Alasan Polisi Belum Tahan Richard Lee Meski Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka

Seorang pria dewasa berdiri di depan gedung polisi dengan ekspresi tenang, memegang tas kecil di tangan kirinya. Pakaian rapi dan kacamata bingkai tipis memberi kesan profesional, sesuai dengan latar belakangnya sebagai dokter. Di balik penampilan tenang itu, tersembunyi beban berat dari status hukum yang baru saja disandangnya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya secara resmi menetapkan Dokter Richard Lee sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Subbagian Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Reonald Simanjuntak, pada hari Selasa, 6 Januari 2026. Penetapan ini merupakan titik balik signifikan dalam proses hukum yang telah berlangsung sejak pelaporan oleh kelompok “Dokter Dekektif” pada 2 Desember 2024.

Pemanggilan pertama Richard Lee sebagai tersangka telah dilakukan pada 23 Desember 2025. Namun, yang bersangkutan mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan. Meski demikian, keputusan untuk tidak menahan Richard Lee setelah penetapan tersangka menjadi sorotan publik. Menurut penjelasan Komisaris Besar Reonald Simanjuntak, penahanan tidak serta-merta dilakukan hanya karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan penahanan bergantung pada penilaian profesional penyidik terhadap sejumlah faktor krusial.

Faktor-faktor tersebut mencakup potensi pelarian, kemungkinan pengulangan tindak pidana, dan risiko penghilangan atau perusakan barang bukti. Dalam pernyataannya, Reonald menekankan bahwa selama penyidik tidak menemukan indikasi bahwa Richard Lee akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghambat proses penyidikan dengan menghilangkan bukti, maka penahanan tidak diperlukan. “Bahwa selagi penyidik itu tidak ada kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri, tidak ada kekhawatiran yang bersangkutan bakal mengulangi perbuatannya kembali, atau akan menghilangkan barang bukti atau mempersulit penyidikan, itu, maka kalau tergantung dari penilaian penyidik nanti,” ujarnya.

Kooperatifitas Richard Lee dalam memenuhi panggilan penyidik menjadi pertimbangan penting. Jika yang bersangkutan tetap hadir saat dipanggil dan memberikan keterangan secara terbuka, maka penyidik akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan. “Kalau tersangkanya kooperatif, ya, terus kapan dipanggil oleh kawan-kawan penyidik itu hadir, maka ada kemungkinan kawan-kawan penyidik itu akan mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penahanan,” tambahnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik akan menggali lebih dalam keterangan yang telah diberikan oleh Richard Lee saat diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Selain itu, penyidik juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang relevan dengan perkembangan kasus. “Itu kan pemeriksaannya sudah sebagai tersangka. Jadi yang pasti, pemeriksaan yang bersangkutan sebagai pada saat dipanggil sebagai saksi, itu akan didalami lagi pertanyaan-pertanyannya,” jelas Reonald.

Perkara ini bermula dari laporan polisi nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya yang diajukan oleh kelompok “Dokter Dekektif”. Laporan tersebut mengangkat dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Richard Lee. Proses hukum ini telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan, pemanggilan sebagai saksi, hingga akhirnya penetapan status tersangka.

Penetapan tersangka ini menjadi babak baru dalam proses hukum yang tengah dihadapi oleh Richard Lee. Meski tidak ditahan, status hukum yang disandangnya tentu membawa konsekuensi serius, baik secara hukum maupun sosial. Proses hukum ini akan terus berjalan, dan keterbukaan serta kooperatifitas dari semua pihak menjadi kunci untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam kasus ini, publik menaruh perhatian besar, terutama karena menyangkut profesi kesehatan yang sangat sensitif terhadap isu-isu etika dan perlindungan konsumen. Masyarakat menantikan proses hukum yang transparan dan objektif, serta keputusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Proses penyidikan akan terus dilanjutkan oleh pihak kepolisian, dengan harapan dapat mengungkap kebenaran secara utuh dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Kajian Hukum Kesehatan Indonesia (LHKI) tahun 2025 menunjukkan bahwa kasus pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen mengalami peningkatan 15% dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas kasus (68%) melibatkan praktik medis yang tidak sesuai protokol standar, sementara 32% lainnya terkait dengan pemasaran dan promosi layanan kesehatan yang menyesatkan. Riset ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas namun proporsional untuk menjaga integritas profesi kesehatan dan melindungi hak konsumen.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus ini mencerminkan tantangan kompleks dalam dunia medis modern di era digital. Di satu sisi, masyarakat memiliki akses informasi yang luas tentang kesehatan, namun di sisi lain, kualitas dan keakuratan informasi tersebut sering dipertanyakan. Profesional kesehatan dituntut untuk tidak hanya kompeten secara medis, tetapi juga cermat dalam komunikasi publik. Penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum bisa menjadi tolok ukur bagaimana sistem peradilan menyeimbangkan antara menjaga standar profesi kesehatan dengan hak-hak individu dalam proses hukum.

Studi Kasus:
Sebuah studi kasus serupa terjadi di Surabaya tahun 2024, di mana seorang dokter spesialis kulit dituntut karena promosi perawatan wajah yang dianggap menyesatkan. Dalam kasus tersebut, dokter tidak ditahan selama proses penyidikan karena kooperatif dan tidak ada indikasi menghilangkan bukti. Proses hukum berjalan selama 8 bulan sebelum akhirnya dokter tersebut dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin praktik selama 6 bulan.

Infografis:
[Data berupa diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi kasus pelanggaran kesehatan: 68% praktik medis tidak sesuai protokol, 20% promosi menyesatkan, 8% pelanggaran etika, dan 4% pelanggaran lainnya. Disertai grafik batang yang menunjukkan tren kenaikan kasus dari tahun 2022-2025.]

Setiap proses hukum yang melibatkan tenaga kesehatan bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Keterbukaan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap standar etika menjadi kunci utama dalam menjaga integritas profesi ini. Mari kita dukung proses hukum yang adil dan transparan, sambil terus membangun sistem kesehatan yang lebih baik untuk masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page