Stafsus Gubernur: Kenaikan Tarif TransJakarta Ditunda, Ini Alasannya

Kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya stabil menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dalam meminta Pemprov DKI Jakarta menunda kenaikan tarif layanan TransJakarta. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menegaskan bahwa penundaan ini adalah permintaan langsung dari pemerintah pusat sebagai bentuk antisipasi terhadap daya beli masyarakat yang sedang tertekan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nirwono dalam forum Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 dengan tema ‘Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran’ yang digelar di Jakarta. Menurutnya, kondisi ekonomi sosial yang belum kondusif menjadi alasan kuat di balik keputusan penundaan tersebut.

Dengan demikian, keputusan terkait kenaikan tarif TransJakarta dari tarif dasar Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah DKI Jakarta sendiri menyatakan belum mengambil keputusan final terkait hal ini.

Di sisi lain, kajian internal Pemprov DKI saat ini lebih difokuskan pada opsi pengurangan subsidi operasional TransJakarta. Hal ini merupakan dampak langsung dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap APBD DKI Jakarta.

Dalam APBD murni 2026, Pemprov DKI hanya mengalokasikan subsidi sebesar Rp 3,7 triliun untuk TransJakarta. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibanding realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp 4,1 triliun. Padahal, untuk mempertahankan standar pelayanan yang sama seperti tahun 2025, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,8 triliun.

Nirwono memperingatkan bahwa dengan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun, TransJakarta dihadapkan pada dua pilihan sulit: menurunkan kualitas layanan atau menghentikan operasional di pertengahan tahun. Tentu, kedua opsi ini bukanlah pilihan yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta.

Untuk mengatasi kesenjangan anggaran sebesar sekitar Rp 1,1 triliun, Pemprov DKI berencana memasukkan tambahan dana tersebut ke dalam APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun 2026. Dengan demikian, layanan TransJakarta dapat dipertahankan dengan kualitas yang sama seperti tahun 2025 hingga akhir tahun.

Kebijakan pengurangan subsidi ini sendiri saat ini masih dalam tahap kajian internal yang sedang dibahas bersama Dinas Perhubungan dan DPRD DKI Jakarta. Meskipun demikian, Pemerintah DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memastikan layanan transportasi massal tetap berjalan optimal bagi masyarakat, meskipun di tengah berbagai tantangan ekonomi dan anggaran yang dihadapi.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (2025), tingkat keterisian armada TransJakarta mengalami penurunan 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dari rata-rata 65% menjadi 55%. Penurunan ini sejalan dengan tren pengurangan subsidi yang dialami oleh berbagai moda transportasi publik di kota-kota besar Indonesia. Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa 68% responden di Jakarta mengaku khawatir terhadap potensi kenaikan tarif transportasi publik di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Dalam konteks ekonomi makro, keputusan menunda kenaikan tarif TransJakarta mencerminkan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan. Transportasi publik merupakan kebutuhan primer bagi sebagian besar warga Jakarta, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kenaikan tarif di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dapat memperburuk beban hidup masyarakat dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial.

Pendekatan yang diambil oleh pemerintah, yaitu menunda kenaikan tarif sambil mencari solusi alternatif melalui efisiensi anggaran, merupakan langkah yang bijaksana. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga kualitas layanan transportasi publik tetap optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Studi Kasus:
Kota Bogor menjadi contoh nyata bagaimana pengurangan subsidi transportasi publik dapat berdampak langsung pada kualitas layanan. Pada tahun 2024, Pemkot Bogor terpaksa mengurangi frekuensi keberangkatan angkutan kota hingga 30% akibat defisit anggaran. Hal ini berdampak pada meningkatnya waktu tempuh perjalanan warga dan menurunnya tingkat kepuasan pengguna transportasi publik.

Infografis (Konsep):

• Pengguna TransJakarta per Bulan: 4.2 juta penumpang
• Jumlah Armada: 3,800 unit
• Rute Operasional: 120 koridor
• Tingkat Kepuasan Pengguna: 78% (2025)
• Kontribusi terhadap Pengurangan Emisi Karbon: 1.2 juta ton CO2 per tahun

Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan dukungan dari berbagai pihak, TransJakarta diharapkan dapat terus menjadi tulang punggung transportasi publik di Jakarta. Inovasi dalam manajemen operasional, penerapan teknologi digital, serta kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan layanan transportasi massal di masa depan. Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang terjangkau, nyaman, dan ramah lingkungan bagi seluruh warga Jakarta.

Baca juga Berita lainnya di News Page