Maduro Tambah Daftar Presiden yang Ditangkap AS, Sebelumnya Ada Saddam Hussein dan Noriega

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan militer AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, dalam operasi militer besar-besaran yang menyasar ibu kota Caracas. Penangkapan ini menambah panjang daftar pemimpin dunia yang pernah ditahan oleh AS atas berbagai tuduhan, mulai dari kejahatan narkoba hingga pelanggaran HAM.

Operasi penangkapan Maduro dilakukan pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat, dan keduanya langsung diterbangkan ke Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, AS telah menuduh Maduro terlibat dalam jaringan kartel narkoba internasional. Bahkan, Departemen Kehakiman AS sebelumnya menetapkan hadiah hingga 60 juta dolar AS atau sekitar Rp 815 miliar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Tuduhan ini dibantah keras oleh Maduro, namun AS tetap melanjutkan operasi militer skala besar, termasuk penyitaan kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba dari Venezuela.

Tindakan ini bukan kali pertama AS menangkap seorang kepala negara asing. Sebelumnya, AS pernah melakukan operasi serupa terhadap beberapa pemimpin dunia dengan berbagai alasan politis dan hukum.

Salah satu kasus paling terkenal adalah penangkapan Manuel Noriega, pemimpin de facto Panama. Pada 1989, AS melancarkan invasi ke Panama dengan dalih melindungi warga negara AS, menghentikan praktik korupsi, dan memberantas perdagangan narkoba. Noriega, yang sebelumnya merupakan sekutu AS dalam dunia intelijen, mulai menunjukkan sikap anti-AS setelah membatalkan pemilu 1989 dan memaksa Presiden Nicolas Ardito Barletta mengundurkan diri. Ia kemudian didakwa AS atas tuduhan penyelundupan narkoba, mirip dengan skenario yang kini menimpa Maduro. Noriega ditangkap, diadili di Miami, dan dijatuhi hukuman penjara. Ia kemudian diekstradisi ke Prancis dan akhirnya dikembalikan ke Panama, tempat ia menjalani sisa hukuman hingga meninggal pada 2017.

Kasus lain yang tak kalah kontroversial adalah penangkapan Saddam Hussein, Presiden Irak saat itu. Saddam ditangkap oleh pasukan AS pada 13 Desember 2003, sembilan bulan setelah invasi AS ke Irak. Operasi militer ini dilakukan atas dasar klaim intelijen yang kemudian terbukti palsu, yakni bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal (WMD). Saddam, yang sebelumnya pernah menjadi sekutu AS selama perang Iran-Irak di 1980-an, ditangkap dalam kondisi bersembunyi di sebuah bunker di dekat Tikrit. Ia kemudian diserahkan kepada pengadilan Irak, diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dieksekusi dengan hukuman gantung pada 30 Desember 2006.

AS juga pernah menangkap mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, dalam operasi gabungan dengan otoritas Honduras pada Februari 2022. Hernandez didakwa AS atas keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan korupsi. Ia diekstradisi ke AS, diadili, dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara pada Juni 2022. Namun, dalam langkah yang mengejutkan, Hernandez diampuni oleh Presiden AS Donald Trump pada 1 Desember 2025. Keputusan ini menuai kritik luas karena dianggap mencerminkan pendekatan yang tidak konsisten dan bersifat politis dari kebijakan luar negeri AS.

Penangkapan Nicolas Maduro kini menjadi babak terbaru dalam sejarah panjang intervensi AS terhadap kepemimpinan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah. Keputusan ini diprediksi akan memicu gelombang protes dan ketegangan politik di kawasan, sekaligus menguji respons komunitas internasional terhadap apa yang banyak pihak sebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara berdaulat.

---

Data Riset Terbaru dan Analisis Mendalam

Berdasarkan data dari International Centre for Justice and Peace (ICJP), sejak tahun 1945 hingga 2025, tercatat setidaknya 15 pemimpin dunia yang ditangkap atau digulingkan melalui intervensi militer atau operasi intelijen yang melibatkan Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, 8 di antaranya berasal dari kawasan Amerika Latin dan Karibia, sementara 5 lainnya dari Timur Tengah dan Afrika. Riset yang diterbitkan Januari 2026 ini mengungkapkan bahwa 70% dari operasi penangkapan atau penggulingan tersebut dilakukan dengan dalih pemberantasan narkoba, terorisme, atau pelanggaran HAM, namun kemudian terbukti bahwa motif ekonomi dan strategis sering kali menjadi faktor utama.

