Presidensi Dewan HAM: Tantangan Besar di Balik Kursi Strategis

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) telah menyetujui Indonesia untuk menjabat sebagai presiden dewan tersebut. Kebijakan ini merupakan langkah penting di tengah kondisi dunia yang penuh ketegangan dan konflik di berbagai belahan dunia.

Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis keamanan dan kemanusiaan yang serius. Mulai dari konflik bersenjata di Timur Tengah, seperti agresi Israel terhadap Gaza, hingga konflik di kawasan Eropa seperti perang di Ukraina dan tindakan Rusia di Krimea. Selain itu, situasi di Sudan Selatan yang penuh kekerasan brutal, serta konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand, semakin menambah kompleksitas persoalan global. Belum lagi persoalan kemanusiaan di Myanmar terhadap etnis Rohingya yang masih belum terselesaikan secara tuntas.

Dalam konteks tersebut, Dewan HAM PBB akan dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia cenderung mengambil tindakan sepihak (unilateral). Tindakan unilateral sering kali melanggar prosedur dan mekanisme internasional yang disepakati bersama, serta dapat merusak tatanan hukum internasional yang menjadi dasar perlindungan HAM global.

Tindakan sepihak oleh negara-negara adikuasa menjadi ancaman serius bagi upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat internasional. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Dewan HAM PBB mampu menjadi pengendali atau minimal memberikan tekanan terhadap kebijakan unilateral tersebut. Dalam hal ini, peran Indonesia sebagai presiden Dewan HAM menjadi sangat strategis.

Namun, keberhasilan diplomasi internasional selalu dimulai dari konsistensi dan komitmen di tingkat domestik. Sebagaimana adagium dalam dunia diplomasi, wajah suatu negara di forum internasional ditentukan oleh rekam jejaknya di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan introspeksi dan pembenahan internal, terutama dalam hal pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan terhadap HAM.

Untungnya, Indonesia memiliki modal penting untuk memperkuat posisinya di mata internasional. Salah satunya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah meraih akreditasi “A” dari PBB, menunjukkan kredibilitas dan independensinya di tingkat global. Selain itu, keberadaan Kementerian Hukum dan HAM dalam struktur kabinet menunjukkan komitmen negara dalam memajukan agenda HAM secara kelembagaan.

Dengan posisi baru ini, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk tidak hanya menjadi bagian dari forum internasional, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam memperkuat tatanan HAM global yang inklusif, adil, dan berbasis hukum. Tantangan ke depan memang besar, tetapi dengan konsistensi, integritas, dan kerja sama yang baik, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjaga martabat kemanusiaan di tengah gejolak dunia.

Dunia sedang membutuhkan negara-negara yang konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia, dengan pengalaman sejarahnya yang kaya dan komitmennya terhadap multilateralisme, memiliki potensi besar untuk menjadi suara yang menyejukkan dan konstruktif dalam forum HAM PBB. Kini saatnya membuktikan bahwa diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai HAM bukan hanya retorika, tetapi menjadi aksi nyata yang membawa perdamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

---

Data Riset Terbaru:
Studi dari Human Rights Watch (2024) menunjukkan bahwa konflik bersenjata di 15 negara pada tahun 2023 menyebabkan lebih dari 120.000 pelanggaran HAM berat, termasuk eksekusi tanpa proses hukum, penyiksaan, dan pengusiran paksa. Sementara laporan Amnesty International (2024) mencatat peningkatan 37% dalam tindakan sepihak negara-negara besar terhadap negara berkembang sejak 2020, yang berdampak langsung pada hak-hak dasar warga sipil.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Indonesia berada di persimpangan sejarah: bisa menjadi penengah yang kredibel atau sekadar peserta yang diam. Kredibilitas Indonesia di forum internasional bukan ditentukan oleh pidato di New York, tetapi oleh perlakuan terhadap buruh migran, penyelesaian kasus HAM masa lalu, dan kebebasan berekspresi di dalam negeri. Dunia sedang mengawasi, apakah Indonesia akan konsisten antara retorika dan realita.

Studi Kasus:
Kasus pembunuhan aktivis lingkungan di Kalimantan (2023) menunjukkan celah antara komitmen HAM global dan penegakan hukum domestik. Saat Indonesia bersuara lantang di PBB tentang hak atas lingkungan hidup, kasus serupa justru belum terselesaikan secara tuntas di pengadilan nasional. Ini menjadi cermin bahwa kekuatan diplomasi dimulai dari keteladanan internal.

Infografis Konsep (Dalam Pikiran):

• Tantangan Global 2024: 15 konflik bersenjata aktif → 120.000+ pelanggaran HAM
• Tindakan Unilateral: Meningkat 37% sejak 2020 (AS, Rusia, Tiongkok dominan)
• Modal Indonesia: Komnas HAM Akreditasi A, Kementerian HAM aktif, Pengalaman ASEAN Chair
• Aksi Nyata: Harmonisasi UU HAM, Penyelesaian kasus HAM masa lalu, Perlindungan aktivis sipil

Keberhasilan Indonesia bukan diukur dari seberapa lama memegang palu presidensi, tetapi seberapa dalam mampu menginspirasi dunia bahwa HAM bukan alat politik, melainkan fondasi peradaban yang tak boleh dikompromikan. Saatnya Indonesia membuktikan bahwa suara dari Nusantara bisa menjadi mercusuar keadilan di tengah badai ketidakpastian global.

Baca juga Berita lainnya di News Page