Golkar Dukung Pilkada Lewat DPRD dengan Syarat Partisipasi Rakyat Tetap Tinggi

Sekjen Golkar Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Tetap Akomodir Partisipasi Publik

Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak serta-merta menghilangkan hak partisipasi masyarakat. Dalam keterangan tertulisnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026), Sarmuji menyatakan bahwa partainya hanya akan mendukung sistem pilkada tidak langsung jika keterlibatan publik tetap menjadi prioritas utama.

“Partai Golkar hanya akan menyetujui pilkada melalui DPRD dengan syarat partisipasi publik harus tetap berjalan secara maksimal,” ujar Sarmuji.

Ia menekankan bahwa sistem ini sama sekali berbeda dengan praktik orde baru, di mana partisipasi rakyat nyaris tidak ada. Menurutnya, desain baru pilkada tidak langsung harus mengakomodir elemen-elemen terbaik dari pilkada langsung, termasuk mekanisme kampanye dan debat kandidat yang transparan.

“Kami akan memasukkan unsur-unsur terbaik dari pilkada langsung ke dalam sistem pilkada tidak langsung, jika nanti terjadi perubahan. Ini sama sekali bukan kembali ke era orde baru yang minim partisipasi publik,” tegasnya.

Sarmuji menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan agar masyarakat tetap dilibatkan dalam setiap tahapan pilkada, meskipun pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD. Beberapa mekanisme yang diusulkan antara lain debat calon secara terbuka, kampanye langsung, dan forum-forum diskusi publik yang melibatkan calon kepala daerah.

“Rakyat tidak boleh ditinggalkan. Meskipun pemilihannya dilakukan oleh DPRD, partisipasi publik harus tetap diperkuat. Kami akan mengakomodir semua masukan untuk memastikan hal itu terjadi,” lanjutnya.

Selain itu, Sarmuji mengungkapkan bahwa wacana ini telah dibahas secara informal antarpartai politik. Ia menilai penting adanya komunikasi intensif antarparpol untuk menyamakan visi mengenai sistem pilkada yang ideal, sekaligus memastikan bahwa suara masyarakat tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan.

“Kami terus melakukan komunikasi informal dengan partai-partai lain. Ini penting agar kita bisa menyusun sistem yang adil, demokratis, dan tetap melibatkan rakyat,” pungkasnya.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Kajian Politik dan Demokrasi (LKPD) 2025 menunjukkan bahwa 78% masyarakat Indonesia masih menginginkan pilkada langsung. Namun, 62% responden setuju dengan sistem tidak langsung jika partisipasi publik tetap dijamin melalui mekanisme transparan seperti debat kandidat dan kampanye terbuka. Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia (2024) mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap DPRD masih berada di angka 45%, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas lembaga legislatif sebelum sistem ini diterapkan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Wacana pilkada melalui DPRD sebenarnya bukan tentang menghilangkan demokrasi, melainkan mencari format yang lebih efisien dan berkualitas. Dengan biaya pilkada langsung yang terus membengkak—mencapai rata-rata Rp 100 miliar per daerah—dan maraknya praktik politik uang, sistem tidak langsung bisa menjadi alternatif jika dirancang dengan baik. Kuncinya ada pada transparansi dan akuntabilitas. Jika calon kepala daerah tetap harus melewati uji publik melalui debat, kampanye, dan penjaringan aspirasi, maka hak rakyat tetap terjaga. Namun, tanpa reformasi internal di DPRD, sistem ini berisiko menjadi alat politik elite.

Studi Kasus:
Pengalaman Pilkada Kota Bandung 2003, yang menggunakan sistem tidak langsung, menunjukkan bahwa meskipun prosesnya berjalan lancar, minimnya partisipasi publik menyebabkan rendahnya legitimasi kepala daerah terpilih. Sebaliknya, Pilkada DKI Jakarta 2017 meskipun kontroversial, menunjukkan tingginya antusiasme publik dalam proses demokrasi langsung, meski diwarnai isu SARA. Ini membuktikan bahwa keterlibatan rakyat secara langsung memberi dampak signifikan terhadap legitimasi dan kepercayaan terhadap pemimpin.

Infografis (Konsep):

• Pilkada Langsung: Biaya Rata-rata Rp 100 M per Daerah | Partisipasi Publik 70-80% | Risiko Politik Uang Tinggi
• Pilkada Tidak Langsung: Biaya Rata-rata Rp 20 M per Daerah | Partisipasi Publik 30-40% | Risiko Elite Capture Tinggi
• Solusi Ideal: Sistem Hybrid dengan Debat Terbuka, Kampanye Digital, dan Penjaringan Aspirasi

Transformasi sistem pilkada harus berpijak pada prinsip demokrasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Jika rakyat tetap menjadi pusat dari setiap kebijakan, maka bentuk sistem apapun akan sah secara moral dan konstitusional. Saatnya kita berpikir out of the box, bukan untuk menghilangkan demokrasi, tapi memperkuatnya dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page