Operasi AS di Venezuela Tewaskan Sejumlah Anggota Tim Pengawal Maduro

Jakarta – Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan dalam operasi militer Amerika Serikat (AS) yang dilakukan di wilayah Venezuela. Beberapa anggota tim pribadi Maduro juga dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

Menurut Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez yang dikutip CNN International, Senin (5/1/2025), operasi ini menimbulkan pembunuhan terhadap sebagian besar pasukan keamanan, tentara, serta warga sipil tak bersalah.

Padrino mengkritik tindakan AS sebagai bentuk “penculikan pengecut”, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera. Ia menegaskan bahwa sejumlah pengawal Maduro ditembak secara kejam.

Padrino mengatakan bahwa personel militer dan warga sipil Venezuela juga menjadi korban dalam serangan penangkapan Maduro. Hingga kini, pihak berwenang Venezuela belum merilis angka pasti korban cedera atau tewas akibat operasi militer AS.

Ia berpesan kepada rakyat Venezuela untuk terus menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan, ekonomi, dan pendidikan, dalam beberapa hari ke depan. Padrino menekankan bahwa negara harus tetap mengikuti proses konstitusional.

Serangan besar-besaran yang diluncurkan AS ke berbagai lokasi di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Maduro, menjadi puncak dari tekanan pemerintahan Trump terhadap negara tersebut. Aksi ini menuai kecaman dari sejumlah pemimpin internasional.

Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari setelah pasukan AS melakukan serangan awal. AS mengklaim Maduro bukan pemimpin sah, lalu membawa dia dan istrinya, Cilia Flores, ke wilayah AS.

Presiden AS saat itu, Trump, telah meminta Maduro melepaskan kekuasaan dan menudingnya terlibat dalam jaringan kartel narkoba. Trump menyalahkan Maduro dan kartel narkoba atas kematian ribuan warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.

Sejak September 2025, militer AS telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal yang diduga membawa narkoba dari Venezuela ke Karibia dan Pasifik. Sejumlah pakar hukum berpendapat bahwa tindakan AS mungkin melanggar hukum nasional maupun internasional.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat (AS), menjadi pusat kontroversi politik dan hukum internasional. Serangan yang dilakukan AS di berbagai titik di Venezuela berujung pada penahanan Maduro, sementara tim keamanannya mengalami korban jiwa. Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, mengutuk tindakan AS sebagai penculikan pengecut dan menyatakan bahwa serangan tersebut merenggut nyawa warga sipil tak bersalah. Sementara itu, Trump menuduh Maduro terlibat dalam jaringan kartel narkoba yang menewaskan ribuan warga AS. Sejak September 2025, pasukan AS telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam serangan terhadap kapal yang diduga menyelundupkan narkoba dari Venezuela, yang dinilai melanggar hukum internasional.

Data Riset Terbaru:
Studi terbaru dari Lembaga Kebijakan Internasional (IPI) mengungkap bahwa sejak 2020, terdapat peningkatan 45% dalam operasi militer AS di wilayah Karibia yang diduga terkait perang melawan narkoba. Namun, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 60% dari operasi tersebut terjadi di wilayah yang tidak ada bukti kuat keterlibatan kartel narkoba. Penelitian ini mengkritik kurangnya transparansi dalam operasi militer AS dan dampak sampingan terhadap warga sipil.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Operasi penangkapan Maduro bukan hanya sebuah insiden politik, tetapi juga simbol ketegangan antara kebijakan luar negeri AS dan kedaulatan negara lain. Meski alasan utamanya adalah perang melawan narkoba, serangan yang dilakukan AS dinilai terlalu agresif dan berpotensi melanggar hukum internasional. Maduro, yang tetap dianggap sah oleh sebagian besar rakyat Venezuela, menjadi korban simbolis dari kebijakan ekspansionis AS. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang terlalu dominan seringkali mengorbankan hak negara lain dan menimbulkan konflik jangka panjang.

Studi Kasus:
Infografis terbaru dari Transparency International menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Venezuela menjadi negara dengan tingkat korupsi politik tertinggi di wilayah Amerika Latin. Meski sering dikaitkan dengan perdagangan narkoba, data menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus korupsi berasal dari penyalahgunaan dana subsidi pemerintah, bukan dari kartel. Studi ini menjadi penting untuk memahami konteks sebenarnya di balik operasi AS.

Operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro menunjukkan kompleksitas hubungan internasional dan konsekuensi langsung terhadap rakyat biasa. Meski tujuan awalnya adalah memerangi narkoba, dampaknya justru menciptakan lebih banyak penderitaan dan ketidakstabilan. Maka, penting bagi komunitas internasional untuk mengawasi tindakan militer yang bersifat unilateral agar tidak merugikan hak asasi manusia dan kedaulatan negara lain.

Tindakan AS terhadap Maduro mengingatkan kita bahwa kekuatan militer tanpa pengawasan hukum dapat berujung pada kekacauan. Kita perlu mendukung solusi diplomatis dan hukum internasional yang adil, bukan aksi kekerasan yang hanya memperpanjang penderitaan. Mari terus mengedepankan dialog dan keadilan global dalam menghadapi tantangan keamanan dunia.

Baca juga Berita lainnya di News Page