, Nuuk, untuk menjalankan misi pengintaian.

Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menyatakan dalam konferensi pers bahwa kehadiran militer akan semakin intensif. “Tentara NATO diperkirakan akan lebih banyak hadir di Greenland mulai hari ini dan beberapa hari mendatang. Diperkirakan akan ada lebih banyak penerbangan dan kapal militer,” katanya, sambil menegaskan bahwa tujuan kehadiran mereka adalah untuk “berlatih”.

Sudut Pandang dan Analisis Kebijakan Geopolitik

Di tengah manuver diplomatik dan militer ini, penting untuk memahami bahwa Greenland bukan sekadar pulau es biasa. Pulau ini menguasai jalur pelayaran Arktik yang kian strategis seiring mencairnya es di kutub utara, serta menyimpan cadangan mineral tanah jarang yang vital untuk teknologi modern. Pengerahan pasukan NATO yang dilaporkan melibatkan Jerman, Prancis, Swedia, dan Norwegia menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya bilateral antara AS dan Denmark, melainkan telah menjadi perhatian kolektif Eropa. Eropa tampaknya berusaha menyeimbangkan kekuatan agar tidak terjadi perubahan status quo secara sepihak yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Dari sisi AS, strategi Trump tampaknya bergerak dua lapis: diplomatik melalui pembentukan “kelompok kerja” dan militer melalui tekanan kehadiran pasukan. Jika dilihat dari sejarah, Greenland pernah menjadi incaran AS sejak era Perang Dingin (misalnya proyek radar Thule), namun niat akuisisi murni di era modern adalah langkah yang sangat radikal. Ke depan, tantangan terbesar adalah reaksi penduduk lokal Greenland yang memiliki otonomi luas namun masih terikat dengan Denmark; opini publik di sana akan menjadi kunci penentu keberhasilan atau kegagalan rencana ini.

Studi Kasus: Jejak Strategis Greenland dalam Sejarah Modern

Sejarah menunjukkan bahwa Greenland memiliki nilai strategis yang seringkali diabaikan. Selama Perang Dingin, pangkalan udara Thule di Greenland menjadi mata dan telinga Amerika Serikat di belahan bumi utara untuk memantau ancaman Soviet. Namun, kepentingan geopolitik modern telah bergeser. Studi kasus menarik terjadi pada 2019 ketika Trump pertama kali mengajukan proposal pembelian Greenland, yang secara resmi ditolak mentah-menteh oleh Perdana Menteri Denmark. Penolakan itu sempat memicu ketegangan diplomatik hingga Trump membatalkan kunjungan kenegaraannya. Studi kasus ini menggambarkan bahwa meskipun Greenland adalah wilayah otonom, kedaulatan akhirnya tetap berada di tangan Denmark, dan opini publik global serta tekanan sekutu Eropa menjadi faktor krusial yang menghalangi niat ekspansi AS.

Kesimpulan dan Ajakan Aksi

Dinamika geopolitik di Arktik kini memanas, menghadirkan dilema antara keamanan nasional, kedaulatan wilayah, dan kepentingan ekonomi global. Situasi ini mengajarkan bahwa kekuatan militer dan diplomasi berjalan paralel dalam menentukan masa depan suatu negara. Mari kita terus mengikuti perkembangan ini dengan kritis, memahami bahwa setiap gerakan di peta dunia dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan perdamaian global yang kita nikmati saat ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page