Warga Garut Diduga Diintimidasi oleh Keluarga Kades karena Unggah Konten Jalan Rusak

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

GARUT, Thecuy.com – Sebuah konten viral di media sosial menggambarkan dugaan intimidasi yang dilakukan keluarga seorang kepala desa di wilayah Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, terhadap seorang warga. Dugaan tindakan itu dipicu oleh unggahan video yang memperlihatkan kondisi jalan rusak di Desa Panggalih.

Adegan dalam video yang diunggah oleh akun @Holis Muhlisin menampilkan empat orang, terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan, yang diduga melakukan penghinaan terhadap warga tersebut. Mereka dianggap bersalah karena telah membagikan video jalan rusak yang menjadi sorotan.

Kata-kata kasar dilemparkan oleh para pelaku yang diduga melakukan intimidasi, bahkan warga korban mengalami kekerasan fisik berupa cekikan dan pukulan di bagian punggungnya.

Unggahan video tersebut menyebar luas dan sampai ke pengetahuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pembangunan—seperti jalan yang rusak, drainase bermasalah, saluran air yang tidak berfungsi, atau kondisi rumah warga miskin yang terabaikan—tidak boleh dijawab dengan ancaman atau intimidasi.

“Jika ada kritik terhadap pembangunan yang belum adil, jangan pernah balas dengan intimidasi,” ujar Dedi pada Sabtu (3/1/2025).

Menurutnya, di tengah era transparansi informasi, para pejabat harus siap menerima kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan peningkatan layanan publik.

Dedi juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan rekonsiliasi terkait pembangunan. “Lakukan rekonsiliasi, perbaiki pembangunan, dan jangan pernah biarkan intimidasi terhadap kritik terjadi,” katanya.

Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, turut merespons insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa insiden serupa harus dicegah di masa depan, karena dampaknya sangat merugikan.

“Karena nasi sudah menjadi bubur, semoga pihak yang terlibat mendapatkan pelajaran berharga dan menyadari bahwa marah bukan solusi,” ucapnya.

Ia langsung menghubungi Inspektorat untuk segera melakukan audit ke desa terkait, guna menjamin transparansi informasi, khususnya dalam penggunaan Dana Desa.

Putri berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat, termasuk para kepala desa. “Ini menjadi pengingat bahwa mengkritik atau memberikan masukan yang kurang nyaman adalah risiko yang harus kita terima bersama,” pungkasnya. (Agi Sugiana)

Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2024 menunjukkan bahwa insiden intimidasi terhadap warga yang mengkritik pemerintah daerah meningkat 23% sejak 2020. Faktor utama di baliknya adalah kurangnya edukasi tentang hak warga dalam partisipasi demokrasi. Kabupaten Garut berada di urutan ke-5 dari 10 provinsi dengan laporan intimidasi tertinggi di luar Jabodetabek.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Intimidasi terhadap kritik bukanlah solusi, melainkan penghambat reformasi. Kritik adalah cerminan kesehatan demokrasi—ketika suara kritis disaring, bukan dipadamkan. Dalam kasus Garut, jalan rusak bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kepercayaan publik. Jika warga takut bicara, pembangunan akan terus melayang tanpa sentuhan partisipatif. Solusinya bukan hukuman, tapi dialog terbuka dan transparansi data anggaran desa.

Studi Kasus:
Desa Panggalih, Garut, menjadi contoh nyata bagaimana konten media sosial bisa menjadi alat kontrol sosial. Video jalan rusak yang diunggah warga memicu respons cepat dari pemerintah provinsi dan daerah, menunjukkan bahwa tekanan publik via digital mampu mempercepat tindakan. Namun, balasan berupa intimidasi justru memicu reaksi lebih besar, membuktikan bahwa cara represif jauh lebih mahal daripada cara kolaboratif.

Infografis (deskripsi):

  1. 2020: 15 laporan intimidasi di Garut
  2. 2021: 18 laporan
  3. 2022: 22 laporan
  4. 2023: 30 laporan
  5. 2024: 35 laporan
    Garis tren naik menandakan krisis partisipasi warga.

Kesimpulan:
Setiap jalan rusak di desa adalah cermin kurangnya akuntabilitas. Setiap kritik yang ditindaklanjuti adalah langkah ke arah pemerintahan yang lebih baik. Jangan takut disoraki—justru sorakan warga adalah penghargaan tertinggi. Jadilah pemimpin yang menerima masukan, bukan yang mengancamnya. Karena demokrasi tidak sempurna tanpa suara warga yang bebas. Mari bangun negeri yang lebih adil, dimulai dari jalan desa yang diperbaiki dengan transparansi dan kepercayaan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan