KPK Imbau DPRD Bekasi Nyumarno Penuhi Panggilan di Kasus Ade Kuswara

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan kepada Nyumarno (NYO), anggota DPRD Kabupaten Bekasi, agar segera memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan pentingnya kehadiran Nyumarno dalam proses penyidikan untuk melengkapi bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik.

Dalam keterangan resminya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Budi menyatakan bahwa kerja sama dari pihak yang dipanggil sangat penting guna memperlancar proses penyidikan. “Kami mengimbau untuk penjadwalan pemeriksaan berikutnya agar bisa memenuhi panggilan penyidik,” ujarnya pada Jumat (9/1/2026).

Panggilan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan lanjutan atas kasus yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta di Kabupaten Bekasi. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 berhasil mengamankan sepuluh orang, termasuk Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang. Dari hasil OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai dalam jumlah ratusan juta rupiah yang diduga terkait suap proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Pada 20 Desember 2025, KPK secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Ade Kuswara dan HM Kunang yang diduga sebagai penerima suap, KPK juga menetapkan seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka pemberi suap. Penetapan tersangka ini menjadi bagian dari rangkaian penindakan KPK dalam upaya memberantas praktik korupsi di sektor pemerintahan daerah.

KPK terus mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi dalam setiap proses penyidikannya. Lembaga antirasuah ini mengimbau seluruh pihak yang terlibat atau memiliki keterkaitan dengan kasus ini untuk bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur demi terciptanya keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, kerja sama antara lembaga penegak hukum dan pihak-pihak yang dipanggil sangat menentukan keberhasilan suatu proses hukum. KPK berharap Nyumarno dapat segera merespons panggilan tersebut, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami hambatan.

Upaya KPK dalam menangani kasus ini juga menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya pemberantasan korupsi dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan semakin intensifnya penindakan terhadap tindak pidana korupsi, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan serupa.

Data Riset Terbaru: Sebuah studi yang diterbitkan oleh Transparency International pada 2025 menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat daerah dalam kasus korupsi masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Laporan tersebut mencatat peningkatan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, dengan sebagian besar kasus terkait proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif KPK dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Kasus di Kabupaten Bekasi mencerminkan pola korupsi yang sering terjadi di tingkat daerah, di mana adanya jaringan kekuasaan dan hubungan keluarga dapat memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Selain itu, peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi kinerja pejabat publik juga sangat penting.

Studi Kasus: Kasus suap di Kabupaten Bekasi menunjukkan betapa kompleksnya jaringan korupsi yang melibatkan pejabat daerah, pihak swasta, dan bahkan anggota legislatif. Dalam kasus ini, dugaan adanya aliran dana dari pihak swasta kepada pejabat daerah untuk memenangkan proyek-proyek pemerintah menjadi fokus utama penyidikan. Studi kasus seperti ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan mencegah terjadinya praktik serupa.

Infografis: Sebuah infografis yang dirancang oleh lembaga anti-korupsi menunjukkan bahwa sebanyak 60% kasus korupsi di Indonesia melibatkan pejabat daerah, dengan sebagian besar kasus terkait proyek infrastruktur. Infografis ini juga menampilkan data tentang jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025, serta profil tersangka yang paling sering ditangkap.

Dalam upaya memberantas korupsi, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama. Dengan semakin kuatnya sinergi ini, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari belenggu korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Mari bersama-sama mendukung upaya pemberantasan korupsi demi masa depan yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page