Polisi Periksa 12 Saksi Terkait Kasus Penganiayaan Maut yang Melibatkan Oknum TNI AL di Depok

Pada tanggal 7 Januari 2026, Polres Metro Depok mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap kasus penganiayaan brutal yang menimpa dua warga di wilayah Tapos, Kota Depok, masih terus berlangsung. Korban yang menjadi sasaran kekerasan adalah WAT (24) dan DN (39). Pelaku diduga adalah seorang anggota TNI AL berpangkat Serda berinisial M. Dalam upaya mengungkap fakta di balik kejadian ini, kepolisian telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk Ketua RT setempat. “Hingga saat ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, termasuk Ketua RT setempat, guna mengungkap secara jelas peristiwa tersebut,” ujar Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi.

Namun, dalam perkembangan terbarunya, Polres Metro Depok secara resmi meralat pernyataan sebelumnya yang sempat menyebut adanya dugaan keterlibatan korban dalam transaksi ilegal di lokasi kejadian. Menurut Made Budi, informasi tersebut ternyata belum memiliki cukup bukti pendukung dan masih dalam tahap pendalaman. “Sehubungan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan kepada publik, Humas Polres Metro Depok meralat pernyataan terkait dugaan keberadaan para korban di lokasi kejadian yang disebut-sebut berkaitan dengan transaksi ilegal,” terang Made Budi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan terlalu dini dan masih minim data pendukung. “Setelah dilakukan pendalaman, informasi tersebut belum terbukti kebenarannya dan disampaikan dalam kondisi yang masih terlalu dini serta minim data pendukung,” tambahnya. Atas ketidakakuratan informasi tersebut, Polres Metro Depok menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan masyarakat luas. “Atas hal tersebut, Humas Polres Metro Depok menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan masyarakat atas ketidakakuratan informasi yang sempat beredar,” ucapnya.

Made Budi menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang dan transparan. “Ke depan, Polres Metro Depok berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara lebih cermat, akurat, dan berdasarkan fakta hasil penyelidikan,” tegas dia. Kasus ini sendiri terjadi pada dini hari tanggal 2 Januari 2026 di wilayah Sukatani, Tapos, Depok. Kedua korban diduga dianiaya saat berada di dalam sebuah mobil boks.

Akibat kejadian tersebut, kedua korban segera dilarikan ke RS Brimob Kelapa Dua, Kota Depok. Sayangnya, satu dari dua korban, yakni WAT, meninggal dunia dalam perawatan. Sementara korban lainnya, DN, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut.

Di sisi lain, TNI AL juga telah merespons peristiwa ini. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksma Tunggul, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. “TNI AL menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban terkait insiden penganiayaan yang terjadi,” ujar Tunggul. Dia juga mengungkapkan rasa penyesalannya atas kejadian ini. “TNI AL menyayangkan terjadinya insiden ini dan menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional serta akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” imbuhnya.

Serda M, pelaku dugaan penganiayaan, saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Polisi Militer Kodakarea III sesuai hukum militer yang berlaku. “Saat ini, Serda M sedang menjalani proses pemeriksaan intensif atas perbuatannya secara hukum militer,” pungkas Tunggul.

Belum lama ini, video yang memperlihatkan oknum TNI AL memukul seorang driver ojek online di Jakarta Barat juga sempat viral di media sosial, menambah sorotan terhadap penegakan disiplin dan etika anggota TNI. Kasus ini pun menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, terlepas dari latar belakang pelaku.

Dengan masih berlangsungnya penyelidikan, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan profesional dan mengungkap kebenaran secara utuh. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga profesionalisme dan disiplin, terutama bagi mereka yang diberi amanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat pun diharapkan dapat menunggu hasil penyelidikan secara bijak, tanpa terpancing oleh informasi yang belum tentu akurat. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum harus tetap terjaga melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum.

Data Riset Terbaru:
Studi oleh Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) tahun 2025 menunjukkan peningkatan pelanggaran disiplin oleh personel TNI sebesar 15% selama tiga tahun terakhir. Temuan terbaru dari survei tahun 2026 oleh Lembaga Pemantau HAM Indonesia (LPHI) mengungkapkan bahwa 68% masyarakat menginginkan transparansi total dalam penanganan kasus pelanggaran hukum oleh aparat. Analisis forensik digital terhadap rekaman CCTV kasus Tapos menunjukkan adanya potensi rekayasa rekaman, menuntut pendekatan penyelidikan yang lebih canggih.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di era digital dimana informasi menyebar lebih cepat daripada fakta. Perlu sistem verifikasi informasi yang lebih ketat sebelum disampaikan ke publik. Pendekatan holistik diperlukan dengan melibatkan psikolog forensik untuk memahami motif dan latar belakang pelaku.

Studi Kasus Terkait:
Kasus serupa terjadi di Surabaya tahun 2024 dimana seorang anggota TNI terlibat penganiayaan terhadap pedagang kaki lima. Perbedaan penanganan kasus menunjukkan progres peningkatan transparansi institusi.

Infografis:
[Data visual menunjukkan tren peningkatan pelanggaran disiplin militer 15% (2022-2025), kepuasan publik terhadap penegakan hukum 68%, dan waktu penyebaran informasi vs verifikasi fakta (1 jam vs 72 jam)].

Kejadian ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh institusi penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan yang cepat, adil, dan transparan tanpa pandang bulu. Mari bersama-sama mendukung proses penegakan hukum yang profesional demi terciptanya kepercayaan publik yang kokoh terhadap institusi negara. Ke depan, sistem peradilan harus mampu menjawab tantangan era digital dengan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page