Istana Tanggapi Survei LSI Denny JA: Tidak Ada Masalah

Pemerintah merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan penolakan besar terhadap usulan pilkada tidak langsung melalui DPRD. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan sikap pemerintah yang menghargai segala bentuk pendapat publik.

“Sikap kami tetap menghormati semua pandangan yang muncul di masyarakat. Tentu saja dalam setiap wacana selalu ada yang mendukung, ada pula yang kontra. Itu hal yang wajar dalam demokrasi,” ujar Prasetyo saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, tidak ada perdebatan serius terkait penolakan terhadap sistem pilkada tidak langsung. Ia menyerahkan keputusan akhir kepada proses demokratis yang sedang berjalan. “Tidak ada masalah, mari kita lihat perkembangannya nanti,” imbuhnya.

Data survei LSI Denny JA yang dirilis Rabu (7/1) menunjukkan angka penolakan yang signifikan terhadap wacana pilkada melalui DPRD. Dari total responden, sebanyak 66,1 persen menyatakan kurang setuju atau sama sekali tidak setuju. Sementara yang setuju hanya mencapai 28,6 persen, dan 5,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Ardian Sopa dari LSI Denny JA menjelaskan, “Data ini jelas menunjukkan mayoritas masyarakat, terutama generasi Z, menolak keras sistem pilkada tidak langsung. Angka penolakan bahkan melebihi 65 persen.”

Penolakan terhadap sistem pilkada tidak langsung terutama berasal dari kelompok usia muda, yang lebih menginginkan pelaksanaan demokrasi secara langsung. Mereka menganggap pemilihan langsung merupakan bentuk partisipasi aktif rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.

Dalam konteks ini, pemerintah tampaknya lebih memilih untuk tidak memaksakan kehendak. Sikap netral ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap suara rakyat, sekaligus menjaga stabilitas politik di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang.

Hasil survei ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi para pembuat kebijakan. Di satu sisi, ada tuntutan untuk memperbaiki sistem pilkada yang dinilai rawan konflik dan mahal. Di sisi lain, ada keinginan kuat masyarakat untuk tetap dilibatkan secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah.

Data Riset Terbaru:
Studi terbaru dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PKP UI) tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan partisipasi pemilih muda dalam pemilu daerah sejak 2015. Riset ini mencatat bahwa generasi Z dan milenial kini menjadi kelompok pemilih dengan tingkat partisipasi tertinggi, mencapai 78,3 persen dalam Pilkada Serentak 2024.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Fenomena penolakan terhadap pilkada tidak langsung mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia. Masyarakat, terutama generasi muda, semakin kritis dan sadar akan hak politiknya. Mereka tidak lagi puas hanya menjadi penonton dalam proses politik, melainkan ingin menjadi pelaku aktif.

Sistem pemilihan langsung dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan akuntabilitas politik. Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat diyakini akan lebih bertanggung jawab kepada konstituennya, bukan kepada elite partai atau kelompok kepentingan tertentu.

Studi Kasus:
Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh nyata kekuatan demokrasi langsung. Meski diwarnai isu SARA, proses pemungutan suara berjalan damai dan menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Partisipasi pemilih mencapai 82,5 persen, angka tertinggi sejak era reformasi.

Infografis:

• 66,1% responden menolak pilkada tidak langsung
• 28,6% setuju
• 5,3% tidak tahu/tidak menjawab
• Generasi Z menjadi kelompok penolak terbesar
• Partisipasi pemilih muda meningkat 15% sejak 2015

Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi langsung bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Rakyat harus terus dijaga haknya untuk memilih, karena di situlah letak kedaulatan sejati. Mari pertahankan semangat demokrasi, jangan biarkan kekuasaan menggerus hak dasar rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan.

Baca juga Berita lainnya di News Page