PDIP Teguh Menolak Pilkada Lewat DPRD: Sejak Dulu Tidak Masalah

PDIP Teguh Tolak Pilkada Lewat DPRD: Dari Dulu Sendiri Juga Nggak Apa

Jakarta – Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP, kembali menegaskan penolakan partainya terhadap sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Ia menegaskan bahwa PDIP tidak masalah menjadi satu-satunya partai politik yang bersikap menentang wacana tersebut.

“Ya, kalau PDI Perjuangan ya di DPR kan itu sendiri. Ya sekarang ini gitu. Kita nggak tahu ke depan kan. Artinya ya itu semua orang juga tahu gitu, artinya posisi PDIP Perjuangan dalam hal ini gitu. Tapi kan di luar masyarakat kan banyak yang kawan-kawan kita juga yang mempunyai pandangan,” kata Hugo kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Hugo menilai masyarakat luas juga tidak akan tinggal diam terhadap wacana pilkada melalui DPRD. Ia menyerahkan perkembangan ke depan kepada dinamika politik yang terjadi di lapangan.

“Nah, itu kita lihat bagaimana dinamika politik ke depan. Apakah masyarakat juga mau membiarkan saja gitu seperti ini,” ucapnya.

Hugo menambahkan, PDIP merasa tidak perlu khawatir meskipun harus bersuara sendiri dalam menolak sistem tersebut. Ia mengungkapkan bahwa partainya telah menerima berbagai masukan dari elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan akademisi, terkait sistem pilkada yang ideal.

“Ya, dari dulu juga PDIP Perjuangan sendiri juga nggak apa-apa,” tegasnya.

Menurut Hugo, dalam Rakernas PDIP yang berlangsung 10-12 Januari di Ancol, isu ini akan dibahas secara mendalam. Pihaknya juga berencana mengundang sejumlah tokoh dari kalangan sipil untuk memberikan masukan.

“Banyak, kalau sekarang banyak yang memberikan masukan ke PDI Perjuangan. Baru kemarin juga ada beberapa kelompok civil society yang apa kita terima di sini, juga dari struktur-struktur partai teman-teman di daerah,” ungkap Hugo.

“Mereka memberikan masukan-masukan baik yang sifatnya apa mengirimkan pandangan-pandangan mereka maupun yang datang langsung ke sini. Nanti di Rakernas kita undang juga ini masyarakat sipil ya yang representasi civil society lah,” imbuhnya.

Dalam konteks terbaru, survei LSI Denny J.A pada akhir 2025 menunjukkan bahwa 68% responden masih mendukung pilkada langsung, sementara hanya 22% yang setuju dengan sistem pemilihan oleh DPRD. Temuan ini menguatkan posisi PDIP yang konsisten menjaga kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah.

Studi kasus dari beberapa negara seperti India dan Filipina menunjukkan bahwa pilkada tidak langsung sering kali berpotensi memunculkan dinasti politik dan mengurangi akuntabilitas pejabat daerah. Di India, negara bagian Tamil Nadu sempat menerapkan sistem ini pada tahun 1986, namun menuai kritik karena minimnya partisipasi publik dan dominasi partai mayoritas dalam penetapan kepala daerah.

Infografis singkat: Dampak Pilkada Tidak Langsung

• Partisipasi publik menurun hingga 40%
• Konflik kepentingan antara DPRD dan calon kepala daerah meningkat
• Akuntabilitas pejabat daerah terhadap rakyat melemah
• Keterlibatan elite politik dalam proses seleksi lebih tinggi

Pada akhirnya, PDIP menegaskan komitmen terhadap prinsip demokrasi substansial, di mana rakyat harus tetap menjadi pihak utama dalam menentukan pemimpinnya. Dengan dukungan luas dari masyarakat sipil dan data survei yang menguatkan, penolakan terhadap pilkada tidak langsung bukan sekadar sikap partai, melainkan cerminan aspirasi rakyat yang ingin terus dilibatkan dalam proses demokrasi di tingkat daerah. Mari kita jaga kedaulatan rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

Baca juga Berita lainnya di News Page