Mendagri Dorong Akselerasi Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penunjukan ini dilakukan sebagai respons terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Tito Karnavian menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, membahas perkembangan penanganan bencana serta langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito Karnavian dalam keterangan tertulis pada Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan laporan pemantauan lapangan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Proses pemulihan ditandai dengan kembali berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai aktifnya kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Meski demikian, Tito mengakui masih ada beberapa daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar dapat segera pulih.

Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sedangkan tujuh daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Pola serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana meski mayoritas wilayah telah memasuki fase pemulihan, sejumlah daerah tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana yang dialami.

Tito Karnavian menekankan komitmen pemerintah untuk terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung, sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Pada sektor pelayanan dasar, Tito memastikan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus memberikan dukungan terhadap pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa, guna memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Dalam penanganan pengungsi, Tito menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar dalam penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah untuk segera menyampaikan data secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Tito.

Sebagai upaya memperkuat tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. Posko ini juga akan berperan sebagai media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik. “Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Tito.

Dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat terus memastikan sinergi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat berjalan efisien dan tepat sasaran. Selain itu, koordinasi intensif dengan TNI dan Polri juga terus ditingkatkan guna mendukung kelancaran distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur.

Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan, termasuk dalam pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta partisipasi dalam gotong royong pemulihan lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan juga menjadi fokus utama agar masyarakat dapat lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa depan.

Dengan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan cepat, efektif, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal serta mampu membangun kembali perekonomian dan sosial mereka secara mandiri.

Dukungan moril dan materil dari seluruh elemen bangsa terus dibutuhkan dalam proses pemulihan ini. Solidaritas nasional menjadi kunci penting dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak dapat segera bangkit kembali dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Baca juga Berita lainnya di News Page