Prihatin Dana Desa 2026 Turun, Anggota DPRD Kota Banjar Bilang Begini

Desa di Kota Banjar menghadapi tantangan besar di awal tahun 2026 dengan penurunan drastis Dana Desa (DD). Anggota Komisi I DPRD Kota Banjar, H Annur, menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, bukan sekadar penurunan, melainkan pemotongan besar-besaran yang sangat memengaruhi kemampuan desa dalam menjalankan program pembangunan.

Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, pemotongan DD tersebut dialokasikan untuk inisiatif nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan sejumlah kegiatan terpusat lainnya. Namun, Annur menilai bahwa seharusnya inisiatif tersebut tidak mengurangi alokasi DD yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan desa. Ia berharap pemerintah pusat menggunakan sumber anggaran lain, bukan memangkas dana yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kepala Desa Sinartanjung, Asep Hendra, mengungkapkan dampak langsung dari pemotongan ini. Dana Desa yang sebelumnya mencapai Rp939 juta di tahun 2025, tahun ini anjlok hingga hanya tersisa sekitar Rp310 juta. Kondisi serupa juga dirasakan Desa Kujangsari, di mana Dana Desa turun dari Rp1,4 miliar menjadi hanya Rp373 juta. Angka-angka ini menunjukkan penurunan lebih dari 70 persen, sebuah pukulan keras bagi desa-desa yang telah menyusun rencana pembangunan berdasarkan alokasi sebelumnya.

Annur menekankan pentingnya skala prioritas dalam pengelolaan anggaran yang tersisa. Desa-desa diminta untuk meninjau ulang Musrenbangdes dan memilih program yang benar-benar mendesak dan memberi dampak luas. Meskipun anggaran terbatas, semangat membangun desa harus tetap tinggi. Ia berharap ke depannya, pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan ini dan mengembalikan besaran DD seperti tahun-tahun sebelumnya, agar desa-desa bisa kembali fokus pada pembangunan lokal yang berkelanjutan.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Pusat Kajian Pembangunan Desa dan Daerah (PKPDD) 2026 menunjukkan bahwa pemotongan DD berdampak langsung pada 62% proyek infrastruktur desa di Jawa Barat, termasuk perbaikan jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum. Penelitian ini juga mencatat peningkatan ketergantungan desa pada dana swakelola dan partisipasi masyarakat sebagai respons atas keterbatasan anggaran.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Pemotongan DD mencerminkan dilema antara sentralisasi kebijakan dan otonomi desa. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong program nasional yang seragam. Di sisi lain, desa kehilangan ruang untuk menyelesaikan permasalahan lokal yang lebih mendesak. Solusi ideal membutuhkan keseimbangan: desa tetap mendapat alokasi memadai untuk kebutuhan spesifik, sementara program nasional didanai dari sumber lain.

Studi Kasus:
Desa Kujangsari mencoba inovasi dengan menggabungkan dana desa yang tersisa dengan gotong royong masyarakat untuk membangun sumur bor. Proyek ini berhasil mengatasi krisis air bersih tanpa mengandalkan anggaran besar, menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga bisa menjadi kekuatan utama saat dana terbatas.

Infografis (Konsep):

• Grafik Penurunan DD di Kota Banjar (2025 vs 2026)
  • Sinartanjung: Rp939 juta → Rp310 juta (penurunan 67%)
  • Kujangsari: Rp1,4 miliar → Rp373 juta (penurunan 73%)
• Diagram Sebaran Dampak Pemotongan DD
  • 62% proyek infrastruktur terhambat
  • 28% beralih ke swakelola
  • 10% ditunda tanpa batas waktu

Pemerintah desa dituntut lebih kreatif dan kolaboratif. Dengan semangat gotong royong dan perencanaan yang matang, tantangan ini bisa diubah menjadi peluang untuk membangun kemandirian desa yang sesungguhnya. Ke depan, desa harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengandalkan dana dari pusat, tetapi mampu menggerakkan potensi lokal secara maksimal.

Baca juga Berita lainnya di News Page