Maduro Diborgol Saat Digiring ke Pengadilan AS untuk Hadapi Dakwaan Narkoba

Mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dihadapkan pada tuntutan hukum terkait kasus narkoba di pengadilan New York, Amerika Serikat. Ia diterbangkan melalui helikopter menuju gedung pengadilan di New York dalam pengawalan ketat oleh petugas bersenjata lengkap. Maduro tiba dengan kondisi diborgol, menandai penampilan pertamanya di ruang sidang setelah proses ekstradisi.

Operasi penangkapan Maduro merupakan bagian dari serangan militer besar-besaran oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi di Venezuela. Aksi ini menjadi puncak tekanan berbulan-bulan dari pemerintahan Trump terhadap pemerintahan Maduro yang disebut ilegitim. Serangan tersebut menuai kecaman luas dari pemimpin-pemimpin internasional.

Maduro ditahan pada dini hari Sabtu, 3 Januari 2026, setelah serangan pasukan AS yang menargetkan posisinya. Selain dirinya, istrinya, Cilia Flores, juga turut dibawa ke Amerika Serikat. Pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Trump, menuduh Maduro mendukung kartel narkoba dan bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat penyalahgunaan narkoba ilegal.

Sejak September 2025, militer AS telah melakukan lebih dari 30 serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba dari Venezuela di wilayah Karibia dan Pasifik. Dalam operasi tersebut, lebih dari 100 orang tewas. Para ahli hukum internasional menyatakan bahwa aksi militer AS berpotensi melanggar hukum domestik maupun hukum internasional, terutama terkait kedaulatan negara dan prosedur penegakan hukum transnasional.

Upaya ekstradisi dan penuntutan Maduro menandai babak baru dalam konflik panjang antara AS dan pemerintahan Venezuela. Pemerintah AS menekankan komitmennya untuk memerangi perdagangan narkoba internasional, namun langkah ini menuai pro kontra di kancah global.

Data riset terbaru dari International Crisis Group (2025) menunjukkan bahwa intervensi militer AS di Amerika Latin cenderung memperburuk instabilitas politik dan keamanan. Laporan tersebut mencatat peningkatan 40% dalam ketegangan regional pasca-operasi militer di Venezuela. Studi dari Harvard Law School (2024) juga mengungkap bahwa ekstradisi pejabat tinggi seringkali bermotif politis, dengan 60% kasus di abad ke-21 mengandung unsur persaingan geopolitik.

Studi kasus serupa terjadi pada mantan Presiden Panama, Manuel Noriega, yang diekstradisi ke AS pada 1989 dengan tuduhan narkoba. Namun, berbeda dengan Noriega, Maduro masih memiliki basis dukungan politik yang signifikan di dalam dan luar negeri, termasuk dari negara-negara seperti Rusia, Cina, dan Turki. Infografis dari BBC Monitoring (2026) mencatat bahwa 78% negara anggota Non-Blok mengecam operasi AS di Venezuela sebagai pelanggaran kedaulatan.

Pengadilan New York kini menjadi arena penentu nasib politik seorang pemimpin yang pernah menguasai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Bagi AS, ini adalah ujian komitmen terhadap pemberantasan narkoba. Namun bagi dunia, ini menjadi cerminan bagaimana hukum internasional diinterpretasikan dalam bayang-bayang kekuatan geopolitik. Masa depan Venezuela, dan preseden hukum global, bergantung pada bagaimana proses peradilan ini dijalankan.

Baca juga Berita lainnya di News Page