Kebijakan Trump Hentikan Sementara Visa, Warga Negara Tetangga Indonesia Turut Terdampak

Proses pengajuan visa imigran bagi warga dari 75 negara dihentikan sementara oleh Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi langkah terbaru dari mantan Presiden Donald Trump terkait aturan keimigrasian, termasuk yang berdampak pada negara tetangga Indonesia, Thailand. Dilansir AFP pada Kamis, 15 Januari 2026, aturan ini diberlakukan untuk mencegah masuknya warga asing yang dikhawatirkan akan bergantung pada bantuan pemerintah AS.

Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa penangguhan ini merupakan upaya mengakhiri penyalahgunaan sistem imigrasi oleh pihak yang ingin mengambil manfaat kesejahteraan rakyat Amerika. Proses pemrosesan visa imigran dari 75 negara ini akan dihentikan sementara guna mengevaluasi kembali prosedur yang berlaku. Total ada 75 negara yang terkena aturan ini, termasuk negara-negara yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan AS seperti Brasil, Mesir, dan Thailand.

Beberapa negara lain yang masuk dalam daftar dampak kebijakan ini antara lain Somalia, Rusia, dan Iran. Somalia disebutkan karena sebelumnya sempat mendapat kritik keras dari Trump terkait skandal pendanaan di Minnesota. Selain itu, ada juga Nigeria yang merupakan negara terpadat di Afrika, Irak, dan Yaman. Daftar lengkap negara yang terdampak juga mencakup sejumlah wilayah seperti Afghanistan, Albania, Aljazair, Antigua dan Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brasil, Myanmar, Kamboja, Kamerun, Tanjung Verde, Kolombia, Kongo, Kuba, Dominika, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Irak, Pantai Gading, Jamaika, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kirgistan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Makedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Maroko, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Republik Kongo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, dan Yaman.

Penangguhan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 21 Januari tanpa batas waktu pasti. Kebijakan ini tidak mempengaruhi visa turis, bisnis, atau visa lainnya termasuk untuk penggemar sepak bola yang berkunjung untuk Piala Dunia, meskipun pemerintahan Trump telah berencana memeriksa riwayat media sosial pelamar visa. Trump sebelumnya menyatakan keinginannya mengurangi imigrasi dari non-keturunan Eropa, dengan menyebut warga Somalia sebagai “sampah” yang harus kembali ke asalnya, namun terbuka untuk warga Skandinavia. Pada Senin lalu, Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah mencabut lebih dari 100.000 visa sejak Trump kembali menjabat, sebuah rekor dalam satu tahun. Pemerintahan Trump juga telah mendeportasi lebih dari 605.000 orang, dengan 2,5 juta orang lainnya pergi secara sukarela.

Kebijakan imigrasi ini memicu perdebatan global mengenai keamanan versus inklusivitas. Studi oleh Migration Policy Institute tahun 2024 menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat ketergantungan sosial tinggi sering menjadi fokus pembatasan, namun hal ini dapat memicu ketegangan diplomatik. Sebagai contoh, hubungan AS dengan Somalia sempat memanas akibat pernyataan Trump yang dianggap menghina, meskipun kini kebijakan ini diperluas secara sistematis. Infografis distribusi dampak kebijakan menunjukkan bahwa mayoritas negara terdampak berasal dari kawasan Afrika dan Timur Tengah, dengan sedikit representasi dari Asia Tenggara (Thailand). Data ini mengindikasikan pola seleksi yang berfokus pada negara-negara berkembang dengan catatan imigrasi massal.

Menghadapi perubahan kebijakan global, penting untuk memahami bahwa setiap negara berhak menentukan kedaulatannya. Teruslah mengikuti perkembangan informasi untuk mengambil keputusan terbaik dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika internasional yang dinamis.

Baca juga Berita lainnya di News Page