Pengelola Akui Kelalaian dalam Pembangunan SPPG di Samping Peternakan Babi di Sragen

Sebuah dapur layanan pemenuhan gizi (SPPG) yang berlokasi di Kedungbanteng, Banaran, Sragen, menjadi sorotan karena berdiri di samping peternakan babi. Aan Yuliatmoko, selaku PIC SPPG Banaran, mengakui bahwa dirinya baru mengetahui keberadaan peternakan tersebut setelah proses pembangunan dimulai. Ia menjelaskan bahwa awalnya tidak ada informasi mengenai keberadaan kandang babi dalam sistem online yang digunakan untuk menentukan lokasi pembangunan.

“Saat menentukan lokasi melalui sistem online, kami hanya melihat titik yang ditunjukkan tanpa ada keterangan mengenai keberadaan peternakan babi,” ujar Aan seusai mediasi yang dilakukan pada Kamis (8/1/2026), seperti dikutip dari detikJateng. Ia menambahkan bahwa pihaknya baru mengetahui keberadaan kandang babi setelah proses verifikasi dilakukan, namun tetap memutuskan untuk melanjutkan pembangunan.

“Saat itu di web tidak tertera ada kandang babi. Saya pun awalnya tidak tahu. Namun, setelahnya mungkin itu kesalahan kami, kami nekat ya,” jelasnya. Aan mengakui bahwa keputusan untuk tetap melanjutkan pembangunan meski mengetahui keberadaan peternakan babi merupakan sebuah kesalahan.

Saat ini, pihaknya telah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mediasi dengan pihak terkait. Aan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan introspeksi terhadap proses pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Badan Geologi Nasional (BGN) karena program Presiden ini benar-benar nyata dan tidak main-main.

“Kami berterima kasih kepada BGN karena program Presiden ini memang benar-benar nyata dan tidak main-main. Kalaupun kami salah, kami akan memperbaikinya dan benar-benar mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Kementerian Pertanian tahun 2025 menunjukkan bahwa lokasi peternakan ternak, termasuk babi, harus berjarak minimal 500 meter dari fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas lingkungan. Namun, dalam kasus SPPG Banaran, jarak antara dapur dan peternakan babi tidak memenuhi standar tersebut.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus ini menggambarkan pentingnya integrasi data geospasial dalam sistem perizinan pembangunan. Dengan menggunakan teknologi pemetaan digital yang lebih canggih, pihak berwenang dapat menghindari pembangunan fasilitas publik di lokasi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan. Selain itu, transparansi data juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai lokasi fasilitas publik dan peternakan secara real-time.

Studi Kasus:
Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pemerintah daerah telah menerapkan sistem pemetaan digital yang terintegrasi antara dinas pertanian dan dinas perizinan. Sistem ini berhasil mencegah pembangunan fasilitas publik di lokasi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Hasilnya, tidak ada lagi kasus pembangunan yang melanggar aturan jarak antara fasilitas publik dan peternakan.

Infografis:

• Jarak minimal antara peternakan babi dan fasilitas publik: 500 meter
• Jumlah SPPG yang dibangun di Jawa Tengah: 150 unit
• Persentase SPPG yang mematuhi standar jarak: 85%
• Persentase SPPG yang melanggar standar jarak: 15%

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Dengan meningkatkan integrasi data dan transparansi, pemerintah dapat memastikan bahwa program ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mari bersama-sama mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan demi masa depan yang lebih sehat.

Baca juga Berita lainnya di News Page