Kunjungan Menlu AS ke Greenland Tunjukkan Peningkatan Kekhawatiran Terkait Pengaruh Rusia dan Tiongkok

Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland memicu respons militer dari negara-negara Eropa. Negara-negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) mulai mengerahkan pasukan mereka ke wilayah otonom Denmark tersebut. Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia secara resmi mengumumkan pada Rabu (14/1) bahwa mereka akan menempatkan personel militer ke ibu kota Greenland, Nuuk, untuk misi pengintaian.

Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menyatakan bahwa kehadiran tentara NATO diperkirakan akan semakin intensif mulai hari ini dan beberapa hari ke depan. “Diperkirakan akan ada lebih banyak penerbangan dan kapal militer,” kata Egede dalam konferensi pers, menambahkan bahwa pasukan tersebut akan melakukan kegiatan “berlatih”. Belanda juga turut serta dalam misi ini. Menteri Pertahanan Belanda, Rubens Brekelmans, menegaskan bahwa keamanan di wilayah Arktik sangat strategis bagi seluruh anggota NATO. Oleh karena itu, Belanda berpartisipasi dalam pengintaian bersama untuk latihan militer di Arktik. Departemen Pertahanan Belanda mengirim satu perwira angkatan laut ke Greenland. Personel militer Eropa dijadwalkan mulai tiba setelah pejabat AS, Denmark, dan Greenland gagal menyelesaikan “ketidaksepakatan mendasar” di Washington.

Meskipun pasukan NATO telah dikerahkan, pemerintah AS menegaskan hal tersebut tidak mengubah rencana Presiden Donald Trump. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kehadiran tentara Eropa tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden maupun tujuannya untuk mengakuisisi Greenland. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan antara Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan mitranya dari Greenland, Vivian Motzfeldt, di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower. Leavitt menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “produktif” dan menyebut kedua delegasi sepakat membentuk kelompok kerja untuk melanjutkan pembicaraan teknis. Pembicaraan akan berlangsung setiap dua hingga tiga minggu, dengan Trump memandang akuisisi Greenland sebagai prioritas keamanan nasional.

Pemerintah Denmark menegaskan penolakan kerasnya terhadap rencana AS. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menyatakan bahwa upaya AS menguasai Greenland adalah hal yang mustahil dan melanggar kedaulatan negara merdeka. “Ini bukan yang kami inginkan di Denmark, maupun di Greenland, dan bertentangan dengan semua aturan internasional,” kata Rasmussen. Pernyataan ini menjadi balasan tegas atas pernyataan Gedung Putih yang menyebut rencana Trump tetap berjalan meskipun tentara NATO berjaga di wilayah tersebut.

Dinamika geopolitik di wilayah Arktik kini semakin memanas. Kehadiran pasukan NATO di Greenland menjadi simbol tegangnya hubungan antara AS dengan sekutu Eropanya terkait ambisi strategis Trump. Sementara AS bersikeras bahwa akuisisi Greenland demi keamanan nasional, Denmark dan Greenland menegaskan bahwa kedaulatan wilayah mereka tidak untuk diperjualbelikan. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa teritorial.

Penguasaan wilayah Greenland bukan hanya sekadar isu politik, namun juga menyangkut kekayaan sumber daya alam dan lokasi strategis di kutub utara. Negara-negara yang terlibat perlu mencari solusi damai agar tidak memicu konflik yang lebih luas. Masyarakat global menantikan langkah diplomasi selanjutnya yang mengedepankan stabilitas dunia.

Baca juga Berita lainnya di News Page