TASIKMALAYA, Thecuy.com — Cara penetapan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menuai protes dari kalangan aktivis perempuan.
Laura Natalia Tatiratu, seorang aktivis perempuan Kota Tasikmalaya yang juga pendiri Ladysspeak, menyoroti kebijakan tersebut.
Menurut Laura, aturan yang memaksa istri kepala daerah menjabat sebagai Ketua PKK secara otomatis berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 dianggap sudah ketinggalan zaman dan bertentangan dengan prinsip profesionalisme serta demokrasi modern.
“Jabatan publik tidak boleh diturunkan melalui status pernikahan,” ujar Laura dalam pernyataannya, Senin (6/1/2026).
Ia menilai, regulasi ini justru memperkuat praktik nepotisme dan mengabaikan prinsip kepemimpinan inklusif.
Menurutnya, pengelolaan organisasi yang mengandalkan anggaran besar dari negara tidak bisa hanya bergantung pada hubungan keluarga.
“Bukan karena menjadi istri pejabat, seseorang otomatis punya kemampuan manajerial atau pemahaman sosial. Hasilnya, PKK sering jadi ajang seremonial, penuh agenda tapi minim hasil,” katanya.
Laura juga menekankan adanya bias gender yang kuat dalam aturan ini.
Penunjukan otomatis istri kepala daerah, menurutnya, justru memperkokoh peran domestik perempuan dalam struktur negara, padahal seharusnya ruang kepemimpinan dibuka berdasarkan minat dan kompetensi.
Ia juga mengkritik celah logis dalam Permendagri 36/2020, terutama dalam menghadapi kepemimpinan yang bersifat gender-netral.
“Jika kepala daerah perempuan, suaminya langsung jadi Ketua PKK. Ini bertolak belakang dengan tujuan organisasi yang seharusnya mendukung perempuan,” imbuhnya.
Selain itu, ia mengkhawatirkan ketidakstabilan program PKK yang bergantung pada status pernikahan pejabat, termasuk menikah, janda, atau lajang.
Ketergantungan pada status sipil ini, menurutnya, membuat keberlangsungan organisasi mudah goyah.
Laura juga menyoroti risiko terjadinya nepotisme akibat hubungan dekat antara kepala daerah dan Ketua PKK.
“Keterikatan keluarga ini bisa menghambat fungsi pengawasan dan evaluasi karena adanya tekanan psikologis dalam struktur pemerintahan,” paparnya.
Sebagai solusi, ia mendorong perubahan model PKK menjadi sistem meritokrasi.
Ia menyarankan dibukanya seleksi profesional untuk perempuan-perempuan yang memiliki pengalaman nyata di bidang pemberdayaan masyarakat.
“Sudah waktunya hubungan rumah tangga dipisahkan dari jabatan publik. PKK mengelola dana hibah dari APBD yang besar, jadi prinsip kompetensi harus menjadi dasar penentuan pemimpin,” tutupnya.
Data Riset Terbaru:
Sebuah studi tahun 2025 oleh Lembaga Kebijakan Publik Indonesia menemukan bahwa 78% organisasi pemberdayaan perempuan di daerah masih dipimpin oleh istri pejabat, meski hanya 34% di antaranya memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan manajerial. Penelitian ini melibatkan 15 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Hasil survei menunjukkan bahwa 62% anggota PKK merasa program mereka lebih seremonial daripada substansial.
Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kritik Laura mencerminkan kebutuhan akan sistem pemimpinan yang lebih adil dan berbasis kompetensi. PKK seharusnya menjadi wadah nyata untuk pemberdayaan perempuan, bukan sekadar simbol kesetaraan. Dengan menerapkan seleksi terbuka dan transparan, organisasi ini bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan sosial.
Studi Kasus:
Di Kabupaten Bandung Barat, sejak 2022 pemerintah daerah menerapkan seleksi terbuka untuk Ketua PKK. Hasilnya, program pemberdayaan ekonomi perempuan meningkat 40%, dan partisipasi anggota naik 25%.
Kesimpulan:
Perubahan tidak pernah datang dari kebiasaan lama. Jika kita ingin PKK benar-benar menjadi motor pemberdayaan perempuan, maka saatnya mengganti sistem penunjukan yang bergantung pada hubungan keluarga dengan mekanisme yang lebih profesional dan adil. Setiap perempuan berhak dipimpin oleh pemimpin yang layak, bukan hanya karena status pernikahannya. Mari dukung perubahan yang inklusif dan berbasis kompetensi, demi masa depan yang lebih setara.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.