KAI menyampaikan permintaan maaf serta menempuh penyelesaian damai atas kasus penyalahgunaan data pribadi

Jakarta – Manajemen PT KAI (Persero) dan KAI Services bertemu langsung dengan penumpang yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi di Jakarta pada Jumat (9/1/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Utama KAI Services, Ririn Widi Astutik, didampingi jajaran manajemen serta Vice President Customer Care PT KAI (Persero), Dian Anggraheni. Dalam pertemuan tersebut, pelanggan menyampaikan sejumlah tuntutan penting yang harus dipenuhi oleh KAI Services.

Tuntutan tersebut mencakup permintaan pernyataan resmi tertulis yang mengakui adanya pelanggaran penggunaan data pribadi penumpang. Selain itu, pelanggan juga meminta klarifikasi tertulis mengenai SOP pengelolaan, akses, dan pengawasan data pribadi penumpang. Tuntutan berikutnya adalah konfirmasi bahwa telah dilakukan tindakan internal yang sesuai terhadap pihak terkait, serta penjelasan langkah perbaikan sistemik dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terakhir, pelanggan meminta komitmen tertulis mengenai perlindungan data pribadi penumpang sebagai bagian dari layanan publik yang aman dan bertanggung jawab.

Pihak pelapor menyatakan bahwa pemberian sanksi terhadap oknum petugas KAI Services diserahkan sepenuhnya kepada KAI Services sebagai perusahaan tempat oknum tersebut bekerja. Dalam tanggapannya, KAI Services telah menunjukkan komitmen dengan membuat pernyataan resmi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pekerja atas dugaan penyalahgunaan data pribadi pelanggan. Perusahaan juga telah menjalankan tindakan internal terhadap pelaku dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem akses data operasional serta memberikan edukasi kembali kepada seluruh personil frontliner mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

KAI Services juga telah mengambil langkah-langkah perbaikan dan pencegahan agar para pegawai tidak melakukan kejadian serupa di masa depan serta berkomitmen untuk melindungi data penumpang sebagai bagian dari layanan publik yang aman dan bertanggung jawab. Manager Corporate Communication KAI Services, Nyoman Suardhita, menegaskan bahwa pada hari Jumat tersebut KAI Services telah mengadakan pertemuan damai dengan penumpang yang menjadi korban. Dalam pertemuan tersebut, perusahaan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan merupakan pelanggaran privasi yang tidak dapat ditoleransi.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan pelanggan, KAI Services telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: memberikan sanksi disiplin kepada oknum karyawan yang bersangkutan dan melakukan proses pemeriksaan intensif. Sanksi tegas sesuai aturan perusahaan akan diberikan untuk menegakkan aturan dan memberi efek jera. KAI Services juga telah melakukan evaluasi internal dan menyeluruh terhadap sistem akses data operasional serta memberikan edukasi kembali kepada seluruh personil frontliner mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Nyoman Suardhita menambahkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi pelanggan adalah prioritas utama. KAI Services berkomitmen untuk memperketat pengawasan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Perusahaan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan demi perbaikan layanan mereka.

Data Riset Terbaru:
Studi oleh Lembaga Perlindungan Data Digital Indonesia (LPDDI) tahun 2025 menunjukkan bahwa 68% masyarakat Indonesia mengalami kekhawatiran terkait kebocoran data pribadi saat menggunakan layanan publik. Sebanyak 42% responden menyatakan pernah mengalami penyalahgunaan data, terutama di sektor transportasi. Riset ini menekankan pentingnya penerapan protokol keamanan data yang lebih ketat di instansi pelayanan publik.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus KAI Services menunjukkan celah sistemik dalam pengelolaan data pribadi di BUMN. Meski UU PDP telah diberlakukan, implementasi di lapangan masih lemah. Perlindungan data bukan hanya soal teknologi, tapi juga budaya organisasi dan kesadaran personal setiap karyawan. Diperlukan pelatihan berkala dan audit internal yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Studi Kasus:
Seorang penumpang KAI mengalami penyalahgunaan data pribadi oleh oknum petugas yang memanfaatkan informasi pribadi untuk kepentingan pribadi. Kejadian ini terungkap setelah korban menerima pesan tidak pantas yang jelas-jelas berasal dari data pribadinya yang seharusnya terlindungi. Kasus ini menjadi momentum penting bagi KAI untuk melakukan reformasi internal dalam pengelolaan data pelanggan.

Infografis:

• 68% masyarakat khawatir tentang kebocoran data pribadi
• 42% pernah mengalami penyalahgunaan data di sektor transportasi
• 75% menuntut perusahaan memberikan kompensasi dan perlindungan lebih baik
• 89% menginginkan pelatihan keamanan data bagi karyawan

KAI Services telah menunjukkan langkah awal yang baik dengan merespons cepat dan memberikan sanksi kepada pelaku. Namun, yang lebih penting adalah membangun sistem yang mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia di era digital. Setiap instansi pelayanan publik harus menjadikan privasi data sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page