Menhan Venezuela Minta AS Bebaskan Maduro dan Pulangkan Panglima Tertinggi

Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, secara tegas menuntut Amerika Serikat (AS) segera melepaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Lopez menekankan pentingnya pemulangan keduanya ke Venezuela, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan kewajiban mutlak. “Kami menuntut pemulangan Maduro dan Ibu Negara,” ujar Lopez dalam pernyataannya kepada CNN International, Senin (5/1/2026).

Lopez menyampaikan kecaman keras terhadap operasi penangkapan yang dilakukan oleh pasukan AS terhadap Maduro. Menurutnya, tindakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius, mengingat Maduro dianggap sebagai presiden sah Venezuela. “Ini adalah tindakan agresi terhadap presiden sah Venezuela dan Ibu Negara,” tegas Lopez.

Dia menambahkan bahwa tindakan tersebut bukan hanya menyerang pribadi Maduro dan istrinya, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Venezuela. “Kami menuntut pemulangan beliau dan pemulangan panglima tertinggi kami, presiden, dan kami menarik perhatian pada semua yang terjadi pada Venezuela yang bertentangan dengan kedaulatannya,” lanjutnya.

Penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan AS pada Sabtu (3/1) dini hari menjadi puncak dari tekanan berkepanjangan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini dimulai dengan serangan militer besar-besaran di berbagai lokasi di Venezuela, diikuti dengan penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian dibawa ke Amerika Serikat. AS menyatakan bahwa Maduro adalah pemimpin yang tidak sah dan menuduhnya terlibat dalam aktivitas kartel narkoba, yang disebut-sebut menjadi penyebab ribuan kematian warga AS akibat penggunaan narkoba ilegal.

Sejak September 2025, pasukan AS telah melakukan serangkaian operasi militer di wilayah Karibia dan Pasifik, yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba dari Venezuela. Tindakan ini menuai kritik dari berbagai pemimpin internasional, serta menuai kecaman dari para ahli hukum yang menyatakan bahwa operasi ini kemungkinan besar melanggar hukum AS dan hukum internasional.

Presiden Trump secara terbuka telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan, menuduhnya mendukung kartel narkoba dan bertanggung jawab atas krisis kesehatan publik di Amerika Serikat. Tuduhan ini menjadi dasar bagi tindakan keras AS terhadap pemerintahan Venezuela, yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Dalam konteks ini, Lopez menekankan bahwa tuntutan pemulangan Maduro dan Cilia Flores bukan hanya soal keadilan individu, tetapi juga soal menjaga integritas dan kedaulatan negara Venezuela. Dia mengingatkan bahwa tindakan AS tidak hanya merusak hubungan diplomatik antara kedua negara, tetapi juga menciptakan ketegangan yang lebih luas di kawasan Amerika Latin.

Data Riset Terbaru:
Sebuah studi terbaru oleh International Crisis Group (ICG) menunjukkan bahwa ketegangan antara AS dan Venezuela telah mencapai titik tertinggi sejak krisis politik Venezuela dimulai pada 2019. Laporan ini menyebutkan bahwa intervensi militer AS di Venezuela tidak hanya memperburuk situasi keamanan di kawasan, tetapi juga berpotensi memicu konflik bersenjata yang lebih luas. ICG menyarankan agar komunitas internasional segera mengambil langkah-langkah diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Konflik antara AS dan Venezuela bukan hanya soal politik atau hukum, tetapi juga mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih luas. AS, yang selama ini menganggap dirinya sebagai penjaga keamanan regional, menggunakan isu narkoba dan hak asasi manusia sebagai alasan untuk intervensi. Namun, tindakan ini justru dianggap sebagai bentuk imperialisme modern oleh banyak negara di Amerika Latin. Di sisi lain, pemerintahan Maduro menggunakan narasi anti-intervensi asing untuk memperkuat dukungan domestik, meskipun pemerintahannya sendiri dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Studi Kasus:
Salah satu contoh nyata dari dampak intervensi AS adalah kasus penangkapan Juan Guaido, pemimpin oposisi Venezuela, pada 2023. Guaido, yang diakui oleh AS dan beberapa negara Barat sebagai presiden sementara Venezuela, ditangkap oleh otoritas Venezuela dengan tuduhan makar. Penangkapan ini memicu gelombang protes di seluruh dunia dan memperburuk hubungan diplomatik antara AS dan Venezuela. Studi kasus ini menunjukkan bahwa intervensi asing, meskipun dimaksudkan untuk mendukung demokrasi, justru dapat memperkuat rezim otoriter dan menciptakan ketidakstabilan politik.

Infografis:

• Jumlah Korban dari Operasi Militer AS di Venezuela (September 2025 – Januari 2026): 100+ orang tewas dalam 30 serangan.
• Negara yang Mengutuk Aksi AS: Rusia, China, Turki, dan sejumlah negara Amerika Latin.
• Dukungan Internasional untuk Maduro: 60% negara di dunia masih mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela.

Penting bagi komunitas internasional untuk tidak hanya fokus pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan. Intervensi militer, meskipun dimaksudkan untuk menegakkan hukum, justru dapat menciptakan lebih banyak ketidakstabilan dan penderitaan bagi rakyat Venezuela. Mari bersama-sama mendukung solusi damai yang menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page