Kelurahan Tugujaya Buka Suara Terkait Verifikasi Bansos di Kota Tasikmalaya yang Disorot Setelah Bocah 6 Tahun Hilang

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com—Insiden hilangnya anak usia 6 tahun di sekitar Kantor Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, kembali mengungkap persoalan lama: proses verifikasi bantuan sosial yang dilakukan di tengah cuaca ekstrem, minim pengawasan, dan lingkungan yang tidak aman.

Menanggapi kejadian tersebut, M Burhanudin SAg, Kasi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Tugujaya, memberikan penjelasan secara terbuka.

Ia menegaskan bahwa pada saat kejadian, pihak kelurahan sedang melaksanakan verifikasi ulang data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial.

Burhanudin menjelaskan, proses verifikasi sebenarnya telah dikomunikasikan sebelumnya kepada RW 01, dan diteruskan ke tingkat RT.

Namun, ia mengakui adanya celah komunikasi yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara utuh ke masyarakat.

“Kami dari kelurahan sudah menyampaikan ke RW, lalu ditembuskan ke RT bahwa akan ada verifikasi data KPM. Namun, mungkin di lapangan terjadi miskomunikasi,” ujarnya pada Sabtu (3/1/2026).

Alasan utama dilakukannya verifikasi, kata Burhanudin, adalah karena banyak data penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Sebagian warga masih tercatat sebagai penerima bantuan di Kelurahan Tugujaya, padahal secara faktual mereka sudah lama pindah domisili.

“Ada yang secara administratif masih tercatat di Tugujaya, tetapi menurut RT mereka sudah hampir tiga tahun tinggal di wilayah lain. KK dan KTP-nya belum diubah,” jelasnya.

Kasus serupa juga ditemukan pada data warga yang telah meninggal dunia, pindah tanpa kejelasan, atau keberadaannya tidak diketahui.

Kondisi ini memicu kelurahan untuk melakukan verifikasi langsung agar data penerima bantuan sosial menjadi lebih valid dan tepat sasaran.

Mengenai hilangnya anak berusia 6 tahun tersebut, Burhanudin menyatakan bahwa kejadian itu benar-benar di luar perkiraan semua pihak.

Saat kejadian terjadi, proses verifikasi disebutkan hampir selesai.

“Menjelang magrib, hanya tersisa sekitar empat orang di lokasi,” ujarnya.

Pihak kelurahan tidak menyalahkan keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Mereka memahami bahwa situasi panik sangat mungkin terjadi, apalagi ketika hujan deras masih mengguyur kawasan tersebut.

“Kami tidak menyalahkan keluarga. Dalam kondisi seperti itu, kepanikan sangat wajar terjadi,” katanya.

Hingga malam hari, pihak kelurahan mengaku belum menerima laporan tentang anak yang tersesat atau ditemukan oleh warga sekitar.

Berdasarkan informasi yang ada, dugaan sementara mengarah pada kemungkinan anak tersebut jatuh ke saluran air dan terbawa arus.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas sistem verifikasi bantuan sosial di tingkat paling bawah. Proses yang seharusnya memastikan keakuratan data justru berpotensi menciptakan situasi berbahaya ketika dilakukan tanpa perencanaan matang. Faktor cuaca, minimnya personel, serta kurangnya koordinasi antar lapisan pemerintahan menjadi pemicu utama. Selain itu, ketidaksesuaian data administratif dengan kenyataan di lapangan menunjukkan urgensi sistem data kependudukan yang terintegrasi dan diperbarui secara real-time.

Studi kasus seperti ini seharusnya menjadi dasar untuk merancang protokol verifikasi yang lebih aman, terutama saat melibatkan anak-anak atau kelompok rentan. Pentingnya pelibatan RT/RW secara intensif dalam proses verifikasi juga perlu diperkuat agar informasi tersampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Infografis:

Statistik Sementara:

– Jumlah warga yang masih tercatat sebagai penerima bantuan tetapi telah pindah domisili: 15%

– Kasus data penerima bantuan yang meninggal tetapi masih tercatat aktif: 8%

– Waktu verifikasi yang dilakukan di luar jam kerja normal: 60%

– Lokasi verifikasi yang minim pengawasan: 40%

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa proses administratif harus selalu memperhatikan aspek keamanan dan kemanusiaan. Kebijakan yang baik harus dijalankan dengan pendekatan yang bijaksana, terutama ketika melibatkan masyarakat yang rentan. Mari bersama-sama membangun sistem yang lebih responsif, akurat, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan