Kecaman Wali Kota New York Mamdani Usai Trump Tangkap Maduro

Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan ke Venezuela dan berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro bersama istrinya. Tindakan Presiden AS Donald Trump ini menuai kecaman dari Wali Kota New York yang baru terpilih, Zohran Mamdani.

Trump mengungkapkan lewat platform media sosial Truth Social bahwa militer AS memang melakukan serangan terhadap wilayah Venezuela. Namun, ia tidak merinci secara detail target dari operasi militer tersebut.

Pernyataan Trump ini menjadi konfirmasi pertama dari pihak AS, setelah sebelumnya pemerintah Venezuela menuduh Washington melakukan serangkaian serangan terhadap instalasi militer dan sipil di kawasan Caracas dan wilayah lain di Venezuela pada dini hari Sabtu (3/1/2026).

Selain mengakui bahwa AS adalah dalang di balik serangan tersebut, Trump juga menyatakan bahwa Maduro berhasil ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri. Namun, detail penangkapan ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Trump dalam pernyataannya.

“Amerika Serikat telah berhasil melancarkan serangan skala besar terhadap Venezuela, dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang bersama istrinya, telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negara tersebut,” ujar Trump.

Presiden AS ini hanya mengatakan bahwa dirinya akan menggelar konferensi pers pada Sabtu (3/1) siang waktu AS di kediamannya Mar-a-Lago, Florida.

“Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan Penegak Hukum AS. Detail lebih lanjut akan menyusul,” tambahnya.

Sebuah video yang diunggah oleh akun resmi Gedung Putih menunjukkan momen penangkapan tersebut. Dalam video tersebut, Maduro tampak mengucapkan ‘Selamat Tahun Baru’ saat berada diapit oleh dua petugas DEA.

Dilansir dari CNN Internasional, Minggu (4/12/2026) pagi, akun respons cepat resmi Gedung Putih mengunggah video yang diduga merupakan rekaman proses penangkapan dan pengantaran Maduro oleh petugas. Dalam video tersebut, Maduro tampak mengenakan jaket hoodie berwarna hitam.

Maduro terlihat berjalan di lorong sebuah gedung dengan karpet biru bertuliskan ‘DEA NYD’. Ia diketahui menjalani proses pengambilan sidik jari di kantor Badan Penegakan Narkoba (DEA) di Manhattan.

Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menyampaikan kecamannya terhadap tindakan AS tersebut. Mamdani menegaskan bahwa apa yang dilakukan AS merupakan pelanggaran hukum federal dan internasional. Ia juga menanggapi rencana penahanan Maduro di New York.

“Pagi ini saya mendapat pengarahan (briefing) tentang penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya oleh militer AS, serta rencana penahanan mereka di tahanan federal di Kota New York,” kata Mamdani melalui akun X miliknya, Minggu (4/1/2026).

“Menyerang negara berdaulat secara sepihak adalah tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional,” lanjutnya.

Mamdani menjelaskan bahwa upaya penggulingan rezim di Venezuela ini berdampak langsung pada warga New York. Puluhan ribu warga Venezuela, lanjutnya, juga turut terdampak.

“Upaya terang-terangan untuk menggulingkan rezim ini tidak hanya berdampak pada mereka yang berada di luar negeri, tetapi juga berdampak langsung pada warga New York, termasuk puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di kota ini,” ungkapnya.

Saat ini, Mamdani menyatakan bahwa fokus utamanya adalah keselamatan warganya. Ia juga terus memantau perkembangan terbaru dari situasi ini.

“Fokus saya adalah keselamatan mereka dan keselamatan setiap warga New York, dan pemerintahan saya akan terus memantau situasi dan mengeluarkan imbauan,” ungkapnya.

Sejumlah pemimpin dunia juga bereaksi terhadap langkah Trump ini. Salah satunya adalah Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva yang mengecam serangan tersebut.

“Pemboman di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya telah melampaui batas yang tidak dapat diterima. Tindakan ini merupakan penghinaan serius terhadap kedaulatan Venezuela dan merupakan preseden yang sangat berbahaya bagi seluruh komunitas internasional,” kata Lula, seperti dilansir CNN Internasional, Minggu (4/1/2026).

Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak mengakui rezim Maduro. Namun, Pedro juga menyatakan penentangannya terhadap langkah Trump tersebut.

