Banyak Jalur Tikus di Pantai Pangandaran, PAD Terindikasi Bocor

Pangandaran, 5 Januari 2025—Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran mengungkap temuan celah ilegal yang memungkinkan wisatawan masuk ke destinasi wisata tanpa melalui pos retribusi resmi. Celah ini diduga menyebabkan kehilangan pendapatan negara selama musim liburan Tahun Baru 2026.

Kepala Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, mengungkapkan pihaknya mendeteksi sekitar 20 celah ilegal yang langsung menghubungkan ke Pantai Pangandaran dan objek wisata lainnya. “Sepuluh di antaranya sudah kami tutup, sisanya masih dalam proses penutupan bersama Satpol PP,” ucapnya dalam wawancara dengan wartawan.

Pihaknya menyebut ada warga yang sengaja mengarahkan wisatawan melalui jalur-jalur ini, bahkan ada yang membawa langsung. “Kami harap kesadaran masyarakat dan wisatawan meningkat. Kami juga terus memperketat pengawasan dan disiplin,” tambahnya.

Tim Bapenda berhasil menangkap dua kelompok yang terlibat dalam aktivitas ini. Dua perwakilan dari kelompok tersebut telah membuat pernyataan tertulis dan berjanji tidak mengulangi perbuatan jika tidak ingin ditindak secara hukum.

Sarlan menyampaikan bahwa selama malam pergantian tahun, diperkirakan terjadi kebocoran retribusi sekitar 10 persen dari total pendapatan sebesar Rp610 juta. “Ada potensi kebocoran karena banyak wisatawan yang menggunakan jalur tidak resmi,” ujarnya.

Upaya penutupan celah ilegal telah dilakukan di wilayah Pantai Timur Pangandaran, sementara sejumlah titik lainnya, terutama di kawasan Cikembulan, masih dalam proses penutupan. Bapenda juga melakukan pemantauan terhadap petugas penarik retribusi.

Sarlan menegaskan bahwa sebagian besar celah ilegal terdapat di Kecamatan Pangandaran, meskipun ada juga di Batukaras. “Kami meminta masyarakat yang kerap mengarahkan wisatawan ke jalur tikus untuk menghentikan praktik tersebut,” tegasnya.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024 menunjukkan bahwa kebocoran retribusi wisata di destinasi populer Indonesia mencapai rata-rata 12,5 persen selama musim liburan. Penelitian ini dilakukan di 15 destinasi wisata utama, termasuk pantai, gunung, dan taman nasional. Faktor utama penyebab kebocoran adalah adanya jalur alternatif yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi wisata. Dampaknya tidak hanya pada pendapatan daerah, tetapi juga pada kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan wisata.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kebijakan retribusi wisata sering kali dianggap sebagai beban oleh sebagian masyarakat, padahal dana ini kembali untuk meningkatkan kualitas destinasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Praktik “jalan tikus” mencerminkan kurangnya edukasi dan transparansi pengelolaan dana retribusi. Solusi jangka panjang bukan hanya penutupan fisik jalur, tetapi juga sosialisasi manfaat retribusi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Studi Kasus:
Di Kabupaten Banyuwangi, program “Wisata Tanpa Retribusi” justru meningkatkan kunjungan wisatawan karena dana retribusi dialokasikan secara transparan untuk pengembangan desa wisata dan pelatihan UMKM lokal. Pendekatan ini berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap retribusi dari “pungutan” menjadi “investasi bersama”.

Infografis:

• 20 celah ilegal terdeteksi di Pangandaran
• 10 celah telah ditutup
• 10 celah masih dalam proses penutupan
• 10% kebocoran retribusi selama Tahun Baru 2026
• Rp610 juta total pendapatan retribusi
• Rp61 juta potensi kerugian akibat kebocoran

Peningkatan kesadaran masyarakat dan transparansi pengelolaan dana retribusi menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah kebocoran pendapatan wisata. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Mari bersama-sama menjaga kelestarian destinasi wisata dan mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Baca juga Berita lainnya di News Page