Gubernur Sumbar: 5 Ribu Rumah Rusak Berat dan 775 Hanyut Terdampak Bencana

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memberikan penjelasan terkait angka terbaru mengenai kerusakan rumah akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang telah dikumpulkan, terdapat 5.077 unit rumah yang mengalami kerusakan berat akibat fenomena banjir bandang dan tanah longsor.

Penyampaian data resmi ini disampaikan Mahyeldi dalam agenda rapat satuan tugas di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/1/2026). Angka tersebut telah dirangkum dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk segera ditindaklanjuti.

Terjadi perbedaan angka signifikan antara data yang dihimpun pemerintah daerah dengan catatan pemerintah pusat. Jika merujuk pada laporan instansi pusat, jumlah rumah rusak hanya sekitar 2.000 unit. Mahyeldi menegaskan bahwa data pemerintah provinsi lebih akurat karena melibatkan verifikasi ketat.

Selain kerusakan struktur bangunan, bencana juga menyebabkan 775 unit rumah hanyut terbawa arus. Mahyeldi memastikan seluruh angka ini bukan sekadar perkiraan, melainkan hasil kerja sama validasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan perguruan tinggi terkait.

Analisis dan Data Tambahan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini memprioritaskan percepatan penanganan dampak bencana melalui skema R3P. Perbedaan data antara daerah dan pusat kerap terjadi dalam situasi krisis, namun verifikasi independen menjadi kunci utama dalam menentukan alokasi bantuan yang tepat sasaran.

Studi kasus menarik dari bencana ini adalah pentingnya kolaborasi akademisi dalam proses validasi data lapangan. Pendampingan perguruan tinggi meminimalisir kesalahan input data yang bisa berdampak pada ketimpangan distribusi bantuan. Berikut ilustrasi perbandingan data kerusakan:

  • Rusak Berat: 5.077 unit (Data Pemprov Sumbar)
  • Rusak Berat: 2.000 unit (Data Pemerintah Pusat)
  • Rumah Hanyut: 775 unit (Data Pemprov Sumbar)

Sinergi antara BNPB, pemerintah daerah, dan lembaga akademisi membuktikan bahwa penanganan bencana membutuhkan ketelitian data. Ketimpangan angka yang terjadi seharusnya menjadi momentum perbaikan sistem pelaporan bencana nasional agar lebih transparan dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Penanganan dampak bencana harus terus diakselerasi untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang akurat adalah fondasi utama dalam merancang program rekonstruksi yang berkeadilan. Mari bersama-sama memastikan setiap langkah pemulihan memberikan manfaat nyata bagi korban terdampak.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan