Trump Pertimbangkan Opsi Caplok Greenland, Termasuk Pakai Kekuatan Militer AS

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan tengah serius mempertimbangkan berbagai opsi strategis untuk mengakuisisi Greenland, termasuk penggunaan kekuatan militer. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, yang menegaskan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari prioritas keamanan nasional AS.

Leavitt menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk mencegah negara-negara pesaing memperkuat pengaruhnya di kawasan Arktik yang kaya sumber daya mineral. “Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, dan sangat penting untuk mencegah musuh kita di wilayah Arktik,” ujarnya dalam pernyataan resmi kepada AFP.

Ia menambahkan bahwa pemerintahan Trump saat ini sedang mengevaluasi berbagai pendekatan guna mencapai tujuan tersebut. Salah satu opsi yang tidak diabaikan adalah penggunaan militer AS. “Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” tegas Leavitt.

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari pemerintah Denmark. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengeluarkan peringatan tegas terhadap ancaman apapun yang ditujukan kepada Greenland. Ia menegaskan bahwa serangan militer AS terhadap wilayah Denmark akan berdampak langsung pada keberlangsungan aliansi NATO.

“Jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berakhir,” ujar Frederiksen dalam wawancara dengan TV2 Denmark. “Artinya, itu termasuk NATO kita dan dengan demikian keamanan yang telah diberikan sejak akhir Perang Dunia Kedua.”

Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark, memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis di kawasan Arktik. Selain kaya akan mineral langka, pulau ini juga menjadi area persaingan pengaruh antara AS, China, dan Rusia. Ketegangan meningkat setelah serangkaian manuver militer AS di berbagai belahan dunia, termasuk operasi di Venezuela, memicu kekhawatiran akan eskalasi kebijakan luar negeri Washington.

PM Greenland, Jens Frederik Nielsen, juga turut mengecam wacana Trump, menekankan bahwa rakyat Greenland tidak akan pernah menerima pendudukan asing. Solidaritas Eropa pun menguat, dengan sejumlah negara anggota UE menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Denmark atas wilayahnya.

Trump sendiri telah lama menyuarakan ambisinya terhadap Greenland, bahkan sejak masa kampanye pertamanya. Minatnya terhadap pulau es ini kembali mencuat setelah aksi militer AS di Venezuela, yang dianggap banyak pihak sebagai preseden berbahaya dalam kebijakan luar negeri AS.

Data riset terbaru dari Arctic Institute (2025) menunjukkan bahwa investasi China di kawasan Arktik telah meningkat 300% dalam dekade terakhir, terutama dalam sektor pertambangan dan logistik. Sementara itu, Rusia telah memperkuat basis militer di kawasan tersebut dengan penambahan 12 pangkalan baru sejak 2014. AS sendiri baru-baru ini mengaktifkan kembali Pangkalan Udara Thule di Greenland sebagai respons terhadap peningkatan aktivitas militer Rusia dan China di Arktik.

Studi kasus menarik datang dari Islandia, yang meskipun bukan bagian dari UE, berhasil mempertahankan kedaulatannya di tengah tekanan geopolitik dengan strategi diplomasi ekonomi yang kuat dan kemitraan keamanan dengan NATO. Infografis dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025 juga mencatat peningkatan 45% dalam belanja militer negara-negara Arktik selama lima tahun terakhir, menandakan percepatan perlombaan senjata di kawasan yang sebelumnya dianggap stabil.

Di tengah ketegangan global yang semakin memanas, langkah-langkah diplomasi dan kerja sama internasional menjadi kunci utama dalam mencegah eskalasi konflik. Keteguhan prinsip kedaulatan dan hukum internasional harus dijaga, sambil membuka ruang dialog yang konstruktif bagi semua pihak. Masa depan keamanan dunia tidak ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi oleh kemampuan negara-negara besar untuk saling menghormati dan bekerja sama demi kestabilan bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan