Kemendagri Wajibkan Seluruh Daerah di Indonesia Bentuk BPBD untuk Antisipasi Bencana

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan seluruh daerah di Indonesia untuk membentuk dan memperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai langkah strategis dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Tujuan utamanya adalah mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi bencana. Instruksi ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD yang diterbitkan pada 17 Desember 2025.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menjelaskan bahwa dengan struktur organisasi yang lebih jelas serta kepemimpinan yang definitif, komando penanggulangan bencana akan semakin kuat dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Regulasi ini disusun untuk memperkuat kelembagaan BPBD dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks, serta meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah.

Salah satu perubahan mendasar dalam Permendagri ini adalah penunjukan kepala BPBD sebagai kepala perangkat daerah, bukan lagi dijabat secara ex officio oleh sekretaris daerah. BPBD ditegaskan sebagai perangkat daerah berbentuk badan yang memiliki fungsi pelaksana urusan kebencanaan. Selain itu, diatur kewajiban pembentukan BPBD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, serta penyesuaian pembentukan unsur pengarah BPBD sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 juga mengatur tipologi kelembagaan BPBD berdasarkan pertimbangan Kementerian PANRB dengan memperhatikan jumlah penduduk, APBD, luas wilayah, serta potensi dan risiko bencana. Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor, juga diperkenalkan pembentukan Tim Kelompok Kerja Koordinatif Pascabencana. Pengaturan ini dirancang agar kapasitas BPBD selaras dengan tingkat risiko di setiap daerah.

Safrizal menambahkan bahwa Permendagri ini diharapkan menjadi tonggak penguatan BPBD secara nasional, guna melindungi masyarakat dan meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Dengan kelembagaan yang solid, respons terhadap bencana dapat dilakukan secara lebih efisien dan terkoordinasi.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada (2025) menunjukkan bahwa daerah dengan BPBD yang memiliki struktur organisasi definitif mampu merespons bencana 40% lebih cepat dibandingkan daerah yang masih mengandalkan penugasan ex officio. Selain itu, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan 25% dalam efektivitas penanganan bencana di daerah yang telah menerapkan tipologi kelembagaan BPBD sesuai risiko wilayah.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Regulasi ini merupakan terobosan penting dalam tata kelola kebencanaan di Indonesia. Dengan menjadikan kepala BPBD sebagai jabatan definitif, independensi dan profesionalisme dalam penanganan bencana dapat ditingkatkan. Selain itu, pendekatan tipologi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan karakteristik risiko setiap daerah.

Studi Kasus:
Di Provinsi Jawa Barat, sejak penerapan struktur BPBD definitif pada 2024, waktu respons terhadap bencana banjir dan longsor berkurang dari rata-rata 6 jam menjadi 3,5 jam. Hal ini ditunjang oleh koordinasi yang lebih baik antar instansi dan kesiapan personel yang terlatih secara khusus.

Kepemimpinan yang kuat dan struktur yang jelas bukan sekadar formalitas, melainkan nyawa dalam penanganan bencana. Dengan BPBD yang solid, setiap detik yang dihemat bisa berarti nyawa yang terselamatkan. Mari dukung penguatan kelembagaan ini, karena ketangguhan daerah dimulai dari kesiapan yang terorganisir.

Baca juga Berita lainnya di News Page