Menaker Dorong Lulusan BLK Harus Bekerja atau Berwirausaha

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti hanya pada sertifikat. Target utama adalah penyerapan tenaga kerja melalui penempatan atau kewirausahaan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK). “Yang harus dikejar bukan seberapa banyak yang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja atau berwirausaha setelah pelatihan,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pelatihan Vokasi dan Perluasan Kesempatan Kerja di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Yassierli menegaskan ukuran keberhasilan balai pelatihan bukan lagi seberapa banyak kegiatan atau tebal laporan, melainkan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Setiap program pelatihan vokasi harus didukung data akurat dan dapat ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan. Pendekatan berbasis data ini penting agar program pemerintah tepat sasaran dan mudah dievaluasi.

Kapasitas BPVP Kemnaker saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1% dari total pengangguran nasional. Kondisi ini menjadi dasar Kemnaker melakukan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Transformasi mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, serta pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah. Tujuan utamanya adalah membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, menyebut rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan program prioritas lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja. Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor.

Data Riset Terbaru:
Riset Kementerian Ketenagakerjaan (2025) menunjukkan bahwa tingkat penyerapan lulusan pelatihan vokasi di Indonesia masih rendah, hanya sekitar 45% yang terserap ke dunia kerja dalam waktu 6 bulan setelah pelatihan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2025) mencatat angka pengangguran terbuka sebesar 5,3% atau sekitar 7,1 juta orang, dengan mayoritas berasal dari lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Masalah utama dalam pelatihan vokasi di Indonesia adalah kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan industri. Banyak pelatihan masih berbasis teori dan kurang melibatkan industri secara langsung. Selain itu, kurangnya data yang akurat dan terintegrasi membuat sulit untuk melacak hasil pelatihan dan mengevaluasi efektivitas program.

Studi Kasus:
Program BLK Komunitas di Jawa Barat berhasil meningkatkan penyerapan kerja lulusannya menjadi 70% dalam waktu 3 bulan setelah pelatihan. Keberhasilan ini dicapai melalui kerja sama erat dengan industri lokal, pelatihan berbasis proyek nyata, serta pendampingan karier dan kewirausahaan.

Infografis:

• Jumlah BPVP/BLK di Indonesia: 500+ unit
• Kapasitas pelatihan per tahun: 70 ribu orang
• Angka pengangguran nasional: 5,3% (7,1 juta orang)
• Target penyerapan kerja lulusan pelatihan: 80% dalam 6 bulan
• Anggaran pelatihan vokasi 2026: Rp 5 triliun

Transformasi pelatihan vokasi di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan fokus pada kualitas pelatihan, relevansi kurikulum, dan pendampingan pasca-pelatihan, diharapkan lulusan pelatihan vokasi dapat menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era digital. Mari bersama-sama mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap bersaing di pasar global.

Baca juga Berita lainnya di News Page