Forum Tasikmalaya Bersatu atau FORTABES melakukan audiensi bersama Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada pertengahan pekan lalu. Kegiatan ini difokuskan pada tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Salawu. FORTABES menilai bahwa keberadaan BUMDes belum memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Padahal, BUMDes seharusnya menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.
Ryan Nurfalah, Koordinator Lapangan FORTABES, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dilakukan atas dasar kepedulian terhadap isu-isu pemberdayaan masyarakat desa. Ia menekankan pentingnya evaluasi BUMDes dari tahun 2023 hingga 2025 di seluruh desa di Kecamatan Salawu. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana BUMDes memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, FORTABES juga mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan BUMDes, khususnya dalam hal penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat.
Menurut Ryan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari keberadaan BUMDes. Bahkan, ada anggapan bahwa BUMDes tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes, pihaknya akan mendorong agar persoalan ini ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. FORTABES juga menyatakan bahwa langkah pengawasan ini tidak hanya akan dilakukan di Kecamatan Salawu saja, tetapi juga akan diteruskan ke kecamatan-kecamatan lainnya di masa mendatang.
Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sepuloh, menyarankan agar seluruh desa di Kecamatan Salawu menyiapkan data-data yang lengkap terkait pengelolaan BUMDes. Data tersebut mencakup laporan keuangan serta capaian-capaian program yang telah dilakukan. Ia menjelaskan bahwa memang terdapat perbedaan dalam penerapan BUMDes antar desa, di mana ada desa yang telah menjalankan BUMDes sejak 2023 dan 2024, sementara ada pula yang baru memulai pada tahun 2025. Oleh karena itu, data yang komprehensif sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi yang objektif.
Data Riset Terbaru:
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi Desa (LPED) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 1.200 BUMDes yang tersebar di seluruh Jawa Barat, hanya sekitar 35% yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli desa (PADes). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan BUMDes meliputi keterlibatan aktif masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan dalam memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa BUMDes yang dikelola secara profesional cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus BUMDes di Kecamatan Salawu mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak desa di Indonesia dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak terlibat dan tidak merasakan manfaat langsung dari keberadaan BUMDes. Solusi yang dapat diterapkan antara lain adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola BUMDes, serta menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
Studi Kasus:
Desa Cikalong di Kabupaten Bandung menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes. Dengan memanfaatkan potensi pertanian dan peternakan yang dimiliki, BUMDes di Desa Cikalong mampu meningkatkan pendapatan desa hingga 40% dalam tiga tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan, serta penerapan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Infografis:
- Jumlah BUMDes di Jawa Barat: 1.200
- Persentase BUMDes yang berhasil: 35%
- Faktor keberhasilan utama: Transparansi pengelolaan, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal
- Contoh keberhasilan: Desa Cikalong, Kabupaten Bandung
Keberadaan BUMDes seharusnya menjadi solusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga lembaga pengawas. Mari bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pengelolaan BUMDes yang transparan dan akuntabel.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.