Janji Uang Miliaran untuk Warga Greenland Agar Bersedia Bergabung dengan AS

Amerika Serikat (AS) menawarkan janji finansial besar kepada warga Greenland untuk mendorong mereka bergabung dengan negara tersebut. Menurut laporan Reuters pada Jumat, 9 Januari 2026, pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan menjanjikan sekitar USD 100 ribu atau sekitar Rp 1,6 miliar kepada setiap individu warga Greenland yang menyetujui rencana aneksasi ini.

Besaran tersebut diungkapkan oleh empat sumber yang mengetahui pembicaraan internal di Gedung Putih. Meskipun detail teknis seperti kapan dan bagaimana pembayaran akan dilakukan masih belum ditentukan secara pasti, diskusi internal menunjukkan rentang nilai dari US$ 10.000 (Rp 168,3 juta) hingga US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang, dengan skema pembayaran satu kali besar.

Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, memiliki populasi sekitar 57.000 jiwa. Jika pembayaran dilakukan kepada seluruh penduduk dengan nilai tertinggi yang dibahas, biaya total yang harus dikeluarkan AS bisa mencapai hampir US$ 6 miliar (sekitar Rp 101 triliun).

Strategi memberikan uang tunai langsung ini menjadi salah satu dari beberapa pendekatan yang sedang dipertimbangkan oleh Gedung Putih untuk mengakuisisi Greenland, termasuk potensi penggunaan kekuatan militer. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap terlalu transaksional dan dapat dianggap merendahkan, terutama bagi masyarakat yang telah lama memperjuangkan kemerdekaan dari Denmark dan ingin mengurangi ketergantungan ekonomi mereka.

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menanggapi tegas dengan menyatakan bahwa tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi, setelah Trump kembali menegaskan keinginannya untuk menguasai pulau tersebut. Trump sendiri telah lama berargumen bahwa AS perlu mengontrol Greenland karena potensi kekayaan mineralnya yang penting untuk teknologi militer canggih, serta posisinya yang strategis secara geopolitik di kawasan Arktik.

Taktik ini mendapatkan momentum setelah operasi militer AS berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari 2026, yang dianggap oleh para penasihat Gedung Putih sebagai peluang untuk melanjutkan agenda geopolitik lainnya, termasuk ambisi menguasai Greenland. Namun, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Greenland tidak tertarik untuk menjadi bagian dari AS, meskipun mereka terbuka terhadap kemerdekaan dari Denmark.

Di tengah upaya AS tersebut, enam negara anggota NATO—Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris—bergabung dengan Denmark dalam sebuah pernyataan bersama yang menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan Greenland. Mereka menegaskan bahwa keamanan Arktik adalah prioritas utama bagi Eropa dan harus dicapai secara kolektif melalui prinsip-prinsip Piagam PBB. AS disebut sebagai mitra penting dalam menjaga keamanan kawasan, namun tindakan sepihak yang melanggar kedaulatan tidak dapat diterima.

Sementara itu, para menteri luar negeri dari negara-negara Nordik—Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia—juga menyatakan komitmen kolektif mereka untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di kawasan Arktik. Mereka menyebut bahwa semua negara telah meningkatkan kemampuan dan kehadiran mereka di wilayah tersebut untuk memperkuat pencegahan dan pertahanan.

Upaya AS untuk mengakuisisi Greenland melalui iming-iming finansial besar menimbulkan pertanyaan serius tentang etika, hukum internasional, dan kehendak rakyat. Meskipun janji uang miliaran rupiah mungkin terdengar menarik, kenyataannya adalah bahwa kedaulatan suatu wilayah tidak dapat dibeli dengan uang semata, terlebih jika tidak sejalan dengan keinginan masyarakat yang tinggal di sana. Masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh kepentingan geopolitik negara besar.

Baca juga Berita lainnya di News Page