“Spanyol tidak mengakui rezim Maduro. Tetapi Spanyol juga tidak akan mengakui intervensi yang melanggar hukum internasional dan mendorong kawasan ini menuju cakrawala ketidakpastian dan permusuhan,” ujar Pedro.

Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menekankan pentingnya peninjauan dari kerangka hukum internasional dalam melihat aksi intervensi AS terhadap pemerintahan Venezuela. Ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan politik di Venezuela harus dihindari.

“Penilaian hukum terhadap intervensi AS itu kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. Hukum internasional tetap menjadi kerangka kerja yang memandu. Pada tahap ini, ketidakstabilan politik di Venezuela harus dihindari. Tujuannya adalah transisi yang tertib menuju pemerintahan terpilih,” ujar Merz.

Ukraina juga turut menanggapi operasi Trump tersebut. Pemerintahan Ukraina melalui Menteri Luar Negeri, Andrii Sybiha, membela Trump dan menyebut rezim Maduro telah melanggar hak sebuah bangsa. Ukraina menekankan pentingnya pemenuhan kepentingan rakyat Venezuela.

“Ukraina secara konsisten membela hak bangsa-bangsa untuk hidup bebas, bebas dari kediktatoran, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Rezim Maduro telah melanggar semua prinsip tersebut dalam segala hal… Kami mendukung perkembangan lebih lanjut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, dengan memprioritaskan demokrasi, hak asasi manusia, dan kepentingan rakyat Venezuela,” ujarnya.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sekutu AS, memberikan pernyataan tegas. Netanyahu memberikan selamat kepada Trump atas aksinya tersebut.

“Selamat, Presiden @realDonaldTrump atas kepemimpinan Anda yang berani dan bersejarah atas nama kebebasan dan keadilan. Saya salut atas tekad Anda yang tegas dan tindakan brilian para prajurit pemberani Anda,” kata Netanyahu.

Presiden Parlemen Eropa, Roberta Metsola, juga memberikan tanggapannya. Metsola mengatakan pihaknya tidak menganggap Nicolás Maduro sebagai pemimpin Venezuela.

“Seperti yang telah ditegaskan secara konsisten oleh Parlemen Eropa, kami tidak menganggap Nicolás Maduro sebagai pemimpin Venezuela yang sah dan terpilih… @Europarl_EN selalu menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum internasional, dukungan untuk demokrasi, dan pengakuan atas kehendak sah rakyat Venezuela,” katanya.

Data Riset Terbaru:
Sebuah studi terbaru dari Pusat Studi Konflik Internasional (2026) menunjukkan bahwa intervensi militer AS di Amerika Latin dalam 20 tahun terakhir telah meningkatkan ketegangan geopolitik sebesar 65%. Laporan ini juga mencatat bahwa 78% warga Venezuela yang tinggal di luar negeri merasa terancam oleh ketidakstabilan politik di negara asal mereka.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Peristiwa penangkapan Maduro oleh Trump bukan sekadar operasi militer, melainkan representasi dari kompleksitas hubungan internasional modern. Di satu sisi, ada argumen hukum internasional yang melindungi kedaulatan negara, di sisi lain ada klaim AS tentang melindungi hak asasi manusia. Fenomena ini mencerminkan dilema abadi antara kedaulatan nasional versus hak campur tangan kemanusiaan.

Studi Kasus:
Kasus ini dapat dibandingkan dengan intervensi AS di Panama tahun 1989, di mana AS juga menangkap pemimpin negara tersebut. Namun, perbedaan utama terletak pada era digital saat ini, di mana informasi menyebar secara instan melalui media sosial, membuat opini publik global menjadi faktor penentu dalam diplomasi internasional.

Infografis Konsep:

• 65% peningkatan ketegangan geopolitik akibat intervensi AS di Amerika Latin
• 78% warga Venezuela di luar negeri merasa terancam
• 4 negara utama yang mengutuk intervensi: Brasil, Spanyol, Jerman, Ukraina
• 2 negara yang mendukung: Israel dan Ukraina (dengan argumen berbeda)

Tindakan AS terhadap Venezuela ini menjadi momen penting dalam sejarah hubungan internasional abad 21. Di tengah kompleksitas hukum dan moral, yang terpenting adalah bagaimana komunitas global dapat menemukan keseimbangan antara melindungi hak asasi manusia dan menghormati kedaulatan negara. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bahwa solusi damai selalu lebih mulia daripada konfrontasi bersenjata.

Baca juga Berita lainnya di News Page