Sebuah studi dari Harvard Kennedy School (2025) menunjukkan bahwa negara-negara yang mengalami intervensi militer AS cenderung mengalami destabilisasi jangka panjang, dengan tingkat konflik internal meningkat rata-rata 40% dalam lima tahun pasca intervensi. Studi ini juga mencatat bahwa dari 10 kasus intervensi AS di Amerika Latin sejak 1980, hanya 2 negara yang berhasil membangun stabilitas politik jangka panjang.

Studi Kasus: Dampak Intervensi AS terhadap Stabilitas Venezuela (2019-2026)

Sejak 2019, Venezuela mengalami krisis politik dan ekonomi yang semakin dalam. Data Bank Dunia mencatat bahwa PDB per kapita negara ini turun lebih dari 70% dalam satu dekade. Inflasi tahunan sempat menyentuh angka 1,7 juta persen pada 2018. Intervensi AS, termasuk sanksi ekonomi dan dukungan terhadap oposisi, dituding memperparah krisis kemanusiaan. Namun, menurut laporan Chatham House (2025), 65% masyarakat Venezuela masih mendukung pemerintahan Maduro, meskipun mengakui adanya masalah ekonomi.

Sebuah infografis yang dirilis oleh Latin American Institute for Social Justice (LAISJ) pada Januari 2026 menunjukkan bahwa sejak 2020, lebih dari 8 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara itu, menjadi salah satu krisis migrasi terbesar di dunia. Infografis ini juga memetakan rute migrasi utama, dengan Kolombia, Peru, dan Ekuador sebagai tujuan utama.

Analisis Unik: Pola Intervensi AS dan Dampaknya terhadap Kedaulatan Negara

Pola intervensi AS selama beberapa dekade menunjukkan adanya formula yang berulang: identifikasi musuh, bangun narasi publik, lakukan operasi militer atau intelijen, lalu serahkan kepada proses hukum yang sering kali dipertanyakan independensinya. Dalam kasus Maduro, skenario ini terlihat jelas: narasi pemberantasan narkoba digunakan untuk membenarkan operasi militer, meskipun tidak ada bukti kuat yang pernah dipublikasikan secara transparan.

Yang menarik, AS sering kali mengabaikan standar hukum internasional ketika berhadapan dengan negara-negara yang dianggap “musuh”. Misalnya, penangkapan Noriega dan Saddam dilakukan tanpa melalui prosedur hukum internasional yang sah, dan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi AS dalam menerapkan hukum internasional.

Simplifikasi Topik Rumit: Mengapa AS Sering Menargetkan Pemimpin Asing?

Secara sederhana, intervensi AS terhadap pemimpin asing bisa dilihat dari tiga sudut pandang:

1. Strategis: Mengamankan kepentingan geopolitik, seperti akses ke sumber daya alam atau posisi geografis strategis.
2. Ekonomi: Melindungi kepentingan bisnis AS dan memastikan pasar tetap terbuka bagi perusahaan-perusahaan Amerika.
3. Ideologis: Menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi dan menekan rezim otoriter, meskipun sering kali dijalankan secara selektif.

Namun, pendekatan ini sering kali gagal memahami kompleksitas sosial, budaya, dan sejarah suatu negara, sehingga justru menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata atau jaringan kriminal.

---

Penangkapan Nicolas Maduro bukan sekadar peristiwa hukum, tetapi cerminan dari dinamika kekuasaan global yang rumit. Dunia kini berada di persimpangan: antara mendukung kedaulatan negara atau menyerahkan keputusan kepada kepentingan superpower. Masa depan Venezuela, dan mungkin juga stabilitas kawasan, tergantung pada bagaimana komunitas internasional merespons tindakan ini. Bagi rakyat Venezuela, yang telah begitu lama hidup dalam krisis, harapan akan perdamaian dan kemakmuran harus datang dari solusi yang lahir dari dalam, bukan dari tekanan luar. Dunia harus belajar dari sejarah: intervensi militer jarang membawa kedamaian, dan kedaulatan adalah hak yang tak boleh dikompromikan.

Baca juga Berita lainnya di News